Banjir Situbondo Ancaman Nyata Perubahan Iklim, Sri Untari Dorong Grand Design Penanggulangan Bencana

Banjir Bandang Jadi Peringatan Risiko Perubahan Iklim

SURABAYA — Banjir bandang di Kabupaten Situbondo dinilai harus dibaca sebagai peringatan serius atas meningkatnya risiko bencana akibat perubahan iklim global.

Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Sri Untari Bisowarno, menegaskan seluruh pihak di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, mulai dari DPRD hingga organisasi perangkat daerah (OPD), khususnya yang terkait langsung dengan penanggulangan bencana seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), perlu meningkatkan kesiapsiagaan.

“Banjir di Situbondo ini sebenarnya peristiwa yang sudah berlangsung cukup lama, namun tidak bisa dianggap biasa. Ini bukan semata karena air laut pasang, melainkan akibat hujan deras yang menyebabkan sungai meluap. Perubahan iklim membuat situasi seperti ini semakin sering dan tidak terduga,” ujar Sri Untari, Senin (26/01/2026).

Berdasarkan data pemerintah daerah dan BPBD Jawa Timur, banjir bandang yang terjadi sejak Rabu (21/01/2026) hingga Kamis (22/01/2026) berdampak pada sedikitnya lebih dari 6.300 rumah warga di lima kecamatan, yakni Kendit, Bungatan, Mlandingan, Besuki, dan Banyuglugur.

Selain merendam ribuan rumah, banjir juga mengakibatkan lima jembatan rusak, dengan dua jembatan putus total sehingga mengganggu akses transportasi dan distribusi logistik.

Kesiapsiagaan dan Penguatan Sistem Penanggulangan Bencana

Sri Untari menilai kondisi tersebut menunjukkan perlunya langkah cepat dan terkoordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Pemprov Jawa Timur juga telah menyalurkan bantuan sembako serta kebutuhan dasar bagi warga terdampak.

Menurutnya, respons darurat penting, namun yang lebih mendesak adalah perencanaan jangka panjang.

“Respons cepat ini penting, tapi yang lebih penting adalah langkah ke depan. Kita harus menyiapkan grand design untuk menghadapi perubahan iklim agar kejadian serupa tidak terus berulang,” ujarnya.

Sri Untari menekankan sedikitnya tiga langkah prioritas:

1. Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat di wilayah rawan banjir dan pesisir.
2. Memperkuat peran BPBD agar penanganan bencana lebih cepat dan terukur.
3. Memastikan ketersediaan dana darurat melalui Belanja Tidak Terduga (BTT).

Upaya penguatan perencanaan pembangunan berbasis risiko lingkungan menjadi salah satu fokus bahasan DPRD Jawa Timur dalam pembahasan perencanaan daerah tahun 2027.

Baca Selengkapnya: Pentingnya penyamaan persepsi RKPD berbasis lingkungan dan risiko bencana

Sebelumnya, penguatan infrastruktur dasar di wilayah rawan bencana, termasuk kebutuhan air bersih, juga menjadi perhatian DPRD Jawa Timur.

Baca Selengkapnya: Dorongan percepatan pembangunan sumur bor di wilayah terdampak bencana

Selain itu, pembahasan regulasi penanggulangan bencana di DPRD Jawa Timur juga menekankan pentingnya sistem yang komprehensif dan berkelanjutan.

Baca Selengkapnya: Pandangan fraksi terkait penguatan regulasi penanggulangan bencana di Jawa Timur dalam pembahasan Raperda Kebencanaa

Penataan Wilayah Pesisir dan Kesadaran Perubahan Iklim

Sri Untari juga mendorong pemerintah mulai memikirkan penataan wilayah pesisir secara lebih serius, termasuk meninjau kembali permukiman yang berada terlalu dekat dengan garis pantai.

Menurutnya, perubahan iklim bukan hanya isu lingkungan, tetapi juga persoalan kemanusiaan dan ekonomi.

“Kalau permukaan air laut terus meningkat, dampaknya bukan hanya pada warga, tetapi juga dunia usaha. Karena itu semua pihak harus bersiap,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya kesadaran bersama untuk melahirkan kebijakan dan regulasi yang kuat, berkelanjutan, serta berpihak pada keselamatan masyarakat.