Suli Da’im Sebut Hardiknas Sebagai Momentum Evaluasi Serius Tata Kelola Pendidikan Jawa Timur

DPRD Jatim Soroti Tata Kelola dan Pemerataan Pendidikan

SURABAYA — Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) setiap 2 Mei dinilai tidak boleh berhenti sebagai seremoni tahunan semata. Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Suli Da’im, menyebut Hardiknas 2026 harus menjadi momentum refleksi kritis untuk membenahi tata kelola pendidikan di Jawa Timur, khususnya peran Dinas Pendidikan Jawa Timur dan manajemen satuan pendidikan.

Dengan jumlah 4.688 sekolah yang terdiri atas SMA, SMK, dan SLB negeri maupun swasta, Suli Da’im menilai Jawa Timur memiliki kekuatan besar dalam sektor pendidikan.

Namun, menurutnya, besarnya jumlah sekolah tersebut tidak otomatis berbanding lurus dengan kualitas apabila tidak didukung manajemen yang kuat dan terarah.

“Hardiknas ini harus menjadi titik evaluasi. Kita tidak kekurangan sekolah, tetapi masih menghadapi persoalan dalam pengelolaan dan pemerataan kualitas pendidikan,” tegas Suli Da’im, Jumat (02/05/2026).

Wakil Ketua Fraksi PAN DPRD Provinsi Jawa Timur itu menilai masih terdapat ketimpangan kualitas pendidikan di sejumlah wilayah yang harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

Baca Selengkapnya:

• Kesenjangan kualitas pendidikan dan tantangan digitalisasi pendidikan di Jawa Timur masuk radar Deni Wicaksono Waka I DPRD Jawa Timur pada momentum Hardiknas 2026

• Waka IV DPRD Jawa Timur Sri Wahyuni tekankan pentingnya pemerataan akses pendidikan dan penguatan indikator kualitas pendidikan di daerah melalui momentum Hardiknas 2026

• Perhatian Fraksi PDI Perjuangan Jawa Timur, khususnya terkait akses pendidikan perempuan di daerah

Manajemen Sekolah dan Peran Dinas Pendidikan Dinilai Perlu Bertransformasi

Suli Da’im menyoroti banyak sekolah yang masih dikelola secara administratif dan belum sepenuhnya berbasis kinerja serta mutu pendidikan.

“Sekolah masih fokus pada rutinitas administratif. Padahal kepala sekolah harus berperan sebagai manajer yang mampu meningkatkan kualitas pembelajaran, bukan sekadar menjalankan program,” ujarnya.

Ia menilai perencanaan berbasis data, evaluasi kinerja yang objektif, serta inovasi pembelajaran masih belum merata di seluruh satuan pendidikan di Jawa Timur.

Dalam momentum Hardiknas 2026, politisi senior PAN tersebut juga memberikan catatan tegas kepada Dinas Pendidikan Jawa Timur agar tidak hanya berperan sebagai regulator administratif.

“Dinas Pendidikan harus menjadi pengendali mutu. Tidak cukup hanya mengelola program, tetapi harus aktif melakukan supervisi, pembinaan, dan intervensi terhadap sekolah yang kualitasnya masih rendah,” tegasnya.

Menurut Suli Da’im, keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari jumlah program, tetapi juga dampaknya terhadap kualitas siswa dan pemerataan pendidikan di daerah.

DPRD Jatim Minta Kesetaraan Sekolah dan Perhatian terhadap Guru

Suli Da’im juga menegaskan bahwa dalam semangat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak boleh ada dikotomi antara sekolah negeri dan swasta.

“Hardiknas ini harus mengingatkan kita bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Sekolah swasta yang dibangun oleh dana masyarakat harus diapresiasi dan diperlakukan setara, bukan dipinggirkan,” ujar dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Muhammadiyah Surabaya (UM Surabaya) tersebut.

Ia menilai selama ini masih terdapat ketimpangan perhatian, di mana sekolah negeri lebih dominan dalam akses program dan dukungan pemerintah.

Dalam refleksi Hardiknas 2026, Suli Da’im juga menyoroti kondisi kesejahteraan guru, khususnya di daerah pedesaan dan sekolah swasta.

“Masih banyak guru yang hidup jauh dari layak. Ini tidak boleh terus terjadi. Kalau kita ingin pendidikan berkualitas, maka guru harus sejahtera,” tegasnya.

Ia mendorong pemerintah meningkatkan perhatian terhadap guru melalui kebijakan yang lebih berpihak, baik dari sisi insentif maupun jaminan sosial.

Hardiknas 2026 Harus Jadi Momentum Perubahan Pendidikan

Menutup pernyataannya, Suli Da’im menegaskan Hardiknas harus menjadi momentum perubahan nyata dalam tata kelola pendidikan di Jawa Timur.

“Hardiknas bukan sekadar peringatan, tetapi refleksi. Kita harus berani mengakui bahwa masih ada masalah dalam manajemen pendidikan kita, dan kita harus memperbaikinya secara serius,” pungkas Ketua Umum Ikatan Alumni (IKA) UM Surabaya tersebut.