Fraksi Gerindra Puji Kinerja Bank Jatim, Bank UMKM, dan PJU, Tapi Tetap Beri Catatan Kritis

Fraksi Gerindra Soroti Penguatan Tata Kelola BUMD

SURABAYA — Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Timur mendorong penguatan tata kelola dan peningkatan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu sorotan utama diarahkan kepada Bank Jatim agar mampu meningkatkan setoran dividen secara signifikan.

Anggota Panitia Khusus (Pansus) BUMD DPRD Jawa Timur dari Fraksi Gerindra, Abdul Halim, menyampaikan bahwa rekomendasi tersebut menjadi bagian dari pendapat akhir fraksinya dalam rapat paripurna DPRD Jawa Timur, Rabu (6/5/2026).

“Rekomendasi kami jelas, tata kelola dan performa BUMD harus semakin baik, termasuk bagaimana kontribusinya terhadap PAD bisa ditingkatkan,” ujar Abdul Halim.

Menurut Ketua Komisi D DPRD Jawa Timur tersebut, optimalisasi peran BUMD penting dilakukan untuk memperkuat ketahanan fiskal daerah di tengah tantangan ekonomi yang terus berkembang.

Bank Jatim Didorong Tingkatkan Dividen dan Mitigasi Risiko

Abdul Halim mencontohkan capaian Bank Jateng yang mampu menyetorkan hingga 80 persen dividen kepada daerah. Menurutnya, model tersebut dapat menjadi rujukan bagi Bank Jatim, meskipun terdapat perbedaan skema karena Bank Jatim telah melantai di bursa saham melalui initial public offering (IPO).

“Bank Jateng bisa sampai 80 persen ke PAD. Kita memang berbeda karena sudah IPO, tetapi setidaknya Bank Jatim bisa didorong di kisaran 65 sampai 70 persen,” tegasnya.

Ia memahami Bank Jatim saat ini tengah memperkuat investasi di sektor teknologi, yang menjadi salah satu faktor belum optimalnya setoran dividen. Meski demikian, Abdul Halim menilai ruang peningkatan kontribusi terhadap PAD masih terbuka lebar.

Fraksi Gerindra juga mengapresiasi performa Bank Jatim yang dinilai tetap positif. Namun, aspek kehati-hatian dalam penyaluran kredit tetap menjadi perhatian penting.

“Bank Jatim harus lebih siap dalam mengantisipasi risiko kredit bermasalah, belajar dari pengalaman sebelumnya,” ujarnya.

Selain itu, Abdul Halim menekankan pentingnya sinergi antar-BUMD, khususnya antara Bank Jatim dan Bank UMKM Jawa Timur, agar segmentasi pembiayaan tetap berjalan sesuai fungsi masing-masing.

“Kalau ada pembiayaan untuk sektor mikro dan UMKM kecil, seharusnya itu menjadi peran Bank UMKM. Jangan semuanya diambil alih Bank Jatim,” katanya.

Baca Selengkapnya:

• Fraksi PKB DPRD Jatim meminta reformasi menyeluruh tata kelola BUMD untuk menghindari beban fiskal daerah

• Fraksi PAN DPRD Jawa Timur mendesak reformasi total tata kelola BUMD melalui penguatan KPI, pengawasan profesional, dan penyusunan grand design pengelolaan perusahaan daerah

• Fraksi PKS DPRD Jawa Timur menyoroti kinerja BUMD yang dinilai masih membebani fiskal daerah dan mendorong restrukturisasi perusahaan daerah yang tidak produktif 

Kinerja PT PJU Diapresiasi, BUMD Diminta Lebih Kompetitif

Tak hanya sektor perbankan, Fraksi Gerindra juga mengapresiasi kinerja PT Petrogas Jatim Utama (PJU) yang dinilai menunjukkan performa impresif.

Perusahaan daerah tersebut tercatat mampu menyumbang dividen sekitar Rp40 miliar dan menjadi salah satu kontributor terbesar di luar sektor perbankan.

“Ini capaian yang patut diapresiasi dan bisa menjadi contoh bagi BUMD lainnya,” pungkas Abdul Halim.

Dorongan tersebut menegaskan harapan DPRD Jawa Timur agar seluruh BUMD tidak hanya sehat secara bisnis, tetapi juga semakin optimal dalam menopang keuangan daerah dan mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.