Turun Ke Daerah, Komisi C DPRD Jatim Bantu OPD Cari Penyebab Serapan Rendah Inb

Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur berencana melakukan peninjauan langsung ke sejumlah kabupaten/kota untuk membantu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mencari akar permasalahan rendahnya serapan anggaran di daerah.

Anggota Komisi C DPRD Jatim Hartono mengatakan, langkah turun ke lapangan ini bertujuan agar penyebab rendahnya serapan anggaran bisa teridentifikasi dengan lebih jelas.

“Tentunya akan ada pelibatan Bapenda maupun OPD mana saja yang serapan anggarannya rendah, agar ke depan bisa meningkat,” ujar politisi Partai Gerindra ini, Jumat (03/10/2025).

Evaluasi Penyebab Serapan Anggaran Rendah

Hartono menjelaskan, kunjungan kerja tersebut diharapkan dapat membantu OPD mencari solusi agar serapan anggaran bisa meningkat menjelang akhir tahun.

“Kami akan bantu OPD untuk memahami penyebab serapan rendah. Kalau perlu, kami dorong penambahan dukungan anggaran agar realisasi bisa lebih optimal,” katanya.

Menurutnya, masih banyak potensi ekonomi dan pembangunan di Jawa Timur yang bisa digali lebih maksimal untuk mempercepat penyerapan anggaran daerah.

“OPD harus kreatif agar bisa menaikkan serapan anggaran. Jangan sampai kondisi ini berlarut-larut, mengingat banyak potensi yang bisa dikembangkan,” jelas Hartono.

Hingga Agustus 2025, rata-rata serapan anggaran di sebagian besar OPD Jawa Timur baru mencapai 40–50 persen, jauh dari target ideal menjelang triwulan ketiga.

DPRD Jatim Minta Pemprov Lebih Cermat Kelola APBD

Sebelumnya, DPRD Jawa Timur juga telah menyoroti rendahnya serapan anggaran dan peningkatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).
Fraksi Gerindra mengingatkan agar pemerintah provinsi lebih hati-hati dalam mengelola APBD agar tidak terjadi pemborosan belanja dan penumpukan SiLPA di akhir tahun.

(Baca selengkapnya: Fraksi Gerindra minta Gubernur hati-hati kelola APBD — klik di sini)

Sorotan serupa juga datang dari Fraksi Golkar yang meminta evaluasi terhadap pengelolaan BUMD dan belanja SiLPA agar lebih efektif.

(Baca selengkapnya: Fraksi Golkar soroti belanja SiLPA dan BUMD Jatim — klik di sini)