Harga Pertamax Naik Rp16.250, Khusnul Khuluk Ingatkan Dampak Berantai bagi Masyarakat

DPRD Jatim Soroti Potensi Peralihan Konsumen ke BBM Subsidi

SURABAYA – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter mendapat perhatian dari berbagai kalangan, termasuk DPRD Jawa Timur.

Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Khusnul Khuluk, menilai kenaikan harga Pertamax berpotensi memberikan tekanan cukup besar terhadap masyarakat, khususnya kelompok ekonomi menengah yang selama ini menjadi pengguna utama BBM nonsubsidi tersebut.

Menurut Khusnul, lonjakan harga Pertamax dapat mengubah pola konsumsi energi masyarakat. Jika kondisi tersebut berlangsung dalam waktu lama, sebagian pengguna Pertamax diperkirakan akan beralih menggunakan BBM subsidi jenis Pertalite.

"Ini tentu cukup berdampak kepada masyarakat kelas menengah. Jika kondisi seperti ini dibiarkan terus-menerus, maka banyak masyarakat yang kemungkinan beralih dari Pertamax ke Pertalite," ujarnya.

Politikus PKS dari Daerah Pemilihan (Dapil) Lumajang-Jember itu mengingatkan bahwa perpindahan pengguna BBM nonsubsidi ke BBM subsidi berpotensi menimbulkan persoalan baru terkait ketersediaan dan distribusi energi.

Ketersediaan BBM Subsidi Berpotensi Tertekan

Khusnul menilai peningkatan konsumsi Pertalite dapat menambah tekanan terhadap kuota BBM subsidi yang sejatinya diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

"Dengan semakin banyak masyarakat yang beralih ke Pertalite, tentu kuota dan ketersediaannya akan semakin terbatas. Padahal, BBM subsidi harus diprioritaskan bagi masyarakat ekonomi bawah yang memang membutuhkan," katanya.

Baca Selengkapnya:

• Ketua DPRD Jawa Timur merespons berbagai keluhan sopir logistik terkait akses BBM subsidi yang dinilai berpengaruh terhadap biaya operasional dan distribusi barang

• Sorotan DPRD Jawa Timur atas dampak kelangkaan BBM subsidi terhadap nelayan yang sangat bergantung pada ketersediaan bahan bakar untuk menjalankan aktivitas ekonomi

DPRD Minta Pemerintah Lakukan Mitigasi Dampak Kenaikan BBM

Menurut Khusnul, dampak kenaikan harga BBM tidak hanya dirasakan pengguna kendaraan bermotor, tetapi juga dapat merembet ke berbagai sektor ekonomi melalui kenaikan biaya transportasi dan distribusi barang.

Peningkatan biaya operasional tersebut berpotensi memicu penyesuaian harga barang dan jasa yang pada akhirnya dapat menekan daya beli masyarakat.

"Pemerintah harus terus berupaya menstabilkan harga BBM agar tidak berdampak ke mana-mana. Sebab, dampaknya bukan hanya pada sektor transportasi, tetapi juga dapat memengaruhi harga berbagai kebutuhan pokok masyarakat," jelasnya.

Ia menambahkan, apabila biaya distribusi meningkat secara signifikan, pelaku usaha berpotensi menaikkan harga produk untuk menutupi kenaikan biaya operasional. Kondisi tersebut dikhawatirkan akan memperbesar tekanan inflasi dan mengurangi kemampuan belanja masyarakat.

Baca Selengkapnya: DPRD Jawa Timur terus mendorong penguatan transportasi publik sebagai salah satu strategi meningkatkan efisiensi penggunaan BBM dan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi

Karena itu, Khusnul meminta pemerintah terus memantau perkembangan di lapangan dan menyiapkan langkah mitigasi yang tepat agar gejolak harga energi tidak berujung pada kenaikan harga kebutuhan pokok.

"Kita berharap pemerintah mampu menjaga stabilitas harga BBM sehingga tidak menimbulkan dampak berantai terhadap perekonomian masyarakat. Yang paling penting adalah memastikan masyarakat kecil tetap terlindungi dan daya beli masyarakat tetap terjaga," pungkasnya.