Komisi C DPRD Jatim Matangkan Raperda Keuangan Daerah

Surabaya - Ketua Komisi C DPRD Jawa Timur Abdul Halim menyampaikan pihaknya menggelar rapat yang perdana pada tahun 2023 ini dalam rangka mensinkronisasikan Raperda tentang keuangan daerah. Hal ini karena Raperda ini sudah masuk dalam Prolegda yang mana perda ini inisiatif dari eksekutif yang sudah di Bapeperda .

Komisi C DPRD Jatim sesuai tatip No 1 tahun 2020 tentang DPRD Provinsi Jawa Timur bahwa ketika ada pembahasan Raperda tentang sesuai komisi C tentang keuangan maka di kembalikan kepada komisi yang membidangi untuk melakukan pembahasan terkait.

"Alhamdulilah kami sudah melakukan rapat pertama dalam rangka sinkronisasi dan hasilnya masih menunggu perbaikan pada materi Raperda keuangan daerah," terang Abdul Halim pada Sabtu (4/2/2023).

Kemudian, kata Politisi asal Partai Gerindra Jatim ini ada beberapa hal yang belum dimasukkan terkait dengan aturan mengenai ketika berlakunya UU No 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah itu jangan sampai tidak sinkron.

"Jika proses perda sudah di gedog tetapi turunan dari pada UU NO 01 tahun 2022 PP nya turun tidak sama maka perlu dilakukan pembahasan ulang soal Raperda tersebut alias muspro. Maka dari itu sembari melakukan perbaikan-perbaikan, komisi C menunggu dari pada aturan yang ada di UU No 01 tahun 2022 tersebut," kata ketua Satria sayap Partai Gerindra Jatim.

Adapun saat hearing, komisi C bersama OPD BPKAD, Bapenda, Biro Hukum dan Tenaga Ahli dari Komisi C melakukan pembahasan bagaimana Raperda tentang keuangan daerah ini nantinya sebagai pedoman bersama dalam mengelola dan mengatur tentang keuangan di seluruh pemerintahan Provinsi Jawa Timur yaitu antara eksekutif dan legislatif.

"Pencermatan dan kehati-hatian sangat ekstra kita lakukan supaya betul-betul apa yang kita lakukan setelah pengesahan ini tidak ada persoalan hukum di kemudian hari," pungkas pria yang maju dari Dapil Madura ini.