Golkar DPRD Jatim Minta Evaluasi BUMD dan Program Kemiskinan dalam LKPJ Gubernur 2025

Golkar DPRD Jatim Soroti Evaluasi BUMD dalam LKPJ Gubernur 2025

Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Jawa Timur menyampaikan Pendapat Akhir terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Jawa Timur di Surabaya, Rabu (13/05/2026).

Juru Bicara Fraksi Partai Golkar, Siadi, S.H., menegaskan bahwa pembahasan LKPJ dilakukan secara mendalam oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD Jawa Timur melalui evaluasi kritis dan konstruktif terhadap capaian kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Menurut Siadi, evaluasi mencakup realisasi APBD, indikator makro pembangunan, hingga tata kelola pemerintahan daerah.

“Fraksi Partai Golkar memandang bahwa penyampaian LKPJ tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga harus mencerminkan kondisi riil di lapangan,” ujar Siadi dalam sidang paripurna.

Dalam pembahasan tersebut, Fraksi Golkar juga menyoroti ketimpangan ekonomi antardaerah yang masih menjadi tantangan pembangunan di Jawa Timur.

baca selengkapnya:

• ketimpangan ekonomi dan disparitas pembangunan daerah menjadi sorotan Pansus LKPJ DPRD Jatim dalam evaluasi kinerja pemerintah provinsi

Kinerja APBD dan Indikator Ekonomi Jawa Timur Dinilai Positif

Fraksi Partai Golkar menilai kinerja APBD Jawa Timur Tahun 2025 menunjukkan capaian yang positif. Pendapatan daerah tercatat mencapai Rp29,88 triliun atau 104,65 persen dari target, dengan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp18,44 triliun.

Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai Rp31,203 triliun dari target Rp33,25 triliun. Fraksi Golkar menyoroti dominasi belanja operasional dibandingkan belanja modal, namun tetap menilai kondisi tersebut masih berada dalam koridor pengelolaan fiskal yang sehat.

Pembiayaan daerah juga didukung oleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebesar Rp4,708 triliun untuk menutup defisit APBD 2025.

Selain itu, Fraksi Golkar mencatat pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tahun 2025 mencapai 5,33 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 5,11 persen.

Tingkat kemiskinan turun menjadi 9,30 persen, sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 76,13 poin dan tingkat pengangguran terbuka menurun menjadi 3,71 persen.

Namun demikian, Fraksi Golkar menilai masih terdapat tantangan serius terkait pemerataan pembangunan, isu lingkungan, dan kesetaraan gender yang datanya belum sepenuhnya tersedia.

Sorotan terhadap efektivitas belanja daerah dan capaian program pembangunan juga sejalan dengan catatan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur terhadap pelaksanaan LKPJ 2025.

baca selengkapnya:

• Fraksi PDI Perjuangan menyoroti efektivitas belanja daerah dan kinerja program pembangunan dalam evaluasi LKPJ 2025

Golkar Minta Revitalisasi BUMD dan Evaluasi Program Kemiskinan

Selain memberikan apresiasi terhadap capaian makro pembangunan, Fraksi Partai Golkar juga menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap kinerja pemerintah daerah.

Enam BUMD Dinilai Belum Sehat

Fraksi Golkar menilai kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Timur masih memerlukan revitalisasi menyeluruh karena kontribusinya terhadap PAD dinilai belum optimal.

“Setidaknya ada enam BUMD yang dinilai belum sehat dan kontribusinya terhadap PAD masih minim,” demikian disampaikan dalam pendapat akhir Fraksi Golkar.

Program Kemiskinan dan Rutilahu Jadi Sorotan

Golkar juga menyoroti ketimpangan data kemiskinan yang dinilai belum sepenuhnya menggambarkan kondisi riil masyarakat di lapangan.

Selain itu, program penanganan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) dinilai masih terbatas dibandingkan tingginya kebutuhan masyarakat.

Persoalan kemiskinan ekstrem di sejumlah daerah juga menjadi perhatian DPRD Jawa Timur dalam pembahasan LKPJ Gubernur 2025.

baca selengkapnya:

• DPRD Jatim menyoroti empat daerah dengan tingkat kemiskinan ekstrem yang masih membutuhkan intervensi program pemerintah

Infrastruktur, Lingkungan, dan Keamanan Hutan

Fraksi Golkar turut menyoroti sejumlah persoalan lain, mulai dari penanganan banjir di kawasan industri, efektivitas program misi dagang, pengelolaan sampah regional, hingga meningkatnya kasus pencurian kayu di kawasan hutan.

Fraksi Golkar Setujui LKPJ Gubernur Jawa Timur 2025

Meski memberikan berbagai catatan kritis, Fraksi Partai Golkar menyatakan menerima dan menyetujui LKPJ Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025.

“Fraksi Partai Golkar sejalan dengan hasil Pansus dan menyetujui LKPJ Gubernur Akhir Tahun 2025,” tegas Siadi.

Fraksi Golkar juga meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026 agar lebih tepat sasaran, transparan, dan berdampak langsung bagi masyarakat.