Tayangan Trans7 Soal Pesantren Tuai Kecaman, DPRD Jatim Minta KPI Turun Tangan

Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur, Dedi Irwansa, mendesak Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk segera menindaklanjuti dan mengevaluasi tayangan program Xpose Uncensored di Trans7 yang menuai kecaman publik. Tayangan tersebut dinilai menyajikan narasi yang tidak berimbang dan berpotensi mencederai citra pondok pesantren di Indonesia.

Narasi Dinilai Tak Berimbang, Cederai Marwah Pesantren

Politikus muda dari Partai Demokrat itu menilai program yang disiarkan pada 13/10/2025 tersebut menampilkan potongan video yang menyudutkan kehidupan di lingkungan pesantren.

“Narasi dalam tayangan di salah satu program Trans7 itu menggambarkan pondok pesantren seolah-olah sebagai lembaga yang menonjolkan kemewahan dan mengeksploitasi warga pesantren. Itu sangat mencederai perasaan warga pesantren, merusak citra, dan marwah pondok pesantren,” tegas Dedi Irwansa, Selasa (14/10/2025).

Menurutnya, narasi yang muncul dalam tayangan tersebut terkesan sepihak karena tidak menghadirkan klarifikasi dari pihak pesantren yang disorot.

“Narasi itu membentuk opini yang hanya melihat sisi negatif tanpa menghadirkan konteks atau penjelasan dari pihak pesantren. Ini jelas tidak sesuai dengan kaidah jurnalistik yang adil dan berimbang,” imbuh Dedi yang akrab disapa Mas Dedi.

(Baca Selengkapnya: Ra Nasih Fraksi NasDem Kecam Framing Negatif Trans7 terhadap Pesantren)

DPRD Desak KPI Bertindak Cepat

Ketua Komisi A itu menegaskan bahwa KPI sebagai lembaga pengawas penyiaran publik harus mengambil langkah tegas terhadap program siaran yang berpotensi menimbulkan keresahan.

“KPI kami harap segera mengambil langkah cepat, karena tayangan seperti ini bisa memunculkan kegaduhan dan bahkan mengandung potensi SARA,” ujarnya.

Ia juga mempertanyakan bagaimana program Xpose Uncensored dapat lolos tayang tanpa penyaringan atau sensor yang ketat.

“Saya sangat menyayangkan bagaimana tayangan seperti ini bisa lolos sensor. Narasinya jelas menyudutkan pesantren dan mencederai marwah lembaga pendidikan Islam,” ujar Dedi dengan nada prihatin.

Framing Negatif terhadap Pesantren Picu Reaksi Publik

Sebelumnya, tayangan Xpose Uncensored Trans7 memicu reaksi keras dari kalangan pesantren, santri, dan masyarakat luas. Episode tersebut menampilkan sosok KH. Anwar Manshur, Pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo, dengan framing yang dianggap negatif.

Dalam tayangan itu, tradisi adab santri terhadap guru — seperti mencium tangan dan menundukkan kepala sebagai bentuk penghormatan — justru diberi narasi berlebihan yang menggiring persepsi negatif terhadap pesantren.

Akibatnya, muncul gelombang protes dengan tagar #BoikotTrans7 yang menjadi trending topic di platform X (Twitter) dan ramai dibagikan di Instagram serta berbagai media sosial lainnya.

Banyak warganet menilai, tayangan tersebut tidak hanya merugikan nama baik KH. Anwar Manshur, tetapi juga mencoreng citra pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan yang berkontribusi besar bagi bangsa dan moral generasi muda.

DPRD Ingatkan Media Jaga Profesionalisme

Sebagai penutup, Dedi Irwansa mengingatkan agar media nasional berhati-hati dalam menyajikan tayangan yang menyangkut lembaga keagamaan dan tradisi keislaman.

“Media seharusnya menjadi sarana edukasi dan perekat bangsa, bukan justru menyebarkan kesan negatif terhadap lembaga keagamaan. Ini soal tanggung jawab moral dan profesionalisme,” pungkasnya.