Hanya Beroperasi 40%, Warga Jember Minta Pemerataan MBG
Warga Jember mengeluhkan belum meratanya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sehingga program Makanan Bergizi Gratis (MBG) belum dinikmati seluruh sekolah dan masyarakat. Anggota DPRD Jawa Timur, Satib, menyebut baru sekitar 40 persen SPPG yang beroperasi dan mendorong pemerataan layanan.
Warga Keluhkan Pemerataan SPPG di Jember
JEMBER — Warga Kabupaten Jember meminta pemerintah melakukan pemerataan pendirian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah. Pasalnya, hingga saat ini belum separuh fasilitas tersebut beroperasi sehingga program Makanan Bergizi Gratis (MBG) belum menjangkau seluruh sekolah dan kelompok penerima manfaat.
Keluhan tersebut disampaikan warga Desa Bangsalsari kepada Anggota DPRD Jawa Timur, Satib, saat kegiatan serap aspirasi di Gedung SMP PGRI Bangsalsari, Senin (09/02/2026).
Satib menjelaskan, SPPG di Jember yang sudah beroperasi baru sekitar 40 persen, dan sebagian besar masih terkonsentrasi di wilayah tertentu sehingga daerah pelosok belum terjangkau secara merata.
“Masih ada wilayah yang belum terjangkau. Pemerataan layanan perlu menjadi perhatian agar masyarakat di pelosok juga dapat merasakan manfaat program MBG,” ujarnya.
Kapasitas Layanan dan Sasaran Program MBG
Menurut Satib, di Desa Bangsalsari saat ini baru terdapat dua unit SPPG, padahal alokasi pendirian mencapai delapan unit. Kondisi tersebut memicu banyak pertanyaan dari masyarakat mengenai waktu realisasi layanan.
Ia menjelaskan bahwa program MBG tidak hanya menyasar siswa, tetapi juga ibu hamil, lanjut usia, anak terlantar, dan anak yatim piatu sebagai bagian dari upaya peningkatan gizi masyarakat.
Saat ini, pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) menetapkan kapasitas ideal sekitar 3.000 porsi per SPPG. Kebijakan tersebut merupakan hasil evaluasi untuk menjaga kualitas layanan dan efektivitas distribusi.
Dorongan agar pemerintah daerah mendukung program MBG juga menjadi perhatian berbagai pihak di DPRD Jawa Timur (baca selengkapnya: desakan Fraksi Gerindra DPRD Jatim agar pemerintah daerah mendukung dan mengoptimalkan pelaksanaan program MBG: https://dprd.jatimprov.go.id/berita/14962/f-gerindra-dprd-jatim-desak-pemprov-dukung-program-mbg).
Selain itu, berbagai program pemenuhan gizi dan pendidikan anak juga dinilai menjadi harapan masyarakat dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (baca selengkapnya: perhatian terhadap program pendidikan dan pemenuhan gizi anak sebagai bagian dari pembangunan generasi muda: https://dprd.jatimprov.go.id/berita/14532/hari-anak-nasional-2025-hermin-sekolah-rakyat-dan-mbg-jadi-harapan-b).
Masyarakat Diminta Bijak Menyikapi Informasi
Menanggapi beredarnya informasi di media sosial terkait kasus keracunan atau makanan basi dalam program MBG, Satib mengimbau masyarakat untuk tidak langsung mempercayai informasi yang belum terverifikasi.
Ia menegaskan pentingnya mengecek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya agar tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat.
Satib juga menilai program MBG merupakan program strategis yang manfaatnya besar, meskipun masih memerlukan penyempurnaan karena tergolong baru. Menurutnya, pengawasan yang semakin ketat telah meningkatkan kualitas pelaksanaan program.
Upaya pemberdayaan masyarakat melalui program pangan dan gizi juga sejalan dengan berbagai inisiatif peningkatan ketahanan pangan dan ekonomi berbasis masyarakat yang pernah didorong DPRD Jawa Timur (baca selengkapnya: penguatan program pangan dan hasil budidaya masyarakat sebagai bagian dari ketahanan pangan daerah: https://dprd.jatimprov.go.id/berita/13769/deni-prasetya-lele-dan-patin-hasil-budidaya-kader-ansor-layak-jadi-m).










