Fraksi Gerindra DPRD Jatim Dorong BUMD Profesional dan Pembangunan Lebih Merata

Gerindra Apresiasi Capaian Ekonomi Jawa Timur 2025

Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Timur menyampaikan sejumlah catatan strategis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Akhir Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Jatim, Rabu (13/05/2026).

Melalui juru bicara fraksi, MH. Rofiq, Fraksi Gerindra mengapresiasi berbagai capaian pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur selama tahun 2025. Capaian tersebut meliputi pertumbuhan ekonomi yang berada di atas rata-rata nasional, penurunan angka kemiskinan, membaiknya rasio gini, hingga meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Meski demikian, Fraksi Gerindra menilai masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian serius, terutama terkait pemerataan pembangunan, kualitas pelayanan publik, penguatan ekonomi masyarakat, hingga tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur harus semakin inklusif dan merata. Jangan sampai hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu, sementara kawasan Madura, Tapal Kuda, wilayah selatan, dan kantong kemiskinan tertinggal,” ujar Rofiq.

Gerindra Soroti Pendidikan, Kesehatan, dan Penanggulangan Kemiskinan

Fraksi Gerindra mendorong agar program penanggulangan kemiskinan diperkuat melalui validitas data sosial ekonomi yang lebih akurat serta koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) dan pemerintah kabupaten/kota.

Di sektor pendidikan, Fraksi Gerindra meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperluas akses pendidikan menengah, meningkatkan daya tampung SMA dan SMK, serta memberikan perhatian lebih kepada siswa dari keluarga kurang mampu, wilayah kepulauan, pondok pesantren, hingga penyandang disabilitas.

Sementara di bidang kesehatan, Fraksi Gerindra menekankan pentingnya pemerataan layanan kesehatan, khususnya di wilayah Madura, kepulauan, dan kawasan timur Jawa Timur.

“Pemerataan alat kesehatan, prasarana, dan tenaga kesehatan harus terus diperhatikan agar layanan kesehatan benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.

Selain itu, Fraksi Gerindra juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas tenaga kerja di tengah menurunnya angka pengangguran terbuka. Pemerintah Provinsi Jawa Timur diminta memperkuat pelatihan kerja, sertifikasi kompetensi, hingga perluasan lapangan kerja formal yang sesuai dengan kebutuhan industri.

Fraksi Gerindra Dorong Reformasi BUMD dan Infrastruktur Jawa Timur

Salah satu poin penting yang menjadi perhatian Fraksi Gerindra adalah pengelolaan BUMD. Fraksi Gerindra meminta tata kelola BUMD diperkuat melalui sistem yang lebih profesional, sehat, transparan, dan terukur.

“Penilaian kinerja BUMD harus berbasis indikator yang jelas, mulai dari kesehatan keuangan, kontribusi dividen, kualitas aset, tata kelola, hingga dukungan terhadap misi pembangunan daerah,” tegas Rofiq.

Fraksi Gerindra juga meminta setiap penyertaan modal kepada BUMD harus disertai rencana bisnis yang jelas dan dapat dievaluasi secara berkala.

Selain penguatan BUMD Jawa Timur, Fraksi Gerindra turut menyoroti pentingnya reformasi birokrasi dan transformasi digital agar pelayanan publik menjadi lebih cepat, sederhana, dan transparan.

Dalam kesempatan tersebut, Fraksi Gerindra juga mendorong penguatan pembangunan infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah serta memperkuat konektivitas ekonomi masyarakat.

Penguatan infrastruktur dinilai menjadi bagian penting dalam pemerataan pembangunan daerah dan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Sebelumnya, DPRD Jatim juga menyoroti percepatan proyek infrastruktur strategis di kawasan Gerbangkertosusila untuk mendukung konektivitas dan distribusi ekonomi masyarakat Di sisi lain, perhatian Fraksi Gerindra terhadap tata kelola fiskal dan efektivitas belanja daerah juga sejalan dengan kritik sejumlah fraksi terhadap arah APBD Jawa Timur 2026. Fraksi PDI Perjuangan sebelumnya menyoroti penurunan pendapatan daerah dan perlunya reformasi fiskal agar pembangunan lebih efektif dan tepat sasaran, Fraksi Gerindra juga dinilai sejalan dengan sikap internal partai terkait penguatan pengawasan APBD dan efektivitas program pembangunan daerah. Sebelumnya, Fraksi Gerindra DPRD Jatim menyampaikan lima peringatan keras terkait arah kebijakan APBD Jawa Timur 2026, termasuk soal kualitas belanja daerah dan pemerataan pembangunan

baca selengkapnya:

• percepatan proyek strategis dan pembangunan konektivitas wilayah di Jawa Timur 

• sorotan terhadap reformasi fiskal APBD Jatim 2026 

• kritik Fraksi Gerindra terhadap arah APBD Jawa Timur 2026

Gerindra Setujui LKPJ dengan Catatan Perbaikan

Di akhir pandangannya, Fraksi Gerindra DPRD Jawa Timur menyatakan menerima dan menyetujui LKPJ Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 dengan sejumlah rekomendasi perbaikan yang diharapkan menjadi bahan penyempurnaan kebijakan pembangunan Jawa Timur ke depan.

“Catatan dan rekomendasi ini merupakan bagian dari ikhtiar bersama agar pembangunan Jawa Timur semakin merata, berkeadilan, dan berdampak langsung bagi masyarakat,” pungkasnya.