Alih Fungsi Lahan Pertanian Dilarang, Saatnya Pemerintah Beri Insentif Khusus Petani

Komisi B DPRD Jatim: Lindungi Lahan, Sejahterakan Petani

Surabaya – Pemerintah secara tegas melarang alih fungsi lahan pertanian di Indonesia, termasuk di Jawa Timur, melalui percepatan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Kebijakan ini diyakini dapat memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus memberikan kepastian jangka panjang bagi para petani.

Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Eddy Paripurna, menilai langkah ini sangat strategis untuk menjamin keberlanjutan produksi pertanian. Menurutnya, perlindungan lahan berbasis aturan harus dibarengi dengan perlindungan kesejahteraan petani.

“Dengan lahan yang terlindungi, petani dapat fokus meningkatkan produksi tanpa khawatir lahannya tergusur,” ujar politisi PDI Perjuangan tersebut, Kamis (13/11/2025).

Baca Selengkapnya:

• Fraksi PDIP DPRD Jatim minta agar produksi pertanian ditingkatkan demi ketahanan pangan di daerah (baca selengkapnya: Kekhawatiran tergerusnya produksi pertanian sejalan dengan perhatian Eddy pada kesejahteraan petani

• Komisi B DPRD Jatim dorong implementasi Perda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (baca selengkapnya: Penguatan LP2B di daerah penting untuk mencegah alih fungsi lahan yang merugikan petani

• Pemerintah daerah diminta tidak menaikkan PBB lahan pertanian (baca selengkapnya: Poin kesejahteraan petani selaras dengan wacana insentif

Insentif Jadi Kunci, Petani Tak Boleh Dirugikan

Sebagai mantan Wakil Bupati Pasuruan, Eddy menekankan bahwa larangan alih fungsi lahan harus diimbangi dengan insentif khusus bagi petani pemilik lahan sawah yang dilindungi.

“Kalau lahannya sudah dilindungi dan ketahanan pangan tercapai, maka perlu ada insentif khusus untuk petani. Jangan sampai petani dirugikan karena pembatasan ini,” tandasnya.

Kebijakan LP2B yang tertuang dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2025 menetapkan 7,38 juta hektare lahan baku sawah (LBS) di Indonesia, dengan target 87% di antaranya menjadi LP2B. Namun, dari data Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), baru sekitar 57% kabupaten/kota yang mencantumkan LP2B dalam dokumennya. Eddy mendesak pemerintah daerah mempercepat penyelarasan RTRW agar konsistensi program terjaga.