Sektor Pendidikan Faktor Vital bagi Generasi Penerus, FPKB Soroti Pemangkasan Anggaran

SURABAYA — Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Provinsi Jawa Timur menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan peningkatan kualitas pendidikan sebagai bagian dari upaya membangun sumber daya manusia (SDM) unggul.

Pemerintah daerah dinilai perlu memperkuat intervensi, terutama melalui kebijakan anggaran, guna mendukung terwujudnya generasi emas.

FPKB Soroti Pengurangan Anggaran Pendidikan

Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur dari Fraksi PKB, Aida Fitriati, mengatakan pihaknya akan terus memberikan perhatian kritis terhadap berbagai kebijakan pembangunan SDM, khususnya di sektor pendidikan.

Menurutnya, peningkatan mutu pendidikan membutuhkan dukungan anggaran yang kuat dan berkelanjutan. Karena itu, ia menyoroti adanya pengurangan anggaran pendidikan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2026 yang mencapai sekitar Rp986 miliar.

“Intervensi pemerintah dalam penganggaran memang harus diperkuat, sejalan dengan semangat menciptakan generasi emas,” ujar Aida Fitriati.

Politisi yang akrab disapa Ning Fitri itu menilai sektor pendidikan masih menjadi tantangan besar bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, terutama dalam mengatasi kesenjangan akses dan kualitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan daerah lainnya.

Literasi dan Numerasi Membaca Belum Capai Target

Ia mengingatkan bahwa Fraksi PKB sebelumnya telah memberikan catatan kritis terhadap sektor pendidikan pada April 2026. Menurutnya, masih terdapat sejumlah persoalan yang menunjukkan perlunya evaluasi serius terhadap kebijakan pendidikan di Jawa Timur.

Berdasarkan catatan Fraksi PKB, capaian literasi membaca menunjukkan masih rendahnya satuan pendidikan yang memenuhi standar kompetensi minimum. Persentasenya tercatat 49,89 persen, lebih rendah dibandingkan target 59,94 persen serta mengalami penurunan dari capaian 2024 sebesar 54,58 persen.

Hal serupa juga terjadi pada aspek numerasi. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum berada di angka 46,31 persen, masih di bawah target 54,92 persen dan menurun dibandingkan capaian tahun 2024 sebesar 46,63 persen.

Selain itu, capaian kabupaten/kota yang memenuhi standar kompetensi minimum literasi membaca baru mencapai 72,63 persen dari target 73,68 persen. Sementara itu, Harapan Lama Sekolah tercatat 13,44 tahun, masih di bawah target 13,54 tahun.

“Rapor merah pendidikan ini menunjukkan bahwa kita tidak hanya berjalan di tempat, tetapi justru mengalami kemunduran. Ada ketidaksesuaian antara input berupa belanja pendidikan dengan hasil yang dicapai dalam peningkatan kualitas pembelajaran,” tegas Ning Fitri.

Pendidikan Harus Tetap Menjadi Prioritas

Ia menekankan, pendidikan harus menjadi prioritas utama pembangunan Jawa Timur. Menurutnya, anggaran pendidikan tidak seharusnya dikurangi, melainkan perlu diperkuat agar mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Kita ingin pendidikan di Jawa Timur semakin maju. Ada tanggung jawab besar untuk mencerdaskan generasi bangsa,” pungkasnya. 

Baca Selengkapnya:

• Wakil Ketua DPRD Jatim Blegur Prijanggono mengusulkan evaluasi BUMD yang terus merugi agar anggaran yang membebani daerah dapat dialihkan untuk pembangunan sekolah dan fasilitas pendidikan

• Atika Banowati menerima aspirasi masyarakat mengenai peningkatan honor guru swasta, perbaikan sarana-prasarana madrasah, serta keberlanjutan BPOPP dan berkomitmen mengawalnya dalam pembahasan anggaran

• Iwan Zunaih menyoroti ketimpangan alokasi anggaran pendidikan yang berdampak pada layanan pendidikan, termasuk bagi madrasah, serta pentingnya peningkatan kualitas layanan pendidikan secara merata