Reses di Tlogoagung, Sri Wahyuni Kawal Renovasi Balai Desa, TK, dan Pengairan Sawah
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Sri Wahyuni berdialog dengan warga Desa Tlogoagung, Kabupaten Bojonegoro, saat kegiatan Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026. Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan aspirasi terkait renovasi balai desa, perbaikan TK Aisyiyah, serta pembangunan jaringan pengairan untuk mendukung produktivitas pertanian.
Warga Sampaikan Aspirasi Pelayanan Publik, Pendidikan, dan Pertanian
BOJONEGORO – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Sri Wahyuni menyerap berbagai aspirasi masyarakat saat menggelar Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 di Desa Tlogoagung, Kabupaten Bojonegoro, Senin (27/7/2026).
Dalam dialog bersama warga, sejumlah kebutuhan pembangunan menjadi perhatian utama, mulai dari renovasi balai desa, perbaikan bangunan TK Aisyiyah Tlogoagung, hingga pembangunan jaringan pengairan untuk mendukung lahan pertanian.
Menurut Sri Wahyuni, ketiga aspirasi tersebut berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat.
Baca Selengkapnya:
-
Reses Hidayat Waka DPRD di Mojokerto, dicurhati data bansos dan penguatan UMKM
-
DPRD Jatim Soroti 11 Ribu Anak Disabilitas Putus Sekolah
-
Peringati Hari Tani Nasional, Fraksi PDIP DPRD Jatim Soroti Kesejahteraan Petani
Renovasi Balai Desa dan TK Jadi Prioritas
Warga berharap pemerintah dapat segera memperbaiki kondisi balai desa yang menjadi pusat pelayanan administrasi sekaligus lokasi berbagai aktivitas kemasyarakatan.
Selain itu, masyarakat juga mengusulkan renovasi TK Aisyiyah Tlogoagung agar kegiatan belajar mengajar berlangsung lebih aman dan nyaman bagi anak-anak.
"Fasilitas pendidikan anak usia dini harus menjadi perhatian. Anak-anak membutuhkan tempat belajar yang aman dan layak," ujar Sri Wahyuni.
Politikus Partai Demokrat dari Daerah Pemilihan Bojonegoro-Tuban tersebut menilai pembangunan sumber daya manusia harus dimulai sejak usia dini, sehingga sarana pendidikan yang memadai menjadi kebutuhan penting.
Ia mendorong pemerintah desa bersama pengelola sekolah segera melakukan pendataan kondisi bangunan beserta kebutuhan prioritas, mulai dari ruang kelas, sanitasi, hingga fasilitas penunjang lainnya.
"Yang penting ada data dan perencanaan yang jelas. Dari situ kita bisa menentukan mana yang harus diprioritaskan dan bagaimana skema pembiayaannya," jelasnya.
Petani Usulkan Pengairan dari Bengawan Solo
Aspirasi lain yang mengemuka berasal dari kalangan petani yang mengusulkan pembangunan jaringan pengairan dari sungai atau Bengawan Solo menuju area persawahan.
Menurut warga, keberadaan sumber air belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena belum tersedia jaringan distribusi yang memadai, terutama saat musim kemarau.
Sri Wahyuni menilai usulan tersebut perlu didukung kajian teknis yang komprehensif agar pembangunan jaringan irigasi dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
"Kalau airnya ada tetapi tidak bisa dialirkan ke sawah, maka manfaatnya belum maksimal. Karena itu, perlu kajian teknis untuk melihat bagaimana saluran ini bisa dibangun dan menjangkau lahan pertanian," katanya.
Ia meminta pemerintah desa bersama kelompok tani melakukan pemetaan kebutuhan, meliputi luas lahan yang membutuhkan irigasi, kondisi jaringan yang ada, hingga titik pengambilan air yang paling memungkinkan.
Menurutnya, pembangunan sistem pengairan yang baik akan membantu menjaga produktivitas pertanian sekaligus mengurangi ketergantungan petani terhadap kondisi cuaca.
"Solusinya harus dirancang secara berkelanjutan. Jangan setiap musim kemarau baru kita mencari air. Kalau memang sumber air tersedia, harus dipikirkan bagaimana membangun jaringan pengairan yang bisa dimanfaatkan petani secara berkelanjutan," tegasnya.
Sri Wahyuni memastikan seluruh aspirasi masyarakat akan dikawal melalui koordinasi dengan pemerintah desa, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, serta instansi teknis sesuai kewenangannya.
Renovasi balai desa dan TK akan didorong melalui pemetaan kebutuhan serta skema bantuan pembangunan yang tersedia. Sementara pembangunan jaringan pengairan memerlukan koordinasi lintas instansi karena berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air.
"Reses bukan hanya mendengar aspirasi, tetapi juga bagaimana aspirasi itu bisa dikawal agar ada tindak lanjut. Kita harus melihat mana yang bisa segera dilakukan dan mana yang membutuhkan perencanaan jangka panjang," ujarnya.
Ia berharap seluruh usulan masyarakat dapat ditindaklanjuti secara bertahap melalui perencanaan yang matang, data yang akurat, dan sinergi antarinstansi.
"Kalau semua pihak bergerak bersama dan perencanaannya jelas, persoalan-persoalan ini bisa dicari solusinya secara bertahap. Yang paling penting, kebutuhan masyarakat harus menjadi dasar dalam menentukan prioritas pembangunan," pungkasnya.










