Puguh Wiji Pamungkas Sesalkan Konflik Angkot dan Trans Jatim, Desak Pemprov Segera Wujudkan Feeder

SURABAYA — Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Daerah Pemilihan Malang Raya, Puguh Wiji Pamungkas, menyayangkan konflik yang terjadi antara sopir angkutan kota (angkot) dengan operasional Bus Trans Jatim Koridor Malang Raya.

Menurutnya, persoalan tersebut seharusnya tidak terjadi karena sebelumnya telah ada kesepakatan antara paguyuban sopir angkot dan Dinas Perhubungan (Dishub) mengenai skema integrasi layanan transportasi.

Puguh menjelaskan, dalam pertemuan tersebut telah disepakati bahwa angkot akan difungsikan sebagai feeder. Dengan skema tersebut, keberadaan Trans Jatim tidak akan menggeser mata pencaharian sopir angkot.

"Saya cukup menyayangkan terjadinya konflik antara paguyuban sopir angkot dengan Bus Trans Jatim. Padahal, hasil pertemuan sebelumnya sudah ada kesepakatan bahwa angkot akan dijadikan feeder sehingga keberadaan Trans Jatim Koridor Malang Raya tidak menggerus angkot yang sudah ada," ujar Puguh di DPRD Provinsi Jawa Timur, Senin (06/07/2026).

Regulasi Feeder Dinilai Terlalu Lama Direalisasikan

Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur itu mengatakan, sejak awal keberadaan Trans Jatim tidak dimaksudkan untuk menggantikan layanan angkot yang selama ini melayani masyarakat.

"Itu sudah disepakati sebelumnya. Sopir angkot juga sudah sepakat. Namun, sampai hari ini regulasi terkait eksistensi angkot sebagai feeder belum juga terwujud," kata Puguh.

Menurutnya, penambahan koridor Trans Jatim merupakan langkah positif dalam meningkatkan pelayanan transportasi publik. Namun, implementasinya harus tetap memperhatikan keberlangsungan mata pencaharian para sopir angkot.

"Penambahan koridor baru tentu bagus. Keberadaan Trans Jatim juga sangat baik. Tetapi jangan sampai keberadaannya justru mensubstitusi pekerjaan masyarakat yang selama ini sudah ada. Sama saja dengan mematikan mata pencaharian mereka," tegasnya.

Baca Selengkapnya: DPRD Provinsi Jawa Timur sebelumnya menyatakan integrasi layanan Trans Gajayana dan angkutan kota di Malang Raya mampu meningkatkan mobilitas masyarakat sekaligus menjaga keberlangsungan operasional angkot

Pemprov Diminta Perkuat Komunikasi dengan Sopir Angkot

Puguh meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perhubungan segera mengambil langkah konkret dengan membangun komunikasi yang lebih intensif bersama para sopir angkot.

"Permasalahan ini harus dicarikan jalan tengah. Jangan hanya berhenti pada kesepakatan, tetapi harus diwujudkan dalam bentuk regulasi dan implementasi di lapangan," imbuhnya.

Menurut Puguh, apabila angkot memang akan dijadikan feeder, pemerintah harus segera menyusun aturan dan skema pelaksanaan secara jelas agar para sopir tidak merasa khawatir kehilangan penghasilan akibat hadirnya Trans Jatim.

"Apalagi di tengah kondisi ekonomi seperti sekarang. Jangan sampai muncul anggapan bahwa negara justru menjadi musuh masyarakat. Itu menunjukkan komunikasi pemerintah kepada masyarakat belum berjalan dengan baik," ungkapnya.

Baca Selengkapnya: DPRD Provinsi Jawa Timur juga mendorong penambahan armada Bus Trans Gajayana di Malang Raya agar pelayanan transportasi publik semakin optimal tanpa mengabaikan kebutuhan masyarakat

Angkot Berpotensi Menjadi Transportasi Sekolah

Puguh mengungkapkan, dalam pembahasan sebelumnya telah muncul rekomendasi agar angkot dimanfaatkan sebagai transportasi sekolah. Bahkan, Pemerintah Kota Malang disebut telah menyiapkan anggaran untuk mendukung program tersebut.

"Diskusi terakhir yang saya ikuti merekomendasikan angkot menjadi transportasi sekolah. Informasinya, Kota Malang juga sudah menganggarkan program tersebut," katanya.

Meski demikian, hingga kini para sopir angkot masih belum memperoleh kepastian mengenai skema maupun regulasi yang akan diterapkan.

Puguh menegaskan bahwa yang dibutuhkan saat ini adalah komunikasi dan komitmen seluruh pemangku kepentingan agar pengembangan transportasi publik berjalan seiring dengan perlindungan terhadap mata pencaharian masyarakat.

"Yang dibutuhkan sebenarnya komunikasi. Duduk bersama mencari solusi terbaik agar tidak ada pihak yang dirugikan. Niat baik Pemprov Jatim menghadirkan transportasi publik yang terjangkau dan mampu mengurai kemacetan harus tetap berjalan, tetapi jangan sampai mengorbankan masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari angkot," pungkasnya.

Baca Selengkapnya: DPRD Provinsi Jawa Timur juga mendorong percepatan pembangunan Jalur Lintas Selatan (Jalitim) dan Jalur Lintas Barat (Jalibar) di Malang Raya sebagai bagian dari penguatan konektivitas dan sistem transportasi regional