Stop Impor BBM, Fuad Benardi Minta Kaji Ulang

DPRD Jatim Minta Pemerintah Pastikan Ketahanan Energi Nasional

SURABAYA — Anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur, Fuad Benardi, meminta Pemerintah Pusat mengkaji secara matang rencana penghentian impor bahan bakar minyak (BBM). Menurutnya, kebijakan tersebut tidak boleh diambil tanpa jaminan pasokan energi nasional yang memadai.

Ia mempertanyakan sumber pemenuhan kebutuhan BBM apabila impor dihentikan. Sebab, berdasarkan data yang diketahuinya, produksi dalam negeri masih belum mampu memenuhi kebutuhan BBM secara nasional.

"Kalau memang tidak impor, lalu kekurangan kebutuhan BBM itu akan dipenuhi dari mana? Ini harus dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat," ujarnya, Kamis (25/06/2026).

Wacana B50 Harus Didukung Kajian Komprehensif

Fuad juga menyoroti wacana pengembangan bahan bakar B50 sebagai salah satu alternatif. Menurutnya, pemerintah perlu melakukan kajian komprehensif terkait kesiapan teknologi dan kesesuaian bahan bakar tersebut dengan spesifikasi kendaraan yang beredar di Indonesia.

"Jangan sampai kebijakan itu diterapkan tanpa kajian yang matang. Harus dipastikan apakah B50 benar-benar cocok untuk kendaraan bermotor di Indonesia atau tidak," jelas putra sulung mantan Menteri Sosial, Tri Rismaharini.

Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan bahwa pasokan BBM merupakan kebutuhan vital masyarakat. Karena itu, kebijakan penghentian impor tidak boleh menimbulkan gangguan distribusi maupun kelangkaan di lapangan.

"BBM saat ini sudah menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Hampir seluruh aktivitas transportasi bergantung pada ketersediaan BBM. Kalau pasokannya tidak terjamin, ini bisa menjadi blunder besar bagi pemerintah sendiri," tegas Fuad.

Baca Selengkapnya: Komisi B DPRD Jawa Timur juga menekankan potensi efek perubahan kebijakan BBM terhadap daya beli masyarakat dan aktivitas ekonomi daerah

DPRD Akan Koordinasi dengan Pertamina

Kekhawatiran tersebut diperkuat dengan adanya laporan kelangkaan BBM di sejumlah SPBU di Surabaya. Berdasarkan informasi yang diterimanya, lebih dari 10 SPBU sempat mengalami kehabisan stok untuk jenis BBM tertentu.

Menanggapi kondisi tersebut, Fuad menyatakan akan meminta penjelasan kepada Pertamina mengenai penyebab kelangkaan serta langkah antisipasi yang disiapkan.

"Nanti akan kami cek dan koordinasikan dengan Pertamina. Kami ingin mengetahui penyebab kelangkaan ini dan solusi yang disiapkan agar tidak terulang," imbuhnya.

Fuad menilai kelangkaan BBM yang terjadi di tengah wacana penghentian impor dapat menimbulkan kekhawatiran publik terhadap ketahanan energi nasional.

Selain menyoroti BBM, ia juga menyinggung pentingnya penerapan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) pada sektor batu bara. Menurutnya, pemerintah harus memastikan kebutuhan dalam negeri terpenuhi sebelum perusahaan melakukan ekspor.

"Kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) harus ditegakkan. Kebutuhan domestik harus dipenuhi terlebih dahulu, baru kemudian perusahaan diperbolehkan mengekspor," ungkap Fuad.

Menurutnya, berkurangnya ketergantungan ekspor melalui Singapura justru dapat menjadi peluang bagi Indonesia untuk memperluas akses pasar secara langsung ke negara tujuan.

Selama ini, Singapura kerap berperan sebagai negara perantara perdagangan berbagai komoditas, termasuk batu bara. Apabila Indonesia mampu menembus pasar internasional secara langsung, nilai tambah yang diperoleh akan lebih besar.

"Kalau Indonesia bisa langsung menjual ke negara tujuan tanpa melalui Singapura, tentu akan lebih menguntungkan karena nilai jualnya bisa lebih optimal," pungkasnya.

Baca Selengkapnya:

• DPRD Jawa Timur dorong pemanfaatan transportasi publik sebagai salah satu strategi efisiensi konsumsi BBM dan pengurangan beban energi masyarakat 

• Sejumlah anggota DPRD Jawa Timur juga memberikan contoh penggunaan transportasi publik sebagai bagian dari upaya penghematan energi dan peningkatan layanan transportasi massal