Kekeringan Panjang Ancam Madura, Pemerintah Harus Jamin Ketersediaan Air Bersih

DPRD Jatim Minta Pemerintah Siaga Hadapi Ancaman Kekeringan

SURABAYA – Anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur, Harisandi Savari, mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah kabupaten di Madura Raya untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman kekeringan panjang yang diperkirakan terjadi pada musim kemarau 2026.

Menurut Harisandi, ancaman kekeringan tersebut berpotensi memengaruhi ketersediaan air bersih bagi ratusan ribu kepala keluarga di Jawa Timur, terutama di wilayah Madura yang selama ini dikenal sebagai salah satu kawasan rawan krisis air.

“BPBD Jawa Timur dan pemerintah daerah setempat harus segera memetakan kawasan yang berpotensi mengalami krisis air serta menyiapkan langkah penyediaan air bersih bagi masyarakat,” ujarnya, Sabtu (06/06/2026).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut menegaskan bahwa langkah antisipasi harus dilakukan sejak dini agar dampak kekeringan tidak berkembang menjadi krisis kemanusiaan maupun gangguan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.

Masyarakat Diimbau Hemat Air Sejak Dini

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Pamekasan itu juga mengimbau masyarakat di seluruh wilayah Madura untuk mulai menghemat penggunaan air dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan yang diperkirakan berlangsung dalam beberapa bulan ke depan.

Menurutnya, partisipasi masyarakat dalam mengelola penggunaan air secara bijak menjadi salah satu faktor penting untuk mengurangi dampak kekeringan, terutama di daerah yang memiliki keterbatasan sumber air bersih.

Baca Selengkapnya: DPRD Jatim mengingatkan bahwa musim kemarau panjang tidak hanya memicu krisis air bersih, tetapi juga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah

BMKG Prediksi Puncak Kekeringan Terjadi Juli–September 2026

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Trunojoyo Sumenep memprediksi kondisi cuaca di Pulau Madura akan semakin kering dalam beberapa bulan mendatang.

Kondisi tersebut dipicu oleh menguatnya angin timuran yang bertiup dari Benua Australia dan membawa massa udara yang lebih kering ke wilayah Indonesia.

Minimnya tutupan awan menyebabkan intensitas penyinaran matahari meningkat pada siang hari, sementara pelepasan panas berlangsung lebih cepat pada malam hari. Fenomena alam tersebut diperkirakan mencapai puncaknya pada periode Juli hingga September 2026.

Harisandi menilai pemerintah perlu menyiapkan strategi jangka pendek maupun jangka panjang untuk menjamin ketersediaan air bersih selama musim kemarau berlangsung.

Baca Selengkapnya:

• DPRD Jatim mendorong percepatan pembangunan dan pemanfaatan Penampungan Air Tanah Sementara (PATS) sebagai solusi menghadapi kekeringan saat El Nino

• DPRD Jatim meminta pemerintah memperkuat strategi penyediaan dan distribusi air untuk menghadapi ancaman kemarau ekstrem 2026

Harisandi berharap pemerintah daerah tidak menunggu kondisi darurat terjadi sebelum melakukan intervensi. Menurutnya, jaminan ketersediaan air bersih harus menjadi prioritas utama agar masyarakat Madura dapat menjalani musim kemarau dengan aman dan nyaman.