Dapur Gizi RSSA Malang Terbakar, Komisi E Soroti Standar Makanan Pasien

SURABAYA — Kebakaran di Instalasi Gizi RSUD Dr. Saiful Anwar (RSSA) Malang memaksa rumah sakit rujukan utama milik Pemprov Jatim itu sementara menggunakan jasa katering dari pihak luar. Komisi E DPRD Jatim langsung menyoroti kondisi tersebut dan meminta kualitas makanan pasien tidak turun meskipun layanan dapur masih dalam kondisi darurat.

Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Hikmah Bafaqih, menekankan perlunya pengawasan ekstra dari manajemen RSSA selama masa pemulihan dapur.

"Karena memakai katering dari pihak ketiga, harus sangat hati-hati. Standar makanan rumah sakit dan luar rumah sakit itu berbeda, misalnya pada kandungan sodium. Selain itu, dari aspek harga juga harus disesuaikan dengan coverage BPJS," tegas Hikmah di Gedung DPRD Jatim, Kamis (10/9/2026).

Kebakaran Lumpuhkan Fungsi Instalasi Gizi RSSA

Peristiwa kebakaran terjadi sekitar pukul 14.50 WIB. Titik api berada di area dapur seluas sekitar 300 meter persegi. Sebanyak tujuh unit PMK Kota Malang dikerahkan dan api baru padam pukul 15.40 WIB.

Kerugian ditaksir mencapai Rp900 juta. Penyebab kebakaran masih diselidiki, dengan dugaan awal korsleting di atap dapur.

Dampak paling krusial bukan hanya kerusakan fisik. Fungsi Instalasi Gizi lumpuh total.

"Dampak yang paling terasa memang aspek permakanan, sehingga terpaksa sebagian besar dikateringkan sambil menunggu dapur difungsikan kembali sebagaimana mestinya," kata legislator PKB dari daerah pemilihan Malang Raya ini.

Untuk mencegah dampak asap, RSSA juga memindahkan pasien di Ruang Rawat Inap Khusus Anak ke ruang yang lebih aman sekitar pukul 16.00 WIB. Pasien IRNA Khusus Ibu/Wanita sudah kembali ke ruang semula. Manajemen memastikan tidak ada korban jiwa.

Komisi E Soroti Standar Gizi dan Harga Katering

Bagi Hikmah, persoalan dapur merupakan persoalan kebutuhan dasar. Karena itu, ia mengingatkan agar kerja sama dengan katering tidak hanya mengejar kecepatan, tetapi juga memenuhi standar yang ditetapkan.

Dua hal yang ia garis bawahi adalah kandungan gizi dan harga. Makanan rumah sakit memiliki spesifikasi khusus. Pasien diabetes, gagal ginjal, atau pascaoperasi tidak bisa disamakan menunya dengan katering umum.

"Standar makanan rumah sakit dan luar rumah sakit itu berbeda," ujarnya.

Soal anggaran juga menjadi perhatian. RSSA melayani banyak pasien BPJS. Maka, harga paket katering harus masuk dalam skema klaim, bukan membebani pasien.

"Dari aspek harga juga harus disesuaikan dengan coverage BPJS," tegasnya.

Mitigasi Risiko Kebakaran Perlu Diperkuat

Hikmah juga menyoroti sisi mitigasi. Menurut hasil koordinasi melalui telepon dengan Direktur RSSA, investigasi teknis masih berjalan. Namun, ia menilai rumah sakit sebesar RSSA wajib memiliki sistem pencegahan yang lebih kuat.

"Sekalipun belum terungkap penyebabnya, patut diduga mitigasi risiko kebakaran kurang diperhatikan. Ke depan, tempat layanan publik seperti ini sangat penting untuk betul-betul menjaga dan memitigasi risiko dari bencana apa pun," tegasnya.

Baca Selengkapnya: Puguh Wiji Pamungkas mendorong evaluasi menyeluruh dan penguatan mitigasi risiko agar pelayanan pasien tetap berjalan

"Ini public space dan layanannya adalah layanan dasar kesehatan. Ada pasien di situ, jadi penanganan mitigasi risikonya memang harus ekstra," tambahnya.

Selama dapur dalam perbaikan, RSSA memastikan layanan IGD, rawat jalan, dan rawat inap tetap berjalan normal dengan dukungan katering sementara.

Komisi E, kata Hikmah, memilih tidak turun langsung ke lokasi agar tidak mengganggu penanganan darurat. Pengawasan dilakukan secara intensif melalui komunikasi dengan manajemen.

"Kami berkoordinasi by phone dengan pihak manajemen. Yang pasti semua sudah dikoordinasikan dan dapat ditangani dengan cepat," pungkasnya.