Reses di Gresik, Gus Iwan Zunaih Soroti Ketimpangan Anggaran Pendidikan dan Lonjakan Kasus HIV/AIDS

Pendidikan, Kesehatan, dan Penanganan Banjir Mengemuka dalam Dialog Bersama Warga

GRESIK – Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur Iwan Zunaih menggelar Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 di Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, Senin (27/7/2026). Dalam kegiatan tersebut, berbagai aspirasi masyarakat mengemuka, mulai dari ketimpangan anggaran pendidikan, peningkatan kasus HIV/AIDS, hingga persoalan banjir dan pertanian di kawasan Bengawan Solo.

Kegiatan yang berlangsung di Albarose Cafe itu dihadiri kepala lembaga pendidikan, guru, tokoh masyarakat, serta warga dari Kabupaten Gresik dan Lamongan.

Reses Jadi Sarana Menyusun Pokok Pikiran DPRD

Dalam sambutannya, Iwan Zunaih menjelaskan bahwa reses merupakan forum untuk menghimpun aspirasi masyarakat yang selanjutnya dirumuskan menjadi Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD sebagai bahan penyusunan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Menurutnya, kondisi fiskal yang terbatas menuntut pemerintah menyusun program pembangunan secara lebih efektif dan tepat sasaran.

"Kondisi Indonesia, termasuk Jawa Timur, saat ini tidak baik-baik saja karena keterbatasan anggaran. Karena itu pembangunan perlu direncanakan dengan baik agar program yang dijalankan efektif dan tepat guna," ujarnya.

Soroti Peningkatan Kasus HIV/AIDS

Dalam dialog tersebut, Iwan juga menyoroti meningkatnya kasus HIV/AIDS di Jawa Timur. Menurutnya, persoalan tersebut memerlukan perhatian bersama, tidak hanya dari pemerintah tetapi juga seluruh elemen masyarakat.

Ia menyampaikan keprihatinan atas tingginya angka kasus HIV/AIDS yang terjadi di sejumlah daerah dan menekankan pentingnya penguatan pendidikan karakter, moral, serta nilai-nilai keagamaan sejak usia dini sebagai bagian dari upaya pencegahan.

"Persoalan ini menjadi tanggung jawab bersama. Penguatan karakter, keimanan, dan akhlak harus dimulai sejak pendidikan usia dini," katanya.

Guru Soroti Ketimpangan Anggaran Pendidikan

Sesi dialog diwarnai berbagai aspirasi dari kalangan pendidik, salah satunya mengenai keterbatasan kuota Program Indonesia Pintar (PIP) bagi sekolah di bawah naungan Kementerian Agama.

Menanggapi hal tersebut, Iwan menyebut masih terdapat ketimpangan alokasi anggaran pendidikan antara Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang berdampak pada layanan pendidikan di madrasah.

Selain itu, sejumlah peserta juga menyampaikan aspirasi terkait bantuan sarana dan prasarana pendidikan, insentif guru TPQ dan madrasah diniyah, hingga tantangan sekolah swasta dalam memperoleh peserta didik baru.

Iwan menilai berbagai persoalan tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah agar kualitas layanan pendidikan dapat meningkat secara merata.

Dalam reses tersebut juga muncul masukan mengenai pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah.

Iwan menyampaikan bahwa berbagai masukan masyarakat akan menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan program ke depan.

Selain itu, ia menyoroti praktik pungutan yang dikaitkan dengan komite sekolah. Menurutnya, implementasi kebijakan di lapangan perlu diawasi agar tidak membebani orang tua siswa.

Aspirasi Petani dan Penanganan Banjir

Selain isu pendidikan, warga Lamongan juga menyampaikan aspirasi mengenai penanganan banjir di kawasan Bengawan Solo dan Bengawan Jero serta dukungan terhadap sektor pertanian.

Menanggapi hal tersebut, Iwan menyatakan akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Lamongan dan anggota DPRD Jawa Timur lainnya untuk mengawal penanganan banjir maupun pelaksanaan program pembangunan di wilayah terdampak.

"Saya juga akan berkomunikasi dengan anggota DPRD Jatim yang lain terkait perkembangan penanganan banjir Bengawan Solo bersama pemerintah provinsi dan instansi terkait," ujarnya.

Ia berharap seluruh aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas pemerintah sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Baca Selengkapnya:

• Dedi Irwansa terima aspirasi tentang irigasi dan kebutuhan infrastruktur sekolah warga Dapil II Kab. Sidoarjo dalam agenda resesnya

• Lonjakan HIV/AIDS di Sidoarjo, DPRD Jatim Soroti Faktor Pergaulan

• 75 Kasus HIV pada Anak di Jatim, DPRD Soroti Lemahnya Pencegahan