Lilik Hendarwati Dorong Respons Cepat terhadap Aspirasi Masyarakat
Lilik Hendarwati, Ketua Fraksi PKS DPRD Jatim, berkomitmen menjaga komunikasi dengan warga Surabaya dan menindaklanjuti aspirasi melalui koordinasi dengan instansi terkait.
SURABAYA – Anggota Komisi C sekaligus Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Jawa Timur, Hj. Lilik Hendarwati, menegaskan komitmennya untuk menjaga komunikasi dengan masyarakat dan menindaklanjuti setiap aspirasi yang diterima. Ia berupaya merespons pertanyaan maupun keluhan warga, baik melalui pertemuan langsung maupun pesan WhatsApp.
Lilik mengatakan, keterbukaan komunikasi merupakan bagian dari tanggung jawabnya sebagai anggota DPRD Jatim yang mewakili masyarakat daerah pemilihan Surabaya.
Menurutnya, kesibukan menjalankan tugas kedewanan tidak boleh menjadi alasan untuk memutus komunikasi dengan konstituen.
“Hampir semua WA saya jawab. Kalau ada yang menunggu, tetap saya upayakan untuk membalas. Karena saya sudah mengambil pilihan jadi anggota dewan, maka saya harus siap. Sebisa mungkin saya berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik,” ujar Lilik, Minggu (11/10/2026).
Lilik Hendarwati Utamakan Tindak Lanjut Aspirasi Warga
Lilik menilai komunikasi yang baik tidak hanya diukur dari kecepatan memberikan tanggapan, tetapi juga dari upaya menindaklanjuti persoalan yang disampaikan masyarakat.
Ia mengaku kerap menghubungi instansi atau pejabat terkait untuk memperoleh penjelasan mengenai keluhan warga.
Salah satu contoh yang disampaikannya adalah pengaduan mengenai pelayanan rumah sakit. Apabila menerima keluhan yang berkaitan dengan pelayanan RSUD dr. Soetomo, Lilik berupaya menghubungi pihak rumah sakit untuk meminta klarifikasi.
“Kalau ada masalah di rumah sakit, misalnya di RSUD dr. Soetomo, saya tanyakan langsung ke direkturnya. Jawaban dari mereka saya forward ke warga, biar jelas dan cepat selesai,” jelasnya.
Koordinasi dengan Instansi untuk Menjawab Keluhan
Menurut Lilik, komunikasi langsung dengan instansi terkait dapat membantu masyarakat memperoleh informasi mengenai persoalan yang mereka hadapi.
Ia berupaya meneruskan penjelasan dari pihak yang berwenang kepada warga agar tindak lanjut pengaduan menjadi lebih jelas.
Meski demikian, penyelesaian setiap persoalan tetap bergantung pada kewenangan instansi terkait dan prosedur pelayanan yang berlaku.
Lilik menegaskan bahwa tugas anggota dewan tidak hanya menerima dan mencatat aspirasi, tetapi juga mengawal tindak lanjutnya sesuai fungsi dan kewenangan DPRD.
Komunikasi dengan Konstituen Dijaga melalui WhatsApp
Lilik mengakui intensitas komunikasi dengan masyarakat membuat telepon selulernya hampir selalu aktif.
Ia menyebut kondisi tersebut telah menjadi bagian dari kesehariannya sebagai wakil rakyat.
“Suami saya sering heran dan bertanya karena HP saya terus menyala, tidak pernah mati. Saya sudah terbiasa direpoti, dan saya berharap jika suatu saat saya merepotkan, mereka juga berkenan membantu,” ujarnya sambil tersenyum.
Menurut Lilik, pesan WhatsApp dan media sosial membantu mempercepat komunikasi karena masyarakat dapat menyampaikan pertanyaan maupun keluhan tanpa harus menunggu pertemuan tatap muka.
Pertemuan Langsung Tetap Menjadi Pilihan
Meski memanfaatkan komunikasi digital, Lilik mengaku lebih menyukai pertemuan langsung dengan masyarakat.
Menurutnya, komunikasi tatap muka memberikan ruang yang lebih luas untuk menjelaskan suatu persoalan sekaligus mengurangi risiko kesalahpahaman.
“Saya lebih suka bertemu langsung, biar kalimat saya jelas dan langsung berinteraksi dengan masyarakat,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa pernyataan yang disampaikan melalui media sosial berpotensi dipotong dari konteks pembicaraan sehingga dapat menimbulkan penafsiran berbeda.
Aspirasi Warga Perlu Diikuti Pengawasan Kebijakan Daerah
Komitmen menindaklanjuti aspirasi masyarakat juga berkaitan dengan fungsi DPRD dalam mengawasi kebijakan dan pengelolaan keuangan daerah.
Sebagai anggota Komisi C DPRD Jatim, Lilik berada dalam lingkup pembahasan yang berkaitan dengan keuangan daerah. Pengawasan terhadap kebijakan anggaran menjadi salah satu aspek penting dalam memastikan program pemerintah memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dalam pembahasan Rancangan APBD Jawa Timur 2027, Fraksi Partai Demokrat sebelumnya menyoroti proyeksi pendapatan asli daerah (PAD) dan defisit anggaran. Pembahasan tersebut berkaitan dengan kapasitas fiskal pemerintah daerah dalam membiayai program dan pelayanan publik.
(baca selengkapnya: Demokrat Minta RAPBD Jatim 2027 Berorientasi pada Manfaat Masyarakat)
Persoalan Warga Memerlukan Tindak Lanjut Instansi Teknis
Selain kebijakan anggaran, aspirasi masyarakat juga dapat berkaitan dengan persoalan teknis yang membutuhkan pemeriksaan instansi berwenang.
Contohnya, anggota DPRD Jatim Harisandi sebelumnya meminta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memeriksa kemunculan gas dari sumur milik warga di Kabupaten Sumenep.
Permintaan tersebut menunjukkan pentingnya keterlibatan instansi teknis dalam menindaklanjuti persoalan yang disampaikan masyarakat.
(baca selengkapnya: Gas Muncul dari Sumur Warga Sumenep, Harisandi Minta ESDM Cek Potensi Bahaya)
Lilik Tegaskan Aspirasi Masyarakat Harus Ditindaklanjuti
Lilik berharap komunikasi yang terbuka dapat membantu masyarakat menyampaikan kebutuhan dan persoalan yang mereka hadapi.
Ia ingin memastikan keberadaannya sebagai anggota DPRD Jatim dapat memberikan manfaat melalui penyerapan aspirasi, koordinasi dengan instansi terkait, serta pengawalan tindak lanjut pengaduan.
Menurutnya, aspirasi warga tidak boleh berhenti setelah diterima atau dicatat, tetapi perlu ditindaklanjuti agar masyarakat memperoleh kejelasan mengenai persoalannya.
“Saya ingin warga tahu, aspirasinya tidak berhenti di catatan, tapi langsung saya tindak lanjuti. Saya tidak hanya menerima, mendengar, namun menindaklanjuti agar setiap masalah ada solusinya,” tegas Lilik.










