BUMD Jatim Jangan Saling Berebut Bisnis, Hartono Dorong Clustering agar PAD Makin Besar

SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur perlu memiliki keberanian untuk melakukan clustering atau pengelompokan bidang usaha BUMD agar masing-masing perusahaan daerah memiliki fokus bisnis yang jelas, terspesialisasi, profesional, dan mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Gagasan tersebut disampaikan Anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur, Hartono, saat pembahasan Raperda PT Panca Wira Usaha Jawa Timur (PT PWU) dan Raperda PT Jatim Grha Utama (PT JGU) bersama Komisi C, Biro Hukum, dan Biro Perekonomian.

Baca Selengkapnya:

• Wakil Ketua DPRD Jatim Blegur Prijanggono mengusulkan evaluasi terhadap BUMD yang terus merugi dan tidak memberikan kontribusi kepada PAD, sementara BUMD yang sehat dan menghasilkan dividen tetap diperkuat

• Anggota Komisi C DPRD Jatim Aufa Zhafiri mendorong evaluasi menyeluruh terhadap BUMD dan meminta perusahaan daerah yang tidak produktif serta membebani daerah ditindaklanjuti melalui penataan

• Komisi C DPRD Jatim sebelumnya mendorong seluruh BUMD meningkatkan efisiensi, optimalisasi aset, sinergi usaha, serta penguatan perencanaan bisnis dan pengelolaan keuangan untuk meningkatkan kontribusi terhadap PAD

Clustering Dinilai Cegah Tumpang Tindih Usaha

Menurut Hartono, penataan BUMD tidak cukup hanya menyangkut aspek kelembagaan atau perubahan regulasi. Hal yang tidak kalah penting adalah bagaimana Pemprov Jatim membangun peta bisnis BUMD yang jelas sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau persaingan antarsesama perusahaan milik daerah.

“Pemprov Jatim harus berani melakukan clustering bidang usaha BUMD. Masing-masing harus punya core business dan spesialisasi yang jelas. Jangan sampai BUMD kita justru saling berebut bidang usaha yang sama,” ujar Hartono, Selasa (15/09/2026).

Menurutnya, setiap BUMD memiliki aset, sumber daya manusia, pengalaman, jaringan, dan potensi yang berbeda. Karena itu, perlu ada pembagian peran yang lebih terarah berdasarkan keunggulan masing-masing.

Dengan clustering tersebut, BUMD dapat dikembangkan menjadi perusahaan yang lebih profesional, fokus, efisien, dan kompetitif. Di sisi lain, Pemprov Jatim juga akan lebih mudah mengukur kinerja setiap BUMD berdasarkan target bisnis yang jelas.

“Kalau semua masuk ke semua bidang, akhirnya tidak ada yang benar-benar menjadi ahli. Tetapi kalau masing-masing fokus pada bidang yang menjadi kekuatannya, kita bisa membangun BUMD yang benar-benar profesional dan punya daya saing,” jelasnya.

BUMD Harus Profesional dan Berkontribusi terhadap PAD

Hartono menilai langkah tersebut juga sejalan dengan semangat pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang tengah mendorong transformasi dan penguatan tata kelola BUMN agar aset negara dikelola secara lebih profesional dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar. Presiden juga menekankan pentingnya optimalisasi aset dan pengelolaan korporasi negara.

“Semangatnya sama. Kalau pemerintah pusat sedang serius membenahi BUMN agar lebih profesional dan produktif, maka di daerah kita juga harus berani melakukan pembenahan BUMD. Jangan takut melakukan perubahan kalau tujuannya untuk memperkuat perusahaan daerah,” tegasnya.

Menurut Hartono, BUMD harus ditempatkan sebagai instrumen ekonomi daerah, bukan sekadar perusahaan yang dimiliki pemerintah. Karena itu, setiap penyertaan modal daerah harus memiliki arah bisnis, target kinerja, dan ukuran keberhasilan yang jelas.

Pada akhirnya, tujuan dari seluruh pembenahan tersebut adalah agar BUMD mampu menghasilkan keuntungan yang sehat sekaligus meningkatkan kontribusinya terhadap PAD Jawa Timur.

“Kita ingin BUMD naik kelas. Lebih fokus, lebih profesional, lebih sehat, dan lebih produktif. Kalau BUMD kuat, kontribusinya kepada PAD juga semakin besar. Dan pada akhirnya yang menikmati manfaatnya adalah masyarakat Jawa Timur,” pungkas politisi Gerindra ini. (Yudhie)