Golkar Soroti RAPBD Jatim 2027, Belanja Modal Turun 22,3 Persen

APBD Jatim 2027 Turun 8,2 Persen, Golkar Minta Program yang Dikurangi Dibuka

SURABAYA — Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Jawa Timur meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperjelas program dan kegiatan yang mengalami pengurangan atau penundaan dalam Rancangan APBD (RAPBD) Jawa Timur Tahun Anggaran 2027. Permintaan tersebut disampaikan menyusul total belanja daerah yang dirancang sekitar Rp27,423 triliun, lebih rendah dibandingkan P-APBD 2026.

Sorotan itu disampaikan Juru Bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim, M. Hadi Setiawan, dalam pemandangan umum fraksi terhadap Nota Keuangan Gubernur atas Raperda APBD Jawa Timur Tahun Anggaran 2027, Kamis (24/09/2026).

Berdasarkan perhitungan Fraksi Golkar, total belanja 2027 turun sekitar 8,2 persen dibandingkan P-APBD 2026 yang berada di kisaran Rp29,9 triliun.

Penurunan tersebut membuat Golkar meminta penjelasan mengenai strategi efisiensi yang diterapkan Pemprov sekaligus dampaknya terhadap program pembangunan dan pelayanan dasar.

Belanja Modal Turun 22,3 Persen

Salah satu perhatian utama Golkar diarahkan pada belanja modal. Dalam RAPBD 2027, belanja modal dirancang sekitar Rp1,679 triliun, turun sekitar 22,3 persen dibandingkan Perubahan APBD 2026.

“Belanja modal turun 22,3 persen menjadi Rp1,679 triliun atau hanya sekitar 6,1 persen dari total belanja,” demikian poin pertanyaan Fraksi Golkar dalam pemandangan umumnya.

Golkar meminta Pemprov menjelaskan bagaimana struktur belanja tersebut tetap mampu mendukung konektivitas antarwilayah, pemerataan infrastruktur, dan pelayanan publik.

Struktur RAPBD yang sebelumnya disampaikan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jatim mencatat belanja daerah sekitar Rp27,423 triliun, terdiri atas belanja operasi Rp20,498 triliun, belanja modal sekitar Rp1,678 triliun, belanja tidak terduga Rp193,837 miliar, dan belanja transfer sekitar Rp5,052 triliun.

Golkar juga menyinggung realisasi belanja modal 2025 yang dalam bahan pemandangan umum fraksi disebut mencapai 92,47 persen. Fraksi meminta Pemprov menjelaskan komponen yang diperhitungkan sebagai belanja infrastruktur pelayanan publik serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.

Perhatian terhadap belanja modal bukan hal baru. Dalam pembahasan P-APBD 2026, Fraksi Golkar juga menyoroti rendahnya penyerapan belanja modal dan meminta Pemprov mempercepat pelaksanaan program.

Golkar Minta Program Prioritas Bisa Diukur

Fraksi Golkar juga mencermati anggaran sembilan prioritas Nawa Bhakti Satya yang dalam bahan pemandangan umum disebut mencapai sekitar Rp4,403 triliun atau 16,01 persen dari total belanja daerah.

Golkar meminta alokasi tersebut disertai pemetaan lokasi program, penerima manfaat, keluaran (output), serta hasil (outcome) yang dapat diukur.

“Mohon dijelaskan pemetaan pagu lokasi dan penerima manfaat, output serta outcome setiap prioritas agar dukungan anggaran dapat diukur terhadap target pembangunan tahun 2027,” demikian catatan Golkar.

Menurut data yang dicantumkan Fraksi Golkar, tingkat kemiskinan Jawa Timur pada Maret 2026 berada di angka 9,06 persen. Angka kemiskinan 9,06 persen tersebut juga pernah dicantumkan dalam pemberitaan resmi DPRD Jatim mengenai pembahasan P-APBD 2026.

Fraksi Golkar juga mencantumkan Gini Ratio 0,365 dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 3,42 persen sebagai indikator yang perlu diperhatikan dalam menilai efektivitas program pembangunan.

Target PAD Rp17,707 Triliun Ikut Disorot

Di sisi pendapatan, Fraksi Golkar mencermati proyeksi pendapatan daerah 2027 yang berada di kisaran Rp26,407 triliun dan PAD sekitar Rp17,707 triliun.

Golkar menilai target PAD perlu dijelaskan berdasarkan potensi masing-masing komponen penerimaan. Ruang optimalisasi melalui digitalisasi, penagihan piutang, pemanfaatan aset daerah, dan kontribusi BUMD juga diminta dipetakan tanpa menambah beban masyarakat.

Fraksi Golkar membandingkan target tersebut dengan realisasi pendapatan dan PAD 2025 yang dalam bahan pemandangan umum masing-masing disebut sekitar Rp29,888 triliun dan Rp18,444 triliun.

Golkar meminta dasar perhitungan target pendapatan 2027 dijelaskan agar dapat diketahui seberapa besar potensi pendapatan yang masih dapat dioptimalkan.

Pinjaman Rp200 Miliar kepada BPR Jatim Dipertanyakan

Struktur pembiayaan RAPBD 2027 juga mendapat perhatian.

Salah satu komponen pengeluaran pembiayaan adalah pemberian pinjaman daerah sebesar Rp200 miliar kepada PT BPR Jatim (Perseroda) untuk mendukung Program Kredit Sejahtera (Prokesra).

Selain itu, terdapat pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur sebesar Rp275 miliar serta pembayaran cicilan pokok kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sekitar Rp9,176 miliar.

“Kami meminta penjelasan mengenai dasar hukum, studi kelayakan, skema pengembalian serta mekanisme pengendalian risiko atas pinjaman Rp200 miliar tersebut,” kata Golkar.

Banggar sebelumnya juga meminta komisi terkait memastikan urgensi, dasar hukum, dan tata kelola pengeluaran pembiayaan tersebut. Dalam struktur RAPBD 2027, total pengeluaran pembiayaan tercatat sekitar Rp484,176 miliar.

Baca selengkapnya: Perubahan APBD Jatim 2026, Anggaran Bertambah, Manfaat bagi Rakyat Harus Bertambah

Golkar juga meminta penjelasan mengenai rencana penyertaan modal kepada PT BPR Jatim dan PT Jamkrida yang menurut bahan pemandangan umum telah memiliki dasar Perda Penyertaan Modal Daerah, tetapi belum dialokasikan mulai 2027.

Transfer Turun, Golkar Minta Skenario Belanja Diperjelas

Pendapatan transfer RAPBD 2027 diproyeksikan sekitar Rp8,673 triliun. Golkar membandingkannya dengan pendapatan transfer P-APBD 2026 sebesar Rp8,827 triliun.

Fraksi meminta Pemprov memastikan basis proyeksi pendapatan transfer sekaligus menyiapkan skenario apabila terjadi perubahan transfer dari pemerintah pusat.

Di sisi lain, total belanja daerah 2027 dirancang Rp27,423 triliun. Berdasarkan bahan Golkar, selain belanja modal yang turun 22,3 persen, belanja barang dan jasa juga mengalami penurunan sekitar 11,8 persen dan belanja subsidi sekitar 41,8 persen.

Golkar meminta Pemprov menguraikan program dan kegiatan yang dikurangi, ditunda, atau mengalami penyesuaian akibat perubahan postur anggaran tersebut.

Permintaan mengenai kualitas belanja juga pernah muncul dalam pembahasan P-APBD 2026. DPRD sebelumnya menekankan bahwa perubahan besaran anggaran harus diikuti manfaat yang terukur bagi pelayanan publik, infrastruktur, perekonomian, dan kesejahteraan masyarakat.

Baca selengkapnya: Perubahan APBD Jatim 2026, Anggaran Bertambah, Manfaat bagi Rakyat Harus Bertambah

Baca selengkapnya: Fraksi PKS Setujui P-APBD Jatim 2026, Soroti Belanja, SiLPA, dan Pemerataan Infrastruktur

Golkar Minta Efisiensi Tak Kurangi Pelayanan Dasar

Fraksi Golkar turut meminta kejelasan mengenai komposisi anggaran pendidikan dalam RAPBD 2027.

“Apakah jumlah tersebut murni hanya untuk program pendidikan bagi masyarakat umum, atau termasuk untuk belanja pendukung fungsi pendidikan,” demikian salah satu pertanyaan Golkar.

Pertanyaan tersebut menjadi bagian dari dorongan Golkar agar perubahan postur anggaran dapat dijelaskan berdasarkan program, lokasi, penerima manfaat, dan indikator hasil.

Golkar menekankan pembahasan RAPBD 2027 perlu memastikan kebijakan efisiensi tidak mengurangi kualitas pelayanan dasar. Setiap alokasi anggaran juga diminta memiliki keterkaitan yang jelas dengan target pembangunan serta manfaat yang dapat diukur masyarakat.

(geh)