Sri Untari Dorong Regulasi Perpustakaan Desa hingga Pelestarian Naskah Kuno

Tantangan Literasi di Jawa Timur

SURABAYA — Perkembangan teknologi digital yang kian pesat memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap keberadaan perpustakaan.

Di era digitalisasi seperti saat ini, masyarakat dinilai tidak lagi hanya mengandalkan buku dan pengetahuan yang terkandung di dalamnya melalui perpustakaan konvensional.

Kehadiran perpustakaan tidak lagi dipandang sebatas tempat menyimpan dan meminjam buku. Keberadaannya juga dinilai penting dalam membangun kualitas sumber daya manusia, memperkuat budaya literasi, sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Tergerak untuk mengembalikan fungsi perpustakaan sebagai sumber pengetahuan dan penguat budaya literasi, Komisi X DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Disperpusip) Provinsi Jawa Timur.

Pertemuan yang mengangkat tema “Peran Perpustakaan Daerah dalam Penguatan Literasi Masyarakat” tersebut menjadi momentum bagi DPRD Provinsi Jawa Timur untuk menyampaikan sejumlah usulan strategis terkait pengembangan perpustakaan dan budaya membaca.

Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Dr. Sri Untari Bisowarno, M.AP., menyebut tantangan literasi di Jawa Timur masih membutuhkan perhatian serius.

Berdasarkan indikator terbaru, tingkat literasi membaca masyarakat tercatat 56,9. Angka tersebut sebelumnya berada di level 76,8, tetapi mengalami penyesuaian setelah metode pengukuran menggunakan indikator yang lebih rinci.

Menurut Sri Untari, kondisi tersebut perlu dijawab melalui kebijakan yang tidak hanya mendorong masyarakat gemar membaca, tetapi juga memastikan akses terhadap fasilitas literasi tersedia hingga tingkat desa.

Baca Selengkapnya: Fraksi PKB DPRD Jatim menyoroti rendahnya capaian literasi membaca dan numerasi di Jawa Timur serta mendorong reformasi tata kelola pendidikan dan pemerataan penguatan kompetensi guru

Perpustakaan Desa Perlu Diperkuat

Salah satu usulan yang disampaikan adalah perlunya regulasi nasional yang memberikan kepastian terhadap keberadaan dan pengelolaan perpustakaan desa.

Regulasi tersebut diharapkan mampu menjamin ketersediaan sarana, prasarana, serta biaya operasional perpustakaan tanpa semakin membebani Dana Desa yang memiliki banyak kebutuhan pembangunan lainnya.

“Perpustakaan desa harus diperkuat. Jangan sampai keberadaannya hanya sebatas nama, tetapi tidak memiliki fasilitas dan kegiatan yang berjalan secara berkelanjutan,” demikian gagasan yang didorong dalam forum tersebut.

Selain persoalan perpustakaan desa, Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur juga menaruh perhatian terhadap keberadaan naskah-naskah kuno yang tersebar di pesantren maupun komunitas masyarakat.

Naskah tersebut dinilai merupakan bagian penting dari jejak sejarah dan peradaban Nusantara yang perlu diselamatkan.

Baca Selengkapnya: Anggota Komisi E DPRD Jatim Rasiyo menegaskan bahwa literasi merupakan fondasi pembangunan sumber daya manusia sehingga optimalisasi perpustakaan daerah sebagai pusat belajar yang modern dan inklusif serta pemerataan akses pendidikan hingga daerah terpencil dipandang perlu

Dorong Pelestarian dan Digitalisasi Naskah Kuno

Karena itu, pemerintah pusat melalui Perpustakaan Nasional (Perpusnas) didorong menyiapkan dukungan anggaran khusus untuk konservasi, perawatan, hingga digitalisasi naskah kuno.

Langkah tersebut dinilai penting agar warisan pengetahuan masa lalu tidak rusak atau hilang sekaligus dapat dipelajari generasi mendatang.

Penguatan akses literasi di daerah juga diarahkan melalui sinergi berbagai program, termasuk pengembangan BI Corner dan program Perpusnas.

Kolaborasi tersebut diharapkan tidak hanya memperluas akses bahan bacaan di pedesaan, tetapi juga dapat menjadi pintu masuk untuk mengenalkan literasi keuangan kepada masyarakat sejak usia dini.

Perpustakaan Didorong Jadi Pusat Pemberdayaan Masyarakat

Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur bahkan mendorong hadirnya payung hukum yang lebih kuat melalui gagasan Undang-Undang Literasi.

Regulasi tersebut diharapkan menempatkan perpustakaan sebagai salah satu instrumen strategis dalam pembangunan kualitas manusia, bukan sekadar lembaga penyedia buku.

Gagasan itu sejalan dengan konsep perpustakaan berbasis inklusi sosial yang turut disuarakan bersama Sekretaris Utama Perpusnas, Joko Santoso.

Dalam konsep tersebut, perpustakaan diharapkan mampu memberikan manfaat langsung terhadap kehidupan masyarakat.

Literasi, misalnya, tidak berhenti pada kemampuan membaca dan memahami informasi.

Pengetahuan yang diperoleh dari buku dapat diterapkan menjadi keterampilan produktif, mulai dari mengembangkan usaha kuliner berdasarkan referensi resep, meningkatkan teknik pertanian melalui buku-buku sains, hingga membuka peluang usaha baru berbasis pengetahuan.

Dengan pendekatan tersebut, perpustakaan diharapkan berkembang menjadi ruang belajar sekaligus pusat pemberdayaan masyarakat.

Penguatan regulasi, peningkatan fasilitas, dan digitalisasi bahan pustaka pun dinilai menjadi langkah penting agar budaya literasi mampu memberi dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup dan perekonomian warga.

Melalui kunjungan Komisi X DPR RI tersebut, Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur berharap berbagai aspirasi dari daerah dapat menjadi bahan dalam penyusunan kebijakan nasional, sehingga pembangunan literasi tidak berhenti di tingkat provinsi, tetapi dapat menjangkau masyarakat hingga pelosok desa. (Yul)