DPRD Jatim Minta Dishub Gencarkan Sosialisasi Trans Jatim Malang Demi Transportasi Berkeadilan
Dewanti Rumpoko minta Dishub gencarkan sosialisasi Trans Jatim Malang untuk redam penolakan sopir angkot. Trans Jatim dinilai solusi transportasi publik berkeadilan.
Penolakan Akibat Minimnya Komunikasi
Penolakan terhadap rencana operasional Trans Jatim Koridor Malang, khususnya dari sopir angkot, dinilai akibat kurangnya komunikasi dan sosialisasi. Karena itu, Dewanti Rumpoko, anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, meminta Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jatim untuk gencar melakukan sosialisasi.
Hal itu disampaikan usai pertemuan antara Komisi D DPRD Jatim, Dishub Provinsi Jatim, Dishub Kota Malang, Ketua DPRD Kota Malang, serta Komisi C DPRD Kota Malang, beberapa waktu lalu.
“Belum semuanya setuju. Yang tidak setuju itu karena belum paham. Sosialisasinya belum dilakukan, mereka sudah punya persepsi sendiri. Insya Allah setelah pertemuan ini sudah ada titik temu. Selanjutnya kami minta Dishub Jatim terus sosialisasi agar bukan hanya masyarakat, tapi terutama sopir angkot juga paham,” jelas Dewanti, Rabu (01/10/2025).
Transportasi Publik untuk Semua Pihak
Politisi Fraksi PDIP itu menegaskan, Trans Jatim tidak dimaksudkan untuk mematikan rezeki sopir angkot, melainkan menambah fasilitas transportasi publik yang bisa menguntungkan semua pihak.
“Jalan yang akan dilalui bisa berubah sampai ada titik temu yang win-win solution. Itu baru dijalankan,” tegasnya.
Sebagai legislator dari Dapil Malang Raya, Dewanti menyoroti manfaat besar Trans Jatim bagi mobilitas warga, mahasiswa, hingga wisatawan.
“Mahasiswa yang setiap tahun 100 ribu orang masuk ke Malang Raya, yang tidak punya kendaraan, bisa menggunakan Trans Jatim. Wisatawan dari Jakarta juga bisa terlayani tanpa keluar biaya transportasi mahal,” ujarnya.
Menurut Dewanti, dengan adanya subsidi dari Pemprov Jatim, tarif yang berlaku hanya Rp5.000 per penumpang. “Kalau dihitung, biaya itu tidak menutup operasional. Tapi dampaknya besar, memutar ekonomi dan membantu masyarakat. Ke depan, kalau manfaatnya sudah besar, subsidi bisa bertahap dihilangkan,” tegas mantan Wali Kota Batu tersebut.
Data Keberhasilan Enam Koridor Trans Jatim
Sejak diluncurkan, enam koridor Trans Jatim telah menunjukkan perkembangan signifikan. Pada periode Januari–Maret 2025, total penumpang di lima koridor pertama mencapai 1,6 juta orang, menandakan tingginya minat masyarakat beralih ke transportasi publik.
-
Koridor I (Sidoarjo–Surabaya–Gresik): 627.946 penumpang
-
Koridor II (Mojokerto–Surabaya) dan Koridor IV (Gresik–Lamongan): masing-masing lebih dari 200 ribu penumpang
-
Koridor III (Mojokerto–Gresik) dan Koridor V (Surabaya–Bangkalan): berkontribusi memperluas jangkauan antarwilayah
-
Koridor VI (Sidoarjo–Mojokerto): mulai beroperasi pertengahan 2025, memperkuat konektivitas
Hadirnya koridor-koridor tersebut sejalan dengan kebijakan Pemprov Jatim untuk mengurangi kemacetan, menekan emisi, serta menyediakan transportasi publik yang terintegrasi.
Sikap DPRD Jatim Sebelumnya
Isu Trans Jatim Malang Raya sebelumnya juga mendapat perhatian DPRD Jatim.
-
DPRD Jatim meminta Dishub mengantisipasi potensi penolakan sejak dini (baca selengkapnya).
-
DPRD Jatim menyatakan dukungan terhadap uji coba Trans Jatim Malang Raya awal 2026 (baca selengkapnya).
-
Kasus penolakan Trans Jatim di Malang sebelumnya juga ditanggapi Sri Untari yang berjanji akan melakukan koordinasi intensif (baca selengkapnya).










