Fraksi Gerindra Dukung Gubernur Khofifah Dalam Mengentas Kemiskinan

Fraksi Gerindra DPRD Jawa Timur menegaskan komitmennya untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024. 

 

Dalam rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (T-APD) dan Badan Anggaran DPRD Jatim, Fraksi Gerindra mengungkapkan perhatian khusus terhadap masalah kemiskinan yang masih tinggi di provinsi tersebut.

 

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jatim, Muhammad Fawait menjelaskan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) yang diajukan oleh eksekutif menunjukkan proyeksi belanja daerah sebesar Rp31.061.239.405.134 (Rp31 triliun sekian).

 

Namun, kata dia, pendapatan daerah hanya mencapai Rp28.914.382.132.277 (Rp28,9 triliun sekian). Akibatnya, terdapat defisit sebesar Rp2.156.033.895.097 (Rp2,1 triliun sekian). 

 

"Kami berkomitmen untuk membantu Gubernur dalam memecahkan permasalahan kemiskinan di Jatim. Meskipun pertumbuhan ekonomi di wilayah ini melebihi nasional, angka kemiskinan yang masih tinggi merupakan PR yang harus kita pecahkan bersama," ujar Gus Fawait, sapaan akrabnya, Selasa (1/8). 

 

Fraksi Gerindra, kata Gus Fawait, juga menyampaikan bahwa eksekutif harus memahami dalam membuat kebijakan karena berbeda antara kebijakan yang goalnya adalah pertumbuhan ekonomi dengan kebijakan yang goalnya pengentasan kemiskinan. Sehingga perlu dicermati dalam menjabarkan dalam rencana APBD 2024. 

 

Ia menekankan juga bahwa pentingnya kekuatan belanja provinsi dalam kebijakan pengentasan kemiskinan dan caranya adalah mengoptimalkan potensi pendapatan daerah, terutama dari pajak daerah.

 

Dalam rapat bersama T-APD tersebut, Gus Fawait juga menyampaikan kritik terhadap target pendapatan daerah yang dinilai terlalu pesimis. Ia berpendapat bahwa dengan membaiknya kondisi ekonomi pasca pandemi dan adanya pemilu di tahun 2024, target pendapatan dari pajak daerah perlu ditingkatkan untuk memberikan dampak positif pada kekuatan APBD 2024.

 

“Kita tahu bahwa didalam dokumen rancangan KUA PPAS, target pajak daerah ini dikisaran awal Rp 15,58 triliun. Namun, kemarin disampaikan ada penambahan menjadi Rp16,4 itu hampir sama dengan target pajak daerah di tahun 2023 yang ditarget Rp16,051 triliun,” bebernya.

 

Pria yang juga Presiden Laskar Sholawat Nusantara (LSN) ini pun mengaku siap mendukung dan membantu menguatkan APBD Jawa Timur dan memungkinkan pembuatan kebijakan yang lebih efektif dalam mengatasi permasalahan kemiskinan.

 

Dalam rapat dengan T-APD itu, pihaknya juga mengusulkan kalkulasi ulang beberapa pos anggaran yang dapat dioptimalkan berdasarkan tren Surplus Anggaran Lebih yang cukup besar dalam beberapa tahun terakhir.

 

“Dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan mengurangi angka kemiskinan, Fraksi Gerindra memastikan akan terus berkolaborasi dengan eksekutif untuk menyusun Rancangan APBD 2024 yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya. 

 

Apalagi, kata Gus Fawait, pascapandemi kemarin akan lebih bangkit lagi di tahun 2024. Ditambah perputaran uang di 2024 juga pasti akan jauh dibanding 2023. 

 

“Di tahun 2024 juga ada pemilu, mulai Pileg, Pilpres dan Pilkada. Ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan akan berefek kepada kekuatan APBD kita,” pungkas Bendahara DPD Gerindra Jatim ini.