Misery Efendi Dorong Pemprov Percepat Perbaikan Infrastruktur Pascabencana di Dapil Jatim IX

Warga Keluhkan Jembatan Rusak Bertahun-tahun

SURABAYA – Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Misery Efendi meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait mempercepat rekonstruksi infrastruktur pascabencana di wilayah selatan Jawa Timur.

Permintaan tersebut disampaikan berdasarkan hasil penyerapan aspirasi masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil) Jatim IX yang meliputi Kabupaten Magetan, Ngawi, Ponorogo, Trenggalek, dan Pacitan. Infrastruktur menjadi persoalan yang paling banyak dikeluhkan warga.

Menurut Misery, masih banyak jembatan yang rusak akibat bencana di Kabupaten Ponorogo, Trenggalek, dan Pacitan yang belum diperbaiki meski telah berlangsung selama empat hingga enam tahun.

"Kabupaten Ponorogo, Trenggalek, Pacitan yang kemarin kami laksanakan jaring aspirasi, banyak jembatan-jembatan pasca bencana yang hampir 4, 5, 6 tahun hingga sekarang belum kebangun," ujarnya.

Ia berharap BPBD Provinsi Jawa Timur dapat mengoptimalkan program rehabilitasi dan rekonstruksi melalui dukungan APBD Provinsi Jawa Timur untuk mempercepat pemulihan infrastruktur tersebut.

Jalan Poros Desa Terkendala Keterbatasan Fiskal

Selain jembatan, Misery juga menerima banyak keluhan mengenai jalan poros desa yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten.

Di Kabupaten Pacitan, pembangunan jalan penghubung menuju Trenggalek dan Ponorogo disebut baru terealisasi sekitar 40 persen.

Menurutnya, keterbatasan kapasitas fiskal daerah menjadi penyebab utama lambatnya pembangunan infrastruktur. Sebagian besar anggaran daerah masih terserap untuk belanja pegawai sehingga ruang fiskal untuk belanja modal menjadi terbatas.

Meski Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengamanatkan alokasi belanja modal minimal 30 persen, menurut Misery implementasinya di sejumlah daerah masih belum optimal.

Air Bersih dan Listrik Masih Menjadi Persoalan

Persoalan lain yang banyak disampaikan masyarakat adalah keterbatasan akses air bersih dan belum meratanya jaringan listrik.

Misery mengungkapkan sebagian warga masih harus mengambil air bersih dari lokasi yang cukup jauh. Untuk membangun jaringan perpipaan, masyarakat bahkan harus bergotong royong membeli pipa secara mandiri.

Karena itu, ia meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan dukungan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di wilayah yang masih mengalami kesulitan air bersih.

Di sektor kelistrikan, Misery mengaku menerima aspirasi dari 11 kepala desa di Kabupaten Pacitan yang mengusulkan perbaikan jaringan listrik di sembilan titik. Namun hingga kini baru satu titik yang direalisasikan.

Sementara di Kabupaten Ponorogo, tiga titik telah ditangani, sedangkan lima titik lainnya masih menunggu realisasi.

Minta Rekonstruksi Infrastruktur Dipercepat

Misery berharap Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui BPBD dan OPD terkait segera mempercepat program rekonstruksi infrastruktur agar pelayanan dasar masyarakat di wilayah selatan Jawa Timur semakin merata.

Menurutnya, percepatan pembangunan infrastruktur tidak hanya meningkatkan konektivitas antarwilayah, tetapi juga memperkuat pelayanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Baca Selengkapnya:

• Anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur Miseri Efendy menilai pembangunan infrastruktur di Dapil IX belum merata akibat keterbatasan anggaran

• Anggota DPRD Jatim Dapil 9 Atika Banowati menyerap aspirasi warga terkait pembangunan infrastruktur desa, bantuan pertanian, kesejahteraan guru swasta, keberlanjutan BPOPP, serta penurunan harga tebu

• Anggota DPRD Jawa Timur Dapil IX Diana Sasa menyerap masukan dari Satlantas Polres Magetan terkait kebutuhan infrastruktur keselamatan jalan