DPRD Jatim Soroti Tingginya Kasus Penyakit Jantung Bawaan pada Anak
DPRD Jatim menyoroti tingginya kasus penyakit jantung bawaan pada anak yang mencapai 50 ribu kasus per tahun. Komisi E mendorong edukasi ibu hamil, skrining dini, dan penguatan langkah preventif.
Surabaya - Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, memberikan perhatian serius terhadap tingginya angka kasus Penyakit Jantung Bawaan (PJB) pada anak di Indonesia.
Merujuk data Kementerian Kesehatan, prevalensi PJB saat ini mencapai angka yang memprihatinkan dan memerlukan evaluasi mendasar, termasuk oleh pemerintah daerah.
Puguh mengungkapkan bahwa berdasarkan statistik medis, terdapat 8 dari 1.000 kelahiran di Indonesia yang terdeteksi mengidap penyakit jantung bawaan sejak lahir. Jika diakumulasikan secara nasional, angka ini mencapai kisaran 50.000 kasus baru setiap tahun.
“Prevalensinya cukup tinggi. Bayangkan, dari 1.000 bayi yang lahir, ada 8 bayi yang didiagnosis PJB. Ini harus menjadi kewaspadaan nasional sekaligus bahan evaluasi bagi pemerintah, termasuk Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur,” ujar Puguh saat dikonfirmasi, Selasa (10/02/2026).
Isu penguatan langkah preventif di sektor kesehatan sebelumnya juga menjadi perhatian DPRD Jawa Timur dalam berbagai kasus penyakit menular dan kesehatan masyarakat (baca selengkapnya: dorongan DPRD Jatim agar Dinas Kesehatan memperkuat langkah pencegahan penyakit menular).
Tekankan Edukasi dan Skrining Dini bagi Ibu Hamil
Legislator daerah pemilihan Malang Raya ini menekankan bahwa penanganan PJB tidak boleh hanya berfokus pada aspek kuratif, tetapi juga harus diperkuat dari sisi hulu melalui langkah promotif dan preventif kepada calon orang tua dan ibu hamil.
Puguh meminta Dinas Kesehatan Jawa Timur untuk lebih masif mengedukasi pasangan muda dan ibu hamil mengenai faktor risiko yang dapat memicu kelainan jantung pada janin.
“Masyarakat harus diajak menjaga kesehatan secara menyeluruh. Edukasi kepada ibu hamil sangat penting agar meninggalkan kebiasaan yang memiliki faktor risiko tinggi terhadap PJB,” tegas politisi PKS tersebut.
Ia memaparkan beberapa faktor risiko utama yang perlu diwaspadai, antara lain paparan infeksi TORCH (Toxoplasma, Rubella, Cytomegalovirus, dan Herpes), kebiasaan merokok, hingga pola hidup tidak sehat yang dapat menyebabkan ibu hamil mengidap diabetes.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui fasilitas kesehatan perlu memperluas akses skrining dini bagi ibu hamil, termasuk di wilayah pedesaan. Deteksi dini dinilai krusial agar penanganan medis dapat dilakukan sedini mungkin setelah bayi lahir.
Upaya penguatan deteksi dini dan respons cepat terhadap persoalan kesehatan masyarakat juga pernah mendapat perhatian DPRD Jatim dalam penanganan kejadian luar biasa penyakit menular (baca selengkapnya: apresiasi DPRD Jatim terhadap langkah cepat penanganan KLB campak sebagai bagian penguatan layanan kesehatan daerah).
“Target kita adalah menurunkan angka prevalensi ini. Pemerintah harus hadir memastikan ibu hamil di Jawa Timur mendapatkan edukasi dan akses kesehatan yang layak agar anak-anak lahir sebagai generasi yang sehat dan kuat,” pungkasnya.
Penanganan PJB Masih Terkendala Kapasitas Layanan
Sementara itu, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono sebelumnya menyampaikan bahwa penyakit jantung bawaan pada anak masih menjadi salah satu masalah kesehatan besar di Indonesia.
Ia menyebutkan bahwa dari sekitar 50.000 temuan kelainan jantung pada anak, baru sekitar 5.000 yang dapat ditangani setiap tahun.
“Di Indonesia kelainan jantung pada anak angkanya 8 dari 1.000 kelahiran. Yang terdeteksi ada sekitar 50 ribu, tetapi yang bisa ditangani hanya sekitar 5 ribu anak,” ujar Dante saat ditemui di RS Harapan Kita, Jakarta Barat, Jumat (07/02/2026).
Ia menjelaskan sejumlah kendala dalam penanganan kasus tersebut, antara lain antrean operasi yang panjang serta biaya tindakan medis yang tinggi.
Isu kesiapsiagaan sistem kesehatan daerah dalam menghadapi berbagai penyakit juga telah lama menjadi perhatian DPRD Jawa Timur (baca selengkapnya: dorongan DPRD Jatim agar Dinas Kesehatan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman penyakit).










