gerbang baru nusantara

Abdullah Muhdi Dorong Polda Jatim Petakan Jaringan Bandar Narkoba

Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur Abdullah Muhdi mendorong Polda Jatim menindaklanjuti instruksi Kapolri mengenai pemetaan wilayah rawan narkoba. Ia meminta penegakan hukum tidak hanya menyasar pengguna dan kurir, tetapi juga jaringan bandar, dengan tetap memperkuat pencegahan di lingkungan masyarakat.

Try Wahyudi
Senin, 19 Oktober 2026
Bagikan img img img img
Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur Abdullah Muhdi mendorong pemetaan wilayah rawan peredaran narkoba dan penguatan koordinasi antara kepolisian, pemerintah daerah, serta masyarakat.

Abdullah Muhdi Dorong Polda Jatim Petakan Jaringan Bandar Narkoba

SURABAYA — Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur Abdullah Muhdi meminta pemetaan wilayah rawan peredaran narkoba diarahkan untuk mengungkap jaringan pengedar hingga bandar besar. Menurutnya, penanganan narkotika tidak cukup hanya melalui penangkapan pengguna atau kurir, tetapi perlu menyasar pihak yang mengendalikan peredaran gelap.

Pernyataan tersebut disampaikan Abdullah menanggapi instruksi Kapolri kepada jajaran kepolisian daerah untuk mengidentifikasi kawasan yang menjadi lokasi peredaran narkoba beserta jaringan yang beroperasi di dalamnya.

“Kami di Komisi A DPRD Jatim tentu memberikan apresiasi dan mendukung penuh instruksi tegas bapak Kapolri. Peredaran narkoba ini sudah menjadi musuh bersama yang merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat hingga ke tingkat pedesaan dan perkotaan,” ujar Abdullah di Surabaya, Senin (19/10/2026).

Pemetaan Harus Menjangkau Jaringan Pengedar

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut menilai Jawa Timur membutuhkan penanganan yang terkoordinasi mengingat luas wilayah dan tingginya mobilitas masyarakat.

Ia mendorong Polda Jawa Timur bersama kepolisian resor melakukan pemetaan wilayah rawan secara menyeluruh agar penindakan dapat diarahkan pada jaringan peredaran narkotika.

“Kami mendorong Polda Jatim untuk bergerak cepat memetakan kantong-kantong sarang narkoba, bukan hanya menangkap pengguna atau kurir kecil, melainkan memotong hingga ke akar-akarnya, yakni para bandar besar dan jaringannya,” tegas Abdullah.

Menurutnya, pemetaan perlu diikuti langkah penegakan hukum yang terukur dan berkelanjutan. Informasi mengenai wilayah rawan juga harus digunakan secara cermat agar upaya pemberantasan tidak menimbulkan stigma terhadap seluruh warga suatu kawasan.

Pencegahan Berbasis Masyarakat Perlu Diperkuat

Selain penindakan, Abdullah menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan unsur lingkungan dalam mencegah penyalahgunaan narkoba.

Ia menilai pemberantasan jaringan peredaran gelap perlu berjalan beriringan dengan penguatan ketahanan sosial masyarakat, terutama melalui edukasi dan kepedulian terhadap lingkungan tempat tinggal.

Abdullah juga mendorong koordinasi lintas sektor agar program pencegahan dapat menjangkau wilayah perkotaan maupun perdesaan.

Menurutnya, dukungan terhadap pemberantasan narkoba tidak semestinya hanya berorientasi pada operasi penegakan hukum, tetapi juga memperhatikan upaya mencegah munculnya pengguna baru.

Instruksi Kapolri Jadi Momentum Koordinasi

Dalam keterangan yang menjadi dasar pemberitaan, Kapolri meminta seluruh kepala kepolisian daerah memetakan kawasan yang terindikasi menjadi pusat peredaran narkoba serta mengidentifikasi bandar yang masih beroperasi.

Pemetaan tersebut diharapkan menjadi dasar bagi aparat untuk menentukan langkah penindakan sesuai hasil penyelidikan.

Abdullah berharap arahan itu ditindaklanjuti melalui kerja sama antara Polda Jatim, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Ia juga menyatakan dukungan terhadap penguatan koordinasi serta pembahasan kebutuhan anggaran sesuai kewenangan masing-masing lembaga, agar upaya pemberantasan dan pencegahan narkoba dapat berlangsung secara konsisten.

(Yudhie)

 

Berita Terkait

Berita Terkait

Agenda DPRD Provinsi Jawa Timur

Agenda DPRD Provinsi Jawa Timur

Index Menu

Index Menu