Penanganan Banjir Lamongan Perlu Keterlibatan Semua Pihak

Kondisi banjir di beberapa daerah di Jawa Timur termasuk di Lamongan membutuhkan keterlibatan semua pihak. Untuk itu, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Anwar Sadad mengharapkan semua steakholder untuk turut melakukan upaya-upaya penanganan banjir.

“Banjir Lamongan ini kan terus menerus tiap tahun selalu ada dan kebetulan tidak berdiri sendiri, karena akibat dari aliran Bengawan Solo. Maka, penanganannya tidak parsial dan harus kompreshensif,” kata Sadad saat ditemui di Gedung Negara Grahadi, Senin (6/3/2023) petang.

Dia juga memberikan contoh penanganan banjir lainnya selain di Lamongan yang membutuhkan keterlibatan semua pihak dalam penanganannya. Banjir tersebut adalah banjir rob di Bangil, Kabupaten Pasuruan yang kerap kali terjadi saat air laut pasang. Dia menandaskan, penanganan banjir rob di Bangil ini membutuhkan keterlibatan dari semua steakholder.

“Jadi, penanganan bukan hanya pemerintah daerah di tingkat kabupaten, bukan hanya Pemprov Jatim. Jadi yang punya wakil-wakil rakyat, kita yang menjadi wakil masyarakat Lamongan di DPR untuk juga ikut terlibat memberikan solusinya,” tandasnya.

Politisi dari Partai Gerindra ini menandaska jika penanganan hanya dilakukan oleh Pemkab atau Pemprov saja maka tidak cukup. Karena, Lamongan ini sudah menjadi langanan banjir setipa tahunnya, sehingga dibutuhkan keterlibatan dari pemerintah pusat, terlebih lagi penyebab banjir sering kali akibat luapan dari bengawan Solo.

“Mungkin perlu lah wartawan menggagas atau membuat workshop penanganan  banjir secara kelektif begitu,” katanya.

Dia menandaskan sejauh ini yang dilakukan pemerintah daerah dalam hal ini adalah Badan Penanggunalangan Bencana Daerah (BPBD) hanya pada dampak banjirnya saja. Sehingga apa yang dilakukan tersebut bukan pada factor yang menyebabkan masalah sehingga tidak bisa menyelesaikan masalah.

“Yang ditangani BPBD itu hanya dampak banjirnya, evakuasi, dampur umum, tapi kalau menyelesaikan tentu itu perlu melibatkan banyak pihak, gak bisa hanya pemerintah daerah saja, tapi harus nasional itu,” tegasnya.

Terlebih lagi, lanjutnya, banjir di Lamongan juga membawa dampak pada produksi pertanian termasuk produksi padi. Dimana belakangan ini produksi padi di Lamongan cenderung menurun dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya, bahkan kalah dengan produksi padi Ngawi. Sadad mengakui jika bencana menjadi salah satu factor kegagalan dalam produksi pertanian.

Sementara itu, beberapa waktu lalu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa melakukan peninjauan langsung ke kawasan terdampak banjir di Lamongan. Saat itu, melihat status Bengawan Njero sebagai penyebab banjir yang siaga merah, Khofifah mengungkapkan Pemprov Jatim bersama Pemkab Lamongan akan merekonstruksi Pintu Kuro.

"Harus dicari titik yang paling signifikan agar bisa segera dilakukan proses rekonstruksinya. Pintu Kuro menurut tim teknis merupakan salah satu yang paling signifikan," ujarnya.

Meskipun BBWS kewenangan pusat dan kementrian PUPR, Khofifah menyebutkan pihaknya akan terus mengupayakan agar masalah itu mendapatkan prioritas penanganan. Untuk menunjang efektivitas penanganan luapan air Bengawan Njero, ke depan juga akan dilakukan normalisasi sungai oleh BBWS dan pemerintah pusat.

Dia menandaskan bahwa untuk langkah tersebut setidaknya dibutuhkan anggaran sekitar Rp 65 milyar. Nantinya anggaran tersebut akan melibatkan Pemkab Lamongan sebesar 1/3 dan dari provinsi Jatim sebesar 2/3.

"Proses penanganan ini belum selesai karena ada dua titik simpul. Kita ingin bagaimana merekonstruksi pintu keluar air kuro, dan kita akan meminta ke kementrian PUPR karena ini kewenangan kementrian," katanya.