Rasiyo Dukung Pendidikan Negeri Gratis, Ingatkan Pemerintah Hitung Kebutuhan Anggaran

Rasiyo Dukung Perluasan Akses Pendidikan

SURABAYA - Wacana pendidikan gratis mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi negeri mendapat respons dari Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Rasiyo. Ia mendukung gagasan tersebut, tetapi mengingatkan pemerintah agar menghitung kebutuhan anggaran secara matang sebelum menerapkan kebijakan.

Mantan Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur itu menilai pendidikan gratis dari SD, SMP, SMA, SMK hingga perguruan tinggi negeri merupakan langkah besar untuk membuka akses pendidikan seluas-luasnya bagi masyarakat.

“Pendidikan gratis bagi siswa SD, SMP, SMA, SMK bahkan sampai perguruan tinggi negeri sangat luar biasa. Itu memberikan kesempatan kepada semua warga negara untuk memperoleh pendidikan sampai perguruan tinggi,” kata Rasiyo saat dikonfirmasi, Minggu (20/09/2026).

Pemerintah Diminta Memastikan Skema Pembiayaan

Menurut Rasiyo, tantangan utama kebijakan tersebut bukan hanya menetapkan pendidikan gratis, melainkan memastikan skema pembiayaannya jelas dan berkelanjutan. Karena itu, ia meminta pemerintah menghitung secara menyeluruh kebutuhan anggaran yang diperlukan apabila seluruh pendidikan negeri benar-benar digratiskan.

“Harus dihitung betul-betul jumlah anggaran yang diperlukan untuk menggratiskan biaya pendidikan tersebut,” tegasnya.

Rasiyo Soroti Pembagian Kewenangan Pusat dan Daerah

Rasiyo juga menyoroti pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Menurut dia, apabila pendidikan negeri akan digratiskan secara menyeluruh, tanggung jawab pembiayaannya perlu diatur dengan jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaannya.

“Kalau sistemnya harus digratiskan, jangan ada pemilahan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Penyelenggaraan pendidikan semuanya ditangani oleh pusat,” ujarnya.

Ia turut mengusulkan agar pembiayaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, termasuk gaji guru dan karyawan sekolah, ditanggung pemerintah pusat. Dengan begitu, kebijakan pendidikan gratis tidak menimbulkan beban baru bagi pemerintah daerah.

“Termasuk gaji guru dan karyawannya ditangani oleh pemerintah pusat,” katanya.

Pernyataan Rasiyo disampaikan menyusul komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk membahas pendidikan gratis pada satuan pendidikan negeri. Presiden sebelumnya menyatakan akan segera menggelar rapat terbatas untuk membahas kebijakan tersebut.

Baca Selengkapnya:

• Rasiyo sebelumnya mengingatkan kehati-hatian pemerintah dalam menerapkan sekolah gratis, termasuk kesiapan anggaran dan keberlanjutan fiskal

• DPRD Jatim mengawal wacana pendidikan gratis untuk jenjang SMA/SMK

• Komitmen anggota DPRD Jatim memperjuangkan pendidikan gratis dan penguatan karakter anak

Dalam acara puncak HUT ke-28 PAN di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Jumat (18/09/2026), Prabowo menegaskan bahwa biaya pendidikan negeri mulai dari SD, SMP, SMA hingga universitas negeri harus gratis dan tidak menjadi beban masyarakat.

“Saya sangat setuju. Saya akan segera mengadakan ratas atau pokoknya biaya pendidikan negeri harus gratis. Biaya pendidikan negeri SD, SMP, SMA, universitas negeri harus gratis,” kata Prabowo.

Bagi Rasiyo, gagasan tersebut perlu diterjemahkan ke dalam desain kebijakan yang jelas. Pendidikan gratis, menurut dia, harus disertai kepastian mengenai pihak yang menanggung biaya operasional, gaji tenaga pendidikan, serta kebutuhan penyelenggaraan pendidikan.

Dengan demikian, kebijakan pendidikan gratis diharapkan tidak hanya memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan, tetapi juga didukung skema pembiayaan yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah. (geh)