Warga Kecamatan Waru Sidoarjo Curhat ke Benjamin soal Stunting

Warga Desa Kepuh Kiriman Waru Sidoarjo menyampaikan uneg-unegnya kepada Anggota Komisi E DPRD Jatim, dr Benjamin Kristianto MARS saat serap aspirasi di desa tersebut, Minggu 26 Maret 2023.

 

Benjamin mengaku kaget saat warga menyampaikan uneg-unegnya soal banyaknya jumlah stunting dan penderita TBC. Mengingat di Kecamatan Waru banyak perusahaan besar.

 

"Jadi saat reses stunting  masih tinggi. Padahal di kecamatan waru banyak perusahaan. Tadi stunting tinggi dan TBC banyak," ungkap Benjamin, Minggu 26 Maret 2023.

 

Politisi asal Partai Gerindra Jatim ini menilai masih tingginya jumlah stunting tidak bisa dibiarkan. Persoalan ini harus segera ditangani agar penderitanya tidak bertambah.

 

Komisi E meminta Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo dan Provinsi Jatim untuk follow up lebih lanjut kasus stunting dan TBC. Dengan begitu, ada penurunan angka penderitanya.

 

"Pemerintah komitmen tahun 2040 atau 2050 Indonesia bebas stunting atau zero stunting," paparnya.

 

Benjamin berharap agar pemberantasan stunting dan TBC bisa maksimal. Untuk mewujudkannya Dinas Kesehatan harus bersinergi dengan posyandu-posyandu yang ada. 

 

Direktur RS Sheila Medika Sidoarjo itu menyebut agar kader-kader posyandu semangat dalam menjalankan tugasnya, dibutuhkan program dalam bentuk bantuan untuk dapat menscreening balita-balita di lingkungan masyarakat. 

 

Benjamin menilai angka stunting di suatu daerah turun atau nol, bukan berarti tidak ada kasus. Tetapi hal tersebut bisa disebabkan screeningnya tidak berjalan. Padahal sebenarnya kasusnya banyak sehingga perlu screening. 

 

Sementara soal penyakit TBC, Benjamin mengaku sebelumnya sudah menggelar rapat dengan Disnakertrans untuk sosialisasi soal program-program dari Pergub tentang penanggulangan TBC. 

 

"Ada program, perusahaan wajib membantu penanggulangan TBC. Jadi karyawan- karyawan wajib di medical check up, di cek secara rutin," pintanya.

 

Untuk membantu program pemerintah, penanganan TBC memang memerlukan anggaran besar. Maka untuk memaksimalkan pemberantasan TBC, diperlukan kerjasama untuk memanfaatkan Corporate Social Responbility (CSR) perusahaan swasta dibawah pengawasan Disnaker. 

 

"Maka kebersamaan ini bisa membuat program ini berjalan maksimal," pungkasnya. 

 

Untuk diketahui, angka penurunan balita stunting di Jatim mencapai 4,3 poin pada tahun 2021. Dengan penurunan ini prevalensi balita stunting di Jatim mencapai 23,5%.

 

Tercatat di 20 kabupaten/kota se-Jatim dengan prevalensi balita stunting di atas rata-rata angka provinsi. Sisanya, 18 kabupaten/kota di bawah angka rata-rata prevalensi balita stunting Sulawesi Selatan.

 

Prevalensi balita stunting tertinggi di di Jawa Timur pada 2022, yakni Kabupaten Jember yang mencapai 34,9%. Angka tersebut naik 11 poin dari prevalensi balita stunting daerah tersebut pada 2021 sebesar 23,9%.

 

Sementara prevalensi stunting terendah diduduki 4,8%. Angka ini merupakan yang terendah di wilayah Jawa Timur.

 

Berikut prevalensi balita stunting di Jawa Timur berdasarkan kabupaten/kota pada 2022:

 

-Kabupaten Jember: 34,9

- Kabupaten Bondowoso: 32%

- Kabupaten Situbondo: 30,9%

- Kabupaten Ngawi: 28,5%

- Kabupaten Lamongan: 27,5%

- Kabupaten Bangkalan: 26,2%

- Kota Batu: 25,2%

- Kabupaten Tuban: 24,9%

- Kabupaten Bojonegoro: 24,3%

- Kabupaten Lumajang: 23,8%

- Kota Probolinggo: 23,3%

- Kabupaten Malang – Kepanjen: 23%

- Kabupaten Jombang: 22,1%

- Kabupaten Kediri: 21,6%

- Kabupaten Sumenep: 21,6%

- Kota Pasuruan: 21,1%

- Kabupaten Pacitan: 20,6%

- Kabupaten Pasuruan: 20,5%

- Kabupaten Nganjuk: 20%

- Kabupaten Trenggalek: 19,5%

- Kabupaten Banyuwangi : 18,1%

- Kota Malang: 18%

- Kabupaten Madiun: 17,6%

- Kabupaten Tulungagung: 17,3%

- Kabupaten Probolinggo: 17,3%

- Kabupaten Sidoarjo: 16,1%

- Kabupaten Magetan: 14,9%

- Kabupaten Blitar: 14,3%

- Kota Kediri: 14,3%

- Kabupaten Ponorogo: 14,2%

- Kota Blitar: 12,8%

- Kabupaten Mojokerto: 11,6%

- Kabupaten Gresik: 10,7%

- Kota Madiun: 9,7%

- Kota Mojokerto: 8,4%

-Kabupaten Pamekasan: 8,1%

- Kabupaten Sampang: 6,9%

- Kota Surabaya: 4,8%