Suli Da'im Minta APBD Jatim Diukur dari Manfaat bagi Masyarakat
Anggota DPRD Jatim Suli Da'im mengapresiasi capaian ekonomi dan pelayanan publik Jawa Timur pada Hari Jadi ke-81. Namun, ia meminta pemerintah memastikan pertumbuhan ekonomi dan belanja daerah benar-benar meningkatkan kesejahteraan, terutama di wilayah yang masih menghadapi keterbatasan pelayanan dasar.
Suli Da'im Minta APBD Jatim Diukur dari Manfaat bagi Masyarakat
SURABAYA — Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Suli Da'im meminta pemerintah daerah memperkuat evaluasi penggunaan anggaran agar keberhasilan pembangunan tidak hanya tercermin dalam pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia menilai ketepatan sasaran belanja daerah menjadi salah satu faktor penting untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah.
Pandangan tersebut disampaikan Suli dalam momentum Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur yang diperingati pada Senin (12/10/2026).
Suli mengapresiasi berbagai capaian yang disampaikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Jatim. Namun, menurutnya, capaian tersebut tetap perlu dievaluasi berdasarkan manfaat yang diterima masyarakat.
Suli Da'im Tekankan Kualitas Belanja APBD
Suli menilai pelaksanaan program pembangunan perlu memiliki ukuran keberhasilan yang jelas. Pemerintah daerah tidak cukup hanya menunjukkan besarnya alokasi anggaran atau jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan.
Ia meminta agar penganggaran diarahkan pada kebutuhan masyarakat yang paling mendesak, khususnya pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, penciptaan lapangan kerja, dan infrastruktur dasar.
Menurut Suli, setiap program perlu dievaluasi berdasarkan ketepatan sasaran dan hasil yang dicapai. Evaluasi tersebut diperlukan agar anggaran daerah tidak berhenti pada pemenuhan ketentuan administratif.
Pandangan mengenai efektivitas belanja juga sebelumnya menjadi perhatian DPRD Jawa Timur dalam pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Keterkaitan kedua pandangan tersebut terletak pada kebutuhan memastikan anggaran pemerintah tidak hanya terserap, tetapi juga menghasilkan manfaat yang dapat diukur.
Pertumbuhan Ekonomi Perlu Diikuti Pekerjaan Layak
Suli turut menanggapi indikator ekonomi Jawa Timur yang disampaikan dalam sambutan gubernur.
Dalam bahan pernyataannya, ia merujuk pertumbuhan ekonomi sebesar 5,84 persen pada semester pertama 2026, angka kemiskinan 9,06 persen pada Maret 2026, serta tingkat pengangguran terbuka 3,42 persen pada Mei 2026.
Menurut Suli, perkembangan indikator tersebut perlu diapresiasi. Namun, angka pertumbuhan ekonomi belum cukup untuk menggambarkan kondisi kesejahteraan seluruh masyarakat.
Ia meminta evaluasi lebih mendalam mengenai kemampuan pertumbuhan ekonomi dalam menciptakan pekerjaan, meningkatkan pendapatan keluarga, serta memperkuat daya beli masyarakat.
Persoalan pemutusan hubungan kerja, ketidakpastian status pekerja, dan kesenjangan keterampilan juga dinilai perlu mendapat perhatian dalam kebijakan ketenagakerjaan.
Suli berharap program Jatim Kerja tidak hanya diarahkan pada penurunan pengangguran, tetapi juga peningkatan kualitas pekerjaan, perlindungan tenaga kerja, dan penguatan pendidikan vokasi.
Pemerataan Pendidikan dan Kesehatan Masih Menjadi Tantangan
Sebagai anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Suli memberikan perhatian khusus terhadap pemerataan pelayanan pendidikan.
Ia mendukung pengembangan program pendidikan unggulan, termasuk penguatan pendidikan vokasi dan kerja sama internasional. Namun, ia mengingatkan bahwa peningkatan daya saing pendidikan harus berjalan bersama pembenahan kualitas sekolah secara lebih merata.
Menurutnya, persoalan distribusi guru, sarana pembelajaran, literasi, numerasi, serta kesempatan pendidikan bagi keluarga kurang mampu perlu menjadi bagian dari evaluasi program Jatim Cerdas.
Perhatian serupa juga disampaikan terhadap pelayanan kesehatan.
Suli merujuk capaian perlindungan jaminan kesehatan sebesar 96,12 persen hingga September 2026 sebagaimana disebut dalam sambutan gubernur. Meski demikian, ia menilai cakupan kepesertaan belum dapat menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan pelayanan kesehatan.
Ketersediaan tenaga medis, obat, fasilitas kesehatan, serta kemudahan masyarakat memperoleh pelayanan tetap perlu diperhatikan.
Karena itu, evaluasi Jatim Sehat diharapkan tidak hanya berfokus pada jumlah peserta jaminan kesehatan, tetapi juga kualitas pelayanan yang diterima masyarakat.
Wilayah Selatan Jatim Membutuhkan Kebijakan Sesuai Kondisi Daerah
Selain pelayanan dasar, Suli menyoroti kebutuhan pemerataan pembangunan di wilayah selatan Jawa Timur.
Ia menyebut Trenggalek, Pacitan, Ponorogo, Magetan, dan Ngawi sebagai wilayah yang memiliki potensi ekonomi lokal, tetapi tetap membutuhkan dukungan infrastruktur, akses pasar, dan konektivitas.
Menurutnya, pembangunan tidak cukup hanya menghadirkan jaringan jalan. Infrastruktur perlu mendukung distribusi hasil pertanian, pengembangan pariwisata, serta kemudahan akses pendidikan dan kesehatan.
Suli juga mengingatkan bahwa persoalan air bersih, irigasi, dan kekeringan harus menjadi perhatian karena berhubungan langsung dengan produktivitas serta kebutuhan dasar masyarakat.
Ia berharap pemerintah provinsi menerapkan kebijakan yang mempertimbangkan karakteristik masing-masing wilayah, bukan menggunakan pendekatan seragam untuk seluruh daerah.
DPRD Jatim Diminta Terus Kawal Pemerataan Pembangunan
Perhatian terhadap ketimpangan pembangunan sebelumnya juga disampaikan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Anik Maslachah.
Baca selengkapnya: Anik Maslachah sebelumnya menyoroti bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Timur masih perlu diikuti pemerataan manfaat pembangunan bagi masyarakat.
Pandangan tersebut memiliki keterkaitan dengan penekanan Suli mengenai pentingnya menilai pertumbuhan ekonomi berdasarkan kondisi masyarakat di berbagai wilayah.
Suli juga meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap sembilan program Nawa Bhakti Satya, termasuk capaian, hambatan pelaksanaan, dan manfaatnya bagi masyarakat.
Menurutnya, pengawasan DPRD diperlukan untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan, mencegah penyimpangan, serta mendorong perbaikan kebijakan yang belum efektif.
Dalam momentum Hari Jadi ke-81 Jawa Timur, Suli berharap tema “Jatim Unggul, Maju Berkelanjutan” diterjemahkan menjadi hasil pembangunan yang dapat dirasakan secara lebih merata.
Ia menekankan bahwa kemajuan daerah perlu tercermin pada meningkatnya kesejahteraan keluarga, terbukanya kesempatan kerja, membaiknya kualitas pelayanan dasar, dan berkembangnya wilayah yang selama ini masih membutuhkan perhatian pemerintah.
(Yul)










