Fraksi PDIP DPRD Jatim: Jawa Timur Tak Boleh Jadi Surga Bandar Narkotika

DPRD Dorong Langkah Terpadu Hadapi Ancaman Peredaran Narkotika

SURABAYA – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Timur menegaskan peredaran narkotika di Jawa Timur harus ditangani secara menyeluruh melalui penguatan pencegahan, penegakan hukum, rehabilitasi, serta pemberdayaan masyarakat. Langkah tersebut dinilai penting agar Jawa Timur tidak terus menjadi wilayah yang rawan peredaran narkotika.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Andy Firasadi, menyampaikan hal tersebut menyusul pengungkapan kasus narkotika dalam jumlah besar di Jawa Timur selama Juli 2026, termasuk temuan ganja seberat 3,37 ton di Gresik dan sabu seberat 5,4 kilogram di Bangkalan.

"Jawa Timur tidak boleh menjadi surga bagi bandar narkotika. Ini bukan hanya persoalan penegakan hukum, tetapi juga menyangkut masa depan generasi muda dan ketahanan sosial masyarakat," tegas Andy, Sabtu (1/8/2026).

Sinergi dalam Pengawasan Jalur Masuk Perlu Diperkuat

Menurut Andy, tingginya pengungkapan kasus narkotika menunjukkan jaringan peredaran masih menjadikan Jawa Timur sebagai salah satu pasar sekaligus jalur distribusi yang strategis.

Ia mengutip data Polda Jawa Timur yang mencatat sepanjang Semester I Tahun 2026 terdapat 3.157 kasus narkotika yang berhasil diungkap dengan 4.061 tersangka, meningkat sekitar 4,54 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

"Kalau setiap tahun ribuan kasus terus terungkap, artinya kita sedang menghadapi ancaman yang sangat serius. Penangkapan memang penting, tetapi negara tidak boleh kalah dalam upaya pencegahan," ujarnya.

Anggota Komisi A DPRD Jatim tersebut menilai posisi geografis Madura yang memiliki banyak pelabuhan rakyat dan akses jalur laut menjadi tantangan tersendiri dalam pengawasan peredaran narkotika.

Karena itu, ia mendorong penguatan sinergi antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur, aparat kepolisian, Badan Narkotika Nasional (BNN), TNI, pemerintah daerah, serta masyarakat untuk memperketat pengawasan di pintu-pintu masuk.

Edukasi, Rehabilitasi, dan Pemberdayaan Ekonomi Harus Diperkuat

Selain penegakan hukum, Andy menilai pemerintah perlu meningkatkan investasi pada upaya pencegahan melalui edukasi di lingkungan sekolah, penguatan peran keluarga, rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat di wilayah yang tergolong rawan.

"Jangan biarkan generasi muda Jawa Timur kehilangan masa depan karena narkoba. Kita harus menyerang persoalan ini dari hulunya, yakni pendidikan, keluarga, dan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Baca Selengkapnya:

• Sumardi Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur minta implementasi Perda P4GN dievaluasi dan diperkuat setelah pengungkapan 3,37 ton narkotika di Gresik

• Sri Wahyuni dorong pendekatan tiga pilar—edukasi, penanggulangan, rehabilitasi—untuk atasi krisis narkoba yang menewaskan 50 orang per hari pada 2025

• Ketua F-PKS Lilik Hendar wati tegaskan pentingnya sinergi antara legislatif, partai politik, dan kepolisian dalam menghadapi ancaman narkoba dan persoalan sosial di Jawa Timur

Fraksi PDIP Kawal Implementasi P4GN

Andy memastikan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur akan terus mengawal implementasi Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

Selain itu, fraksinya juga akan mendorong peningkatan dukungan anggaran bagi program edukasi, rehabilitasi, serta penguatan ekonomi masyarakat sebagai bagian dari strategi pencegahan.

"Perang melawan narkoba tidak cukup hanya menangkap pelaku. Kita harus memastikan tidak ada lagi generasi muda yang menjadi korban, dan itu membutuhkan kerja bersama seluruh elemen bangsa," pungkasnya.