Komisi D DPRD Jatim Dorong Dishub Benahi PJU di Daerah Rawan Kriminal dan Laka Lantas
Komisi D DPRD Jawa Timur mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim, untuk segera melakukan pemeliharaan dan peremajaan lampu penerangan jalan umum (PJU), khususnya di wilayah rawan tindak kriminalitas dan kecelakaan lalu lintas.
Komisi D DPRD Jawa Timur mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim, untuk segera melakukan pemeliharaan dan peremajaan lampu penerangan jalan umum (PJU), khususnya di wilayah rawan tindak kriminalitas dan kecelakaan lalu lintas.
Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Komisi D DPRD Jatim, Nurul Huda, dalam laporan hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Provinsi Jatim Tahun Anggaran 2025.
“Segera melakukan pemeliharaan dan peremajaan PJU di beberapa daerah di Jawa Timur, khususnya daerah yang rawan kriminalitas dan kecelakaan lalu lintas,” tegas Nurul Huda dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jatim, Selasa (2/9/2025).
Ia menjelaskan, dalam P-APBD 2025, Dinas Perhubungan (Dishub) Jatim memperoleh tambahan anggaran Rp310,08 miliar sehingga total pagu tahun ini mencapai Rp974,72 miliar. Realisasi anggaran hingga akhir Agustus baru terserap Rp346,75 miliar atau sekitar 52,19 persen.
Komisi D menilai, alokasi anggaran tersebut harus dimanfaatkan optimal untuk mendukung peningkatan layanan transportasi dan keselamatan masyarakat. Selain pembenahan PJU, sejumlah rekomendasi lain juga disampaikan.
“Rencana penambahan Trans Jatim Koridor selanjutnya harus mempertimbangkan kekuatan fiskal Pemprov. Selain itu, perlu pembenahan Pelabuhan Jangkar, peningkatan kategori bandara milik provinsi, serta pengoperasian transportasi udara di Masalembu dan Bandara Doho Kediri,” jelasnya.
Komisi D juga mendorong kerja sama dengan perguruan tinggi dalam penelitian guard rail demi keselamatan pengguna jalan, serta pemasangan lampu penerangan di setiap perlintasan kereta api.
Nurul Huda menegaskan, seluruh rekomendasi tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap anggaran agar dapat mendukung kelangsungan pembangunan di Jawa Timur.
“Kami berharap seluruh saran dan rekomendasi dapat dilaksanakan untuk kelangsungan pembangunan di Jawa Timur,” pungkasnya.










