gerbang baru nusantara

Indra Widya Pratama Dorong Sumur Sawah untuk Perkuat Ketahanan Pangan Jatim

Anggota Komisi B DPRD Jatim Indra Widya Pratama mendorong model sumber air atau sumur persawahan di Magetan direplikasi di daerah rawan kekeringan setelah kebutuhan air menjadi salah satu aspirasi petani saat reses

Adi Suprayitno
Jumat, 25 September 2026
Bagikan img img img img
Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur Indra Widya Pratama mendorong penyediaan sumber air dan sumur persawahan sebagai solusi jangka panjang untuk menjaga produktivitas pertanian di daerah rawan kekeringan

Atasi Kekeringan, Indra Widya Pratama Dorong Replikasi Sumur Sawah Magetan

SURABAYA — Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur Indra Widya Pratama mendorong penguatan infrastruktur sumber air untuk menjaga lahan pertanian di daerah yang berulang kali menghadapi kekeringan.

Salah satu langkah yang didorong ialah mereplikasi model penyediaan sumber air atau sumur persawahan yang telah diterapkan di Kabupaten Magetan ke wilayah lain yang memiliki persoalan serupa.

Dorongan tersebut berangkat dari aspirasi petani yang diterima Indra saat melaksanakan reses di daerah pemilihannya yang meliputi Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Magetan, dan Ngawi.

“Saat reses, aspirasi paling mendesak yang diajukan para petani adalah pengadaan titik-titik sumber air atau sumur di area persawahan. Model pengadaan sumber air persawahan seperti yang sudah diterapkan di Magetan ini terbukti efektif,” kata Indra.

Sumur Sawah Didorong untuk Daerah Rawan Kekeringan

Indra menilai ketersediaan sumber air di kawasan pertanian menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga produktivitas ketika curah hujan menurun.

Karena itu, ia mendorong Pemprov Jawa Timur bersama pemerintah kabupaten/kota memetakan kawasan pertanian rawan kekeringan yang secara teknis memungkinkan memperoleh dukungan sumur, pompa, jaringan irigasi, maupun infrastruktur air lainnya.

Dorongan tersebut relevan dengan kondisi kekeringan yang terjadi di Jawa Timur. Monitoring BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Timur per 10/09/2026 menunjukkan Hari Tanpa Hujan (HTH) berturut-turut di Jawa Timur secara umum berada dalam kriteria kekeringan ekstrem atau lebih dari 60 hari. Curah hujan pada dasarian I September juga secara umum berada dalam kategori rendah. 

Namun, penerapan sumur persawahan perlu mempertimbangkan kondisi hidrogeologi dan ketersediaan air masing-masing wilayah sehingga tidak dapat disamaratakan.

Kekeringan Pertanian Butuh Solusi Permanen

Persoalan ketersediaan air untuk pertanian juga menjadi perhatian anggota DPRD Jatim lainnya.

Anggota Komisi E DPRD Jatim Puguh Wiji Pamungkas mendorong Pemprov menyusun grand design penanganan kekeringan hingga tingkat desa. Menurutnya, kebutuhan pertanian tidak dapat hanya mengandalkan distribusi air menggunakan kendaraan tangki. Infrastruktur permanen seperti sumur bor, tandon, jaringan pemipaan, embung, dan optimalisasi sumber air diperlukan sesuai karakteristik wilayah. 

Baca selengkapnya:  Atasi Kekeringan Jatim, Puguh Dorong Pemprov Susun Grand Design Permanen

Ketua Fraksi PKS DPRD Jatim Lilik Hendarwati juga mendorong ketahanan air jangka panjang setelah 24 kabupaten/kota di Jawa Timur menetapkan status kedaruratan kekeringan. Upaya yang didorong mencakup pemetaan kebutuhan, sumber air alternatif, embung, tandon, pemanenan air hujan, hingga jaringan distribusi.

Baca selengkapnya: Lilik Hendarwati Dorong Pemprov Jatim Perkuat Ketahanan Air Hadapi Kekeringan

Cadangan Pangan Diminta Ikut Diantisipasi

Selain penguatan sumber air, Indra menilai antisipasi dampak kekeringan terhadap ketersediaan pangan juga perlu disiapkan.

Ia mendorong optimalisasi fungsi cadangan pangan apabila kondisi produksi dan pasar membutuhkan intervensi.

“Optimalisasi penyerapan dan pelepasan stok pangan cadangan dari Bulog harus segera difungsikan,” ujarnya.

Menurut Indra, pengelolaan cadangan pangan perlu menjadi bagian dari mitigasi apabila kekeringan mulai memengaruhi produksi dan pasokan komoditas pangan.

Namun, mekanisme penyerapan maupun pelepasan stok Bulog tetap harus mengikuti kewenangan, kondisi pasar, penugasan pemerintah, serta ketentuan pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Infrastruktur Air Perlu Disesuaikan Kondisi Wilayah

Penguatan infrastruktur air untuk pertanian dinilai perlu dirancang berdasarkan tingkat kerawanan dan karakter sumber daya air masing-masing daerah.

Pendekatan tersebut juga sejalan dengan perhatian DPRD Jatim terhadap kekeringan selama September 2026. Sejumlah anggota DPRD telah mendorong pipanisasi, pompanisasi, sumur bor, embung, jaringan air, dan penguatan irigasi untuk wilayah yang mengalami krisis air maupun kekeringan pertanian. 

Bagi Indra, aspirasi petani mengenai sumber air perlu menjadi perhatian dalam perencanaan program pertanian agar daerah yang rutin menghadapi kemarau memiliki infrastruktur pendukung untuk mempertahankan produksi.

Dengan penguatan sumber air yang disesuaikan kondisi wilayah, ketahanan pertanian diharapkan tidak hanya bergantung pada respons ketika kekeringan telah terjadi, tetapi diperkuat melalui mitigasi jangka panjang. (Adi)

 

Berita Terkait

Berita Terkait

Agenda DPRD Provinsi Jawa Timur

Agenda DPRD Provinsi Jawa Timur

Index Menu

Index Menu