Pansus DPRD Jatim Intip Jurus Jakarta Kelola BUMD

Pansus BUMD DPRD Jatim melakukan studi banding ke Jakarta untuk mempelajari tata kelola BUMD terintegrasi guna mendorong peningkatan PAD daerah.

Gegeh Bagus S

Kamis, 08 Januari 2026

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur Fuad Benardi saat mengikuti agenda penguatan fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan BUMD daerah.

Berguru ke Badan Pengelola BUMD DKI Jakarta

JAKARTA — Panitia Khusus (Pansus) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DPRD Jawa Timur terus mematangkan langkah pembenahan pengelolaan BUMD. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan kunjungan kerja ke Badan Pengelola BUMD DKI Jakarta untuk mempelajari sistem tata kelola yang dinilai lebih tertata dan terintegrasi.

Anggota Pansus BUMD DPRD Jawa Timur, Fuad Benardi, mengatakan kunjungan tersebut menjadi ajang studi banding sekaligus pendalaman model pengelolaan BUMD yang telah diterapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Ia menyebutkan, DKI Jakarta memiliki 13 BUMD yang dikelola dalam satu badan pengelola dan telah dikelompokkan ke dalam rumpun usaha sesuai bidangnya.

“Di Jakarta, BUMD sudah diserumpunkan berdasarkan jenis usaha, sehingga pengelolaannya lebih rapi dan terstruktur. Ini yang sedang kami pelajari untuk kemungkinan diterapkan di Jawa Timur,” ujar politisi PDI Perjuangan tersebut, Kamis (08/01/2026).

Kontribusi PAD Jadi Fokus Evaluasi

Fuad mengungkapkan, dari sisi kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), selisih dividen BUMD DKI Jakarta dan Jawa Timur tidak terpaut jauh, yakni sekitar Rp40 miliar, meskipun Jakarta telah memiliki sistem badan pengelola yang lebih mapan.

“Secara pendapatan dividen PAD, Jakarta dan Jawa Timur tidak berbeda jauh. Ini menjadi perhatian serius kami, karena dengan tata kelola yang lebih baik, seharusnya potensi PAD Jawa Timur bisa ditingkatkan,” tegasnya.

Menurut Fuad, wacana pembentukan Badan Pengelola BUMD di Jawa Timur kini mulai mengerucut. Ke depan, Biro Perekonomian Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan menentukan skema pengelolaan, apakah BUMD akan dilebur dalam satu badan pengelola atau tetap berdiri sendiri dengan sistem koordinasi yang diperkuat.

Dorong Efisiensi di Tengah Tekanan Fiskal Daerah

Langkah pembenahan tersebut dinilai semakin penting di tengah kondisi fiskal daerah yang menantang. Berkurangnya kebijakan pembagian opsen serta pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat mendorong Jawa Timur untuk mencari sumber PAD baru yang lebih optimal.

“Target utamanya jelas, peningkatan PAD Jawa Timur. Dengan adanya badan pengelola dan penyerumpunan BUMD sesuai jenis usaha, kita berharap kinerjanya lebih fokus dan efisien,” jelas Fuad, yang juga dikenal sebagai putra sulung mantan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

Selain itu, Pansus BUMD DPRD Jawa Timur juga menaruh perhatian pada sejumlah anak perusahaan BUMD yang tengah bermasalah. Salah satunya adalah DABN, yang direncanakan akan ditarik dan di-spin off menjadi BUMD tersendiri di bidang pelabuhan.

“Anak perusahaan yang bermasalah akan kami evaluasi. Untuk DABN, nantinya akan di-spin off dan diarahkan menjadi BUMD khusus pelabuhan agar lebih profesional dan akuntabel,” pungkasnya.