Rasiyo Minta Dindik Jatim Telusuri Ijazah SMA/SMK yang Tertahan
Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur Rasiyo mendesak Dinas Pendidikan Jatim menelusuri sekolah yang diduga menahan ijazah lulusan SMA/SMK karena tunggakan iuran komite. Ia meminta pendataan menyeluruh dan penyelesaian langsung agar lulusan tidak kehilangan kesempatan bekerja atau melanjutkan pendidikan.
Rasiyo Minta Dindik Jatim Telusuri Ijazah SMA/SMK yang Tertahan
SURABAYA — Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur Rasiyo meminta Dinas Pendidikan (Dindik) Jawa Timur melakukan pendataan terhadap lulusan SMA/SMK yang belum menerima ijazah. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan tidak ada dokumen kelulusan yang tertahan akibat persoalan iuran komite sekolah.
Menurut Rasiyo, pengawasan perlu dilakukan secara aktif dengan menelusuri sekolah yang diduga belum menyerahkan ijazah kepada lulusan. Ia menilai penyelesaian persoalan tersebut tidak cukup hanya mengandalkan laporan dari siswa atau orang tua.
“Harus dipastikan semua ijazah yang menjadi hak siswa sudah diserahkan. Kalau masih ada yang tertahan, segera ditelusuri penyebabnya dan diselesaikan. Jangan sampai anak-anak kehilangan kesempatan kerja atau kesulitan melanjutkan pendidikan karena tidak memegang ijazah,” ujar Rasiyo, Selasa (20/10/2026).
Pendataan Lulusan Perlu Dilakukan Secara Aktif
Politikus Partai Demokrat yang pernah menjabat Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur itu menegaskan bahwa ijazah merupakan dokumen penting bagi lulusan untuk melanjutkan pendidikan maupun memenuhi persyaratan pekerjaan.
Karena itu, Rasiyo meminta Dindik Jatim tidak hanya menunggu pengaduan, tetapi juga memeriksa kondisi penyerahan ijazah di sekolah-sekolah yang berada dalam kewenangan pemerintah provinsi.
“Jangan sampai siswa dirugikan hanya karena persoalan iuran komite. Ijazah merupakan hak siswa yang sudah menyelesaikan pendidikannya dan harus diberikan tanpa diskriminasi,” tegasnya.
Rasiyo menilai persoalan administrasi maupun sumbangan komite tidak boleh menghambat lulusan memperoleh dokumen pendidikan yang menjadi hak mereka.
Emil Dardak Minta Sekolah Tidak Menahan Ijazah
Pernyataan Rasiyo menyusul sikap Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak yang melarang penahanan ijazah lulusan SMA/SMK negeri karena persoalan pembayaran iuran komite.
Emil menyampaikan sikap tersebut setelah menerima informasi mengenai dugaan penahanan ijazah yang beredar di media sosial. Ia kemudian meminta klarifikasi kepada sejumlah kepala sekolah dan kepala cabang dinas pendidikan.
Berdasarkan keterangan yang diterima Emil, terdapat perbedaan penjelasan antara siswa dan pihak sekolah. Siswa menyebut ijazah belum diberikan karena iuran komite belum lunas, sedangkan sekolah menyatakan dokumen tersebut tetap dapat diambil meskipun masih ada janji pembayaran.
Emil meminta siswa dan orang tua tidak ragu mengambil ijazah. Ia juga menegaskan bahwa sumbangan komite bersifat sukarela dan tidak boleh dijadikan syarat penyerahan dokumen kelulusan.
Pengawasan Sekolah dan Layanan Pengaduan
Untuk menindaklanjuti laporan masyarakat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan layanan pengaduan Dindik Jatim melalui nomor 0811-3110-8881 bagi lulusan yang mengalami persoalan penyerahan ijazah.
Emil juga menyatakan bahwa sekolah yang terbukti menahan ijazah dapat dikenai sanksi. Namun, penentuan pelanggaran dan tindak lanjutnya tetap memerlukan pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.
Rasiyo berharap langkah pemerintah provinsi tersebut diikuti pengawasan yang konsisten. Menurutnya, pendataan dan pemeriksaan langsung diperlukan agar persoalan ijazah dapat diselesaikan tanpa mengorbankan kesempatan pendidikan maupun pekerjaan para lulusan.
(Geh)










