634 Titik Panas di Jatim, Eddy Paripurna Minta Perkuat Patroli Karhutla
Anggota DPRD Jawa Timur Eddy Paripurna meminta pemerintah daerah memperkuat verifikasi titik panas, patroli wilayah rawan, dan kesiapan pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Dorongan tersebut menyusul laporan BMKG mengenai 634 titik panas di Jawa Timur pada 16 Oktober 2026.
634 Titik Panas di Jatim, Eddy Paripurna Minta Perkuat Patroli Karhutla
SURABAYA — Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Timur Eddy Paripurna meminta pemerintah daerah memprioritaskan verifikasi lapangan dan patroli di wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dorongan tersebut menyusul laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai 634 titik panas di Jawa Timur pada Jumat (16/10/2026).
Menurut Eddy, temuan titik panas perlu segera ditindaklanjuti melalui koordinasi antarinstansi. Pemeriksaan di lapangan menjadi penting karena titik panas yang terdeteksi satelit belum tentu menunjukkan kebakaran aktif.
Data BMKG Jawa Timur yang dikutip dalam laporan tersebut menunjukkan peningkatan jumlah titik panas dari 438 menjadi 634 titik, atau sekitar 44,7 persen. Dari total temuan terbaru, sebanyak 518 titik berkategori kepercayaan sedang, 53 titik tinggi, dan 63 titik rendah.
Lima Kabupaten Jadi Perhatian Pemantauan
Sebaran titik panas paling banyak dilaporkan berada di Kabupaten Bondowoso dengan 153 titik, disusul Probolinggo 123 titik, Mojokerto 84 titik, Jember 62 titik, dan Lumajang 32 titik.
Kelima kabupaten tersebut menyumbang 454 titik atau sekitar 71,6 persen dari keseluruhan deteksi. Eddy menilai informasi sebaran tersebut dapat menjadi bahan awal untuk menentukan wilayah yang membutuhkan pemeriksaan lebih intensif.
Ia mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kehutanan, BMKG, serta pengelola kawasan hutan untuk memastikan kondisi di lapangan.
Kesiapan Petugas dan Peralatan Pemadaman
Selain memperkuat deteksi dini, Eddy meminta pemerintah daerah memastikan kesiapan sumber daya penanggulangan karhutla, terutama di kawasan yang memiliki risiko kebakaran tinggi.
“Selain deteksi dini, kesiapan personel dan peralatan juga perlu dipastikan, termasuk alat pelindung diri, kendaraan operasional, sarana komunikasi, sumber air, serta dukungan logistik bagi petugas di wilayah rawan kebakaran,” ujarnya.
Menurut Eddy, kesiapan operasional perlu didukung penggunaan anggaran yang sesuai kebutuhan lapangan. Pengawasan anggaran diperlukan agar kegiatan patroli, penyediaan peralatan, dan pelatihan personel dapat berjalan secara efektif.
Perhatian terhadap kesiapsiagaan tersebut juga berkaitan dengan laporan kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Kabupaten Probolinggo, yang dalam bahan pemberitaan disebut menimbulkan korban jiwa dan luka berat.
Pencegahan Kebakaran Libatkan Masyarakat
Eddy menilai pencegahan karhutla membutuhkan keterlibatan masyarakat, terutama dalam mengawasi kegiatan yang berpotensi memicu kebakaran di sekitar hutan dan lahan kering.
“Pemerintah daerah harus memperkuat edukasi kepada masyarakat dan pengawasan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama di kawasan hutan dan lahan kering,” pintanya.
Ia juga mendorong penyampaian informasi penanganan karhutla secara terbuka agar masyarakat mengetahui perkembangan situasi dan langkah kewaspadaan yang diperlukan.
Bagi Eddy, peningkatan jumlah titik panas harus menjadi dasar penguatan mitigasi, bukan sekadar laporan pemantauan. Verifikasi lapangan, kesiapan petugas, dan koordinasi lintas instansi dinilai perlu berjalan bersamaan untuk mencegah kebakaran meluas.
(Geh)










