Berita
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim
Komisi C

Komisi C Akan Panggil PT JGU Bahas PAD

Manajemen PT Jatim Graha Utama (JGU) mendapat sorotan dari Komisi C DPRD Jatim. Mengingat tahun 2022 PT JGU tak menyetorkan devidennya sama sekali untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Timur.

Adi Suprayitno Minggu, 30 Juli 2023

Manajemen PT Jatim Graha Utama (JGU) mendapat sorotan dari Komisi C DPRD Jatim. Mengingat tahun 2022 PT JGU tak menyetorkan devidennya sama sekali untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Timur.

Ketua Komisi C DPRD Jatim, Abdul Halim menilai tidak wajar kalau PT JGU tak setorkan deviden sama sekali, meskipun berdalih ada pandemi Covid-19. Mengingat PT JGU memiliki anak perusahaan. Untuk itu, Komisi C akan menelusuri dan mengevaluasi anggaran PT JGU bersama Biro Perekonomian.

"Karena alasan Covid-19. Karena (PT JGU) bergerak di bidang properti akhirnya tidak setor PAD. Maka kita akan memanggilnya secara khusus untuk melihat neraca keuangan," ujar Halim, dikonfirmasi, Minggu 30 Juli 2023.

Politisi asal Partai Gerindra itu membeberkan, selain menyoroti JGU tak setorkan deviden, Komisi C juga akan mengevaluasi anak perusahaannya. Mengingat anak perusahaan PT JGU, yakni Puspa Agro mengalami defisit Rp 1,4 miliar. Maka pemanggilan holdingnya juga untuk mengetahui neraca keuangan anak perusahaan.

"DPRD tak bisa memanggil anak perusahaan, maka kita panggil holdingnya agar membuka dokumen neraca keuangan anak perusahaan," ujarnya.

Halim menyebut pemanggilan juga mengetahui solusi yang akan ditempuh karena Puspa Agro beralasan infrastrukturnya kurang menunjang. Akses jalan menuju Puspa Agro Jemundo dianggap kurang menunjang.

"Informasi yang didapat ini karena jalannya kurang lebar. Ada pihak jalannya sudah cukup. Jadi kita harus lihat secara intens," katanya.

Dengan berdalih infrastruktur kurang menunjang, Puspa Agro akhirnya tidak menyetorkan devidennya. Halim menegaskan, jika Puspa agro tetap minus keuangannya, maka Komisi C harus mengambil langkah tegas.

"Puspa agro tidak ada setoran. Karena infrastruktur kurang menunjang akhirnya tidak maksimal dan membebani JGU. Kalau tetap membebani JGU maka ada ide, permintaan untuk membentuk BUMD baru.