gerbang baru nusantara

Fraksi PDIP DPRD Jatim Dukung Trans Jatim, Tekankan Transparansi Subsidi dan Sosialisasi

Fraksi PDIP DPRD Jatim melalui Dewanti Rumpoko mendukung penuh program Trans Jatim di Malang Raya. Ia menekankan perlunya sosialisasi ke sopir angkot, transparansi subsidi Rp700 miliar, serta evaluasi trayek agar tercapai win-win solution.

Budi Prasetyo
Rabu, 01 Oktober 2025
Bagikan img img img img
Dewanti Rumpoko memberikan pernyataan terkait dukungan DPRD Jatim terhadap program Trans Jatim di Malang Raya.

Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, Dewanti Rumpoko, menegaskan pentingnya sosialisasi masif terkait rencana pengoperasian Trans Jatim koridor Malang.

Hal ini disampaikan usai pertemuan dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jatim, Dishub Kota Malang, Ketua DPRD Kota Malang, serta Komisi C DPRD Kota Malang.

Menurut Dewanti, sebagian pihak masih belum memahami tujuan program ini, termasuk para sopir angkot.

“Belum semuanya setuju, tapi yang setuju itu karena belum paham. Sosialisasinya belum dilakukan, mereka sudah punya persepsi sendiri. Insya Allah tadi sudah ada titik temu. Selanjutnya kami meminta Dishub Provinsi Jatim untuk terus mensosialisasikan ini agar bukan hanya masyarakat, terutama sopir-sopir angkot, itu paham,” ujarnya, Sabtu (27/09/2025).


Trans Jatim untuk Semua, Bukan Mematikan Angkot

Dewanti menegaskan, kehadiran Trans Jatim tidak dimaksudkan untuk mematikan rezeki sopir angkot, melainkan menambah fasilitas transportasi publik yang bisa menguntungkan semua pihak.

Teknis pembagian trayek dan jalur, kata dia, masih dalam pembahasan dan akan menyesuaikan masukan dari sopir, masyarakat, maupun Dishub.

“Jalan yang akan dilalui bisa berubah sampai ada titik temu yang win-win solution. Itu baru dijalankan,” jelasnya.

(Baca selengkapnya: DPRD Jatim minta Dishub gencarkan sosialisasi Trans Jatim Malang)


Subsidi Rp700 Miliar Dinilai Wajar

Terkait subsidi Trans Jatim sebesar Rp700 miliar, Dewanti menilai hal itu masih wajar. Menurutnya, subsidi adalah bentuk investasi awal pemerintah agar transportasi publik berjalan optimal.

“Awal ini memang harus subsidi dulu, harus modal dulu. Setelah itu kita evaluasi terus, seberapa besar yang harus dibantu provinsi, seberapa besar kemandirian operasional,” paparnya.

Dewanti menambahkan, jika subsidi dikurangi, maka harga tiket berpotensi naik dan membebani masyarakat.

“Kalau masuk hitungan, tidak mungkin Rp5 ribu itu menutup biaya operasional. Tapi dampaknya besar, memutar ekonomi dan membantu masyarakat,” tegasnya.

(Baca selengkapnya: Bus Trans Jatim ditolak di Malang, Sri Untari akan koordinasi)


Manfaat Trans Jatim bagi Malang Raya

Anggota DPRD Jatim Dapil Malang Raya itu juga menyoroti dampak positif Trans Jatim bagi Malang Raya. Kehadiran transportasi publik ini diharapkan mempermudah mobilitas warga, mahasiswa, hingga wisatawan.

“Mahasiswa yang setiap tahun 100 ribu orang masuk ke Malang Raya, yang tidak punya kendaraan, bisa menggunakan ini dan menghemat pengeluaran. Wisatawan dari Jakarta pun bisa langsung terlayani tanpa harus keluar biaya transportasi mahal,” tutupnya.

(Baca selengkapnya: Trans Jatim Malang Raya uji coba awal 2026, DPRD Jatim dukung)

Berita Terkait

Berita Terkait

Agenda DPRD Provinsi Jawa Timur

Agenda DPRD Provinsi Jawa Timur

Index Menu

Index Menu