Sumardi Dorong Pengawasan Vape untuk Cegah Penyalahgunaan Narkoba
Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur Sumardi meminta pengawasan rokok elektrik diperkuat untuk mencegah penyalahgunaan narkotika cair. Ia menilai pembahasan fatwa oleh MUI perlu diiringi kerja sama aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan lembaga keagamaan.
Sumardi Dorong Pengawasan Vape untuk Cegah Penyalahgunaan Narkoba
SURABAYA — Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur Sumardi meminta pengawasan peredaran rokok elektrik atau vape diperkuat menyusul kekhawatiran terhadap penyalahgunaannya sebagai sarana konsumsi narkotika cair. Ia menilai pencegahan perlu melibatkan aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan lembaga keagamaan untuk melindungi masyarakat, terutama generasi muda.
Pernyataan tersebut disampaikan Sumardi menanggapi permintaan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) agar mengkaji fatwa terkait vape. Usulan itu berkaitan dengan temuan penyalahgunaan cairan rokok elektrik yang dicampur zat terlarang.
“Kami di DPRD Jatim tentu memandang serius persoalan ini. Ketika rokok elektrik atau vape sudah mulai disusupi oleh zat-zat terlarang seperti narkotika cair yang sulit dideteksi secara kasatmata, maka ancamannya sudah sangat nyata bagi anak-anak muda kita,” ujar Sumardi, Minggu (18/10/2026).
Pengawasan Peredaran Vape Perlu Diperkuat
Politikus Partai Golkar tersebut menilai penggunaan rokok elektrik sebagai media penyalahgunaan narkotika memerlukan perhatian khusus karena kandungan cairannya tidak selalu dapat dikenali hanya dari tampilan luar.
Menurutnya, pengawasan terhadap peredaran produk dan penindakan terhadap penyalahgunaan zat terlarang perlu berjalan bersamaan dengan edukasi mengenai bahaya narkoba.
Sumardi juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum agar langkah pencegahan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.
Ia berharap pembahasan fatwa oleh MUI dapat menjadi salah satu bagian dari upaya membangun kesadaran masyarakat, tanpa mengesampingkan pengawasan dan penegakan hukum.
Usulan Fatwa MUI Jadi Perhatian
Pembahasan mengenai vape mengemuka setelah Polri meminta MUI mengkaji kemungkinan penerbitan fatwa terkait penggunaannya. Permintaan tersebut didorong kekhawatiran terhadap peredaran narkotika cair melalui perangkat rokok elektrik.
Sumardi menilai lembaga keagamaan dapat berperan dalam memberikan edukasi dan pertimbangan moral kepada masyarakat mengenai risiko penyalahgunaan produk tersebut.
“Jika MUI pusat nantinya mengkaji dan mengeluarkan fatwa yang tegas, hal tersebut tentu akan memperkuat moral dan batasan sosial di masyarakat. Kami berharap pengawasan peredaran barang-barang semacam ini juga semakin diperketat di tingkat daerah,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh, sebagaimana disebutkan dalam bahan pemberitaan, menyatakan bahwa usulan tersebut akan ditindaklanjuti melalui pembahasan yang mempertimbangkan berbagai aspek.
Perlindungan Generasi Muda Jadi Prioritas
Sumardi menilai upaya mencegah penyalahgunaan narkotika melalui rokok elektrik tidak dapat hanya mengandalkan satu pendekatan.
Menurutnya, pengawasan peredaran zat terlarang perlu didukung edukasi masyarakat serta kerja sama antara kepolisian, pemerintah daerah, dan lembaga keagamaan.
Ia berharap koordinasi tersebut dapat memperkuat perlindungan generasi muda dari penyalahgunaan narkotika yang memanfaatkan perkembangan produk dan kebiasaan konsumsi masyarakat.
(Yudhie)










