Agus Cahyono Minta Dana Pilkada Tak Ganggu Layanan Publik Jatim
Wakil Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur Agus Cahyono mengingatkan pemerintah provinsi agar rencana pencadangan Rp250 miliar untuk Pilkada dalam APBD 2027 tidak mengurangi pemenuhan belanja pegawai dan kualitas pelayanan publik. Ia meminta OPD memperketat prioritas serta menghindari ketergantungan pada tambahan anggaran melalui perubahan APBD.
Agus Cahyono Minta Dana Pilkada Tak Ganggu Layanan Publik Jatim
MALANG — Rencana pencadangan anggaran Pilkada Jawa Timur sebesar Rp250 miliar pada 2027 perlu diimbangi penataan prioritas belanja organisasi perangkat daerah (OPD). Wakil Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur Agus Cahyono mengingatkan agar kebutuhan pembiayaan pemilihan kepala daerah tidak mengganggu belanja pegawai maupun pelayanan kepada masyarakat.
Menurut Agus, pengalokasian dana cadangan akan memengaruhi ruang fiskal pemerintah provinsi. Karena itu, setiap OPD perlu memastikan kebutuhan mendasar telah diperhitungkan sejak awal penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Jawa Timur Tahun Anggaran 2027.
“Belanja pegawai harus aman. Jangan sampai penyusunan APBD menggunakan skema dengan harapan nanti akan mendapat tambahan anggaran pada perubahan APBD,” tegas Agus seusai rapat Komisi A bersama sejumlah OPD mitra, Jumat (23/10/2026).
Pencadangan Pilkada Direncanakan Bertahap
Agus menjelaskan bahwa kebutuhan pembiayaan Pilkada mendatang diperkirakan mencapai sekitar Rp1 triliun dengan mengacu pada penyelenggaraan sebelumnya.
Untuk mempersiapkan kebutuhan tersebut, Pemprov Jawa Timur merencanakan pengalokasian dana cadangan awal sebesar Rp250 miliar pada APBD 2027. Pencadangan berikutnya akan disusun secara bertahap guna memenuhi kebutuhan pembiayaan pemilihan pada 2029.
“Dana untuk Pilkada itu mengacu pada kebutuhan lima tahun yang lalu, sekitar Rp1 triliun. Direncanakan mulai dicadangkan di APBD 2027 sebesar Rp250 miliar, kemudian secara bertahap akan dicadangkan lagi pada tahun 2028 akan dipenuhi kebutuhan biaya Pilkada di 2029,” ujar Agus.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut mengingatkan bahwa penyediaan dana cadangan perlu disertai penghitungan yang cermat agar tidak menimbulkan tekanan berlebihan terhadap belanja rutin dan program prioritas pemerintah daerah.
Belanja Pegawai dan Pelayanan Jadi Prioritas
Agus secara khusus meminta OPD memperhatikan kebutuhan belanja pegawai, termasuk pegawai paruh waktu, agar tidak muncul kekurangan anggaran pada tahun berjalan.
Ia juga menekankan bahwa penyesuaian belanja tidak boleh berdampak pada penurunan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, keterbatasan anggaran perlu direspons dengan pemilihan program berdasarkan urgensi dan manfaatnya bagi masyarakat.
Selain meninjau kembali prioritas kegiatan, Agus mendorong OPD memperkuat koordinasi agar program dengan sasaran serupa dapat dilaksanakan secara lebih efisien tanpa tumpang tindih anggaran.
Komisi A Bahas Kebutuhan Anggaran OPD
Dalam rapat tersebut, Komisi A DPRD Jawa Timur membahas rencana anggaran bersama sejumlah perangkat daerah mitra kerja, antara lain Biro Administrasi Pimpinan, Biro Umum, Biro Hukum, Biro Organisasi, Badan Pengelola Barang Milik Daerah, serta Dinas Komunikasi dan Informatika.
Pembahasan dengan OPD mitra lainnya dijadwalkan berlanjut pada pekan berikutnya sebagai bagian dari proses pendalaman kebutuhan anggaran 2027.
Agus berharap pemerintah provinsi dapat menyiapkan dana cadangan Pilkada melalui perencanaan bertahap tanpa mengabaikan kewajiban belanja pegawai dan keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat.
(Yul)










