Kenaikan Pendapatan Pajak Daerah 2024, Inilah Cara Dewan Jatim Bantu Gubernur Khofifah Entas Kemiskinan
Kemiskinan yang menghantui Jawa Timur terus menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi gubernur Khofifah dan jajarannya.
SURABAYA- Kemiskinan yang menghantui Jawa Timur terus menjadi
pekerjaan rumah tersendiri bagi gubernur Khofifah dan jajarannya.
Menurut ketua fraksi Gerindra DPRD Jawa Timur Muhammad Fawait
mengatakan dari rancangan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Priorotas
Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) anggaran belanja daerah ada Rp 31
Triliun lebih dengan pendapatan daerah Rp 28 Triliun lebih.
"defisit anggaran sekitar Rp 21 Triliun,"jelas pria asal Jember ini,
selasa (1/8/2023).
Presiden Laskar Sholawat Nusantara (LSN) ini mengatakan fraksi
Gerindra memberikan perhatian khusus terhadap pengentasan kemiskinan
di Jawa Timur." Sesuai arahan ketum partai Gerindra pak Prabowo
Subianto, Jawa Timur sudah banyak penghargaan dengan capaian yang
melebihi nasional. Dari capaian kesuksesan tersebut perekonomian Jawa
Timur selalu melebihi tingkat nasional. Namun, ada pekerjaan rumah
yang perlu digarap yaitu angka kemiskinan,"jelasnya.
Dalam rapat banggar, lanjut Fawait, pihaknya menyampaikan akan
membantu gubernur dalam pengentasan kemiskinan di Jawa Timur."Dalam
belanja daerah berbeda strategi dengan cara untuk pengentasan
kemiskinan. Ini perlu dibedakan terlebih dahulu. Mana kebijakan untuk
peningkatan ekonomi dan mana untuk pengentasan kemiskinan. Ini beda
cara yang harus dilakukan Pemprov,"jelasnya.
Pria yang akrab dipanggil Gus Fawait ini mengatakan dalam pengentasan
kemiskinan, perlu sebuah kekuatan belanja yang kuat yang perlu
dilakukan Pemprop." Kami mencermati pendapatan asli daerah khususnya
pajak daerah dimana salah satu sumber terbesarnya adalah pajak
daerah,"jelasnya.
Pajak daerah itu, sambung Gus Fawait, terdiri dari pajak kendaraan
bermotor dan lainnya." Di dalam penghitungan pajak daerah, pihaknya
menyoroti target eksekutif dianggap masih target pesimis. Kenapa
pesimis, karena target pendapatan asli daerah di tahun 2024 hampir
sama dengan tahun 2023,"jelasnya.
Semua tahu,sambungnya dalam rancangan KUA-PPAS,target pajak daerah
dikisaran 15 Trilyun lebih." Sebelumnya disampaikan ada penambahan Rp
16 Trilun lebih dimana jumlah tersebut hampir sama di target pajak
pendapatan di tahun 2023,"sambungnya.
Tentunya, kata Fawait, menurutnya target tersebut disebut target
pesimis. Alasannya, dengan adanya pemulihan ekonomi nasional,
Gaikindo(Gabungan Industi Kendaraan Bermotor Indonesia) merevisi
target dimana awalnya merevisi ada 975 ribu kendaraan terjual secara
nasional di tahun 2023 direvisi penjualan kendaraan mencapai 1 juta
lebih.
"Ditahun 2023 saja sudah ada perbaikan dengan target tersebut, dan
tentunya di tahun 2024 akan lebih jauh besar lagi targetnya,"jelasnya.
Perputaran uang ditahun 2024, lanjut gus Fawait, pihaknya yakin akan
lebih besar dibandingkan ditahun 2023 ini."Semua tahu di tahun 2024
mendatang ada Pemilu baik pileg, pilpres maupun pilkada. Disitu
tentunya perputaran uang akan lebih besar. Tentunya pertumbuhan
ekonomi akan naik dan kemampuan daya beli masyarakat meningkat. Ini
sangat potensi pajak daerah untuk didapat,"sambungnya.
Oleh sebab itu, lanjut Gus Fawait, pihaknya berkomitmen akan membantu
gubernur agar bisa mendapatkan potensi pendapatan pajak daerah untuk
dioptimalkan "Sehingga bisa menguatkan APBD Jawa Timur dengan harapan
bisa membantu pengentasan kemiskinan lebih kuat lagi,"jelasnya.
Yang kedua, lanjutnya, ada pos-pos anggaran dikalkulasi kembali untuk
membantu pengentasan kemiskinan di Jawa Timur." Contohnya belanja
pegawai dimana menghabiskan anggaran Rp 1 Triliun. Belanja pegawai ini
paling gampang dihitung,"terangnya.
Besarnya belanja pegawai tersebut, kata gus Fawait, bisa dikritisi dan
dialihkan untuk belanja lainnya." Efisiensi-efisiensi lainnya bisa
dimaksimalkan untuk membantu pengentasan
kemiskinan,"tandasnya.
