gerbang baru nusantara

Renny Pramana Minta Anggaran Logistik Bencana Utamakan Gizi Pengungsi

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Wara Sundari Renny Pramana, meminta evaluasi anggaran logistik BPBD 2027. Ia menekankan pentingnya kualitas gizi pengungsi, perlindungan kelompok rentan, transparansi pengadaan, dan ketepatan distribusi bantuan kebencanaan.

Gegeh Bagus S
Sabtu, 31 Oktober 2026
Bagikan img img img img
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Timur, Wara Sundari Renny Pramana, menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan gizi dan transparansi pengadaan bantuan logistik bagi korban bencana dalam pembahasan RAPBD Jawa Timur Tahun Anggaran 2027.

SURABAYA – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Timur, Wara Sundari Renny Pramana, meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan bantuan pangan bagi korban bencana memenuhi kebutuhan gizi, terutama kelompok rentan. Perencanaan anggaran logistik kebencanaan dinilai tidak cukup hanya berorientasi pada jumlah barang yang disediakan, tetapi juga harus mempertimbangkan kualitas dan manfaatnya bagi masyarakat terdampak.

Pernyataan tersebut disampaikan Renny menyusul sorotan terhadap usulan anggaran logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027, termasuk pos pengadaan mi instan senilai Rp17,24 miliar.

Menurut Renny, pengadaan bantuan dalam jumlah besar harus didasarkan pada kebutuhan riil pengungsi agar anggaran kebencanaan dapat digunakan secara efektif dan tepat sasaran.

"Penanganan korban bencana tidak boleh hanya diukur dari berapa banyak bantuan yang dibeli atau disalurkan. Yang jauh lebih penting adalah apakah bantuan tersebut benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat terdampak," tegasnya.

Renny Pramana Ingatkan Pentingnya Gizi Korban Bencana

Politikus PDI Perjuangan yang akrab disapa Bunda Renny itu menilai mi instan dapat digunakan sebagai salah satu pilihan makanan darurat karena praktis, mudah disimpan, dan relatif mudah didistribusikan.

Namun, ia mengingatkan bahwa makanan tersebut tidak seharusnya menjadi sumber utama pemenuhan kebutuhan pangan selama masa pengungsian, terutama apabila kondisi darurat berlangsung dalam waktu lama.

Korban bencana, menurutnya, memiliki kebutuhan nutrisi yang berbeda-beda. Anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya memerlukan perhatian khusus agar kondisi kesehatan mereka tetap terjaga.

Karena itu, bantuan pangan perlu dilengkapi dengan bahan makanan yang lebih beragam, seperti beras, telur, ikan, kacang-kacangan, buah, serta susu sesuai kebutuhan dan air minum yang aman.

"Jangan sampai bantuan hanya berorientasi mengenyangkan perut, tetapi mengabaikan kebutuhan gizi masyarakat. Dalam situasi pengungsian, kualitas makanan juga menjadi bagian penting dari perlindungan terhadap korban bencana," terangnya.

Transparansi Pengadaan Logistik BPBD Jatim Perlu Diperkuat

Selain kualitas pangan, Renny menyoroti pentingnya transparansi dalam perencanaan dan pengadaan logistik kebencanaan.

Berdasarkan rincian usulan anggaran BPBD Jawa Timur 2027 yang menjadi perhatian DPRD, terdapat sejumlah pos belanja logistik dengan total sekitar Rp41,35 miliar.

Rinciannya meliputi pos mi instan Rp17,24 miliar, paket sembako Rp3,81 miliar, selimut Rp9,51 miliar, terpal Rp2,75 miliar, kasur lipat Rp2,12 miliar, serta 1.901 unit tempat tidur lapangan atau velbed senilai Rp5,90 miliar.

Renny meminta pemerintah menjelaskan dasar perhitungan kebutuhan, harga satuan, spesifikasi barang, persediaan yang masih tersedia, serta rencana distribusi bantuan ke daerah rawan bencana.

Keterbukaan informasi tersebut dinilai penting untuk mencegah potensi penumpukan barang, kedaluwarsa, maupun tumpang tindih pengadaan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Pengadaan velbed, misalnya, perlu dilengkapi dengan informasi mengenai standar kualitas, lokasi penempatan, dan mekanisme pemeliharaan agar barang yang disediakan dapat dimanfaatkan secara optimal.

Menurutnya, pengawasan anggaran tidak boleh berhenti pada pemeriksaan dokumen administrasi. Pemerintah juga harus memastikan barang yang diadakan benar-benar tersedia, terdistribusi, dan digunakan oleh masyarakat yang membutuhkan.

Pengadaan Bantuan Bencana Bisa Libatkan Pelaku Usaha Lokal

Renny juga melihat peluang agar belanja logistik kebencanaan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat Jawa Timur.

Pengadaan kebutuhan pangan, menurutnya, dapat melibatkan petani, peternak, nelayan, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) setempat sepanjang mampu memenuhi persyaratan mutu, harga, ketersediaan, dan kebutuhan penanganan darurat.

Dengan pendekatan tersebut, anggaran kebencanaan diharapkan tidak hanya mendukung perlindungan masyarakat terdampak, tetapi juga membuka peluang bagi pelaku usaha lokal untuk berkontribusi dalam penyediaan kebutuhan logistik.

Meski demikian, Renny menekankan bahwa prioritas utama dalam penanganan bencana tetap harus diberikan kepada keselamatan, kesehatan, dan pemulihan masyarakat.

Kesiapan Logistik Jadi Bagian dari Penanganan Multi-Bencana

Perhatian Renny terhadap kualitas bantuan pangan melengkapi dorongannya sebelumnya agar Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperkuat kesiapsiagaan menghadapi berbagai ancaman bencana.

Dalam pemberitaan Renny Pramana Desak Pemprov Jatim Siapkan Skenario Multi-Bencana, ia meminta pemerintah menyiapkan koordinasi lintas sektor, peta wilayah rawan, prosedur evakuasi, serta data kebutuhan pangan, air bersih, dan layanan kesehatan sebelum kondisi darurat terjadi.

Bagi Renny, kesiapan tersebut harus diikuti dengan perencanaan anggaran yang memperhatikan kebutuhan nyata masyarakat.

Ia kembali menegaskan bahwa mi instan tetap dapat menjadi bagian dari bantuan pangan darurat. Namun, efektivitas penanganan bencana tidak cukup dinilai dari besarnya belanja ataupun jumlah barang yang disalurkan.

"Yang harus dipastikan adalah bantuan tepat jumlah, tepat sasaran, tepat waktu, dan benar-benar memberikan manfaat. Jangan sampai anggaran besar, tetapi kebutuhan mendasar korban justru tidak terpenuhi," pungkasnya.

(Geh)

 

Berita Terkait

Berita Terkait

Agenda DPRD Provinsi Jawa Timur

Agenda DPRD Provinsi Jawa Timur

Index Menu

Index Menu