Emil Dardak Tegaskan SiLPA APBD Jatim 2025 Bukan karena Anggaran Tak Terserap, Ini Penjelasannya

SURABAYA — Pemerintah Provinsi Jawa Timur menegaskan tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 bukan mencerminkan rendahnya kinerja penyerapan anggaran. Sebaliknya, SiLPA merupakan hasil meningkatnya pendapatan daerah serta efisiensi belanja yang dilakukan secara terukur.

Penegasan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, saat mewakili Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur dengan agenda Penyampaian Jawaban Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025, Senin (06/07/2026).

Emil menjelaskan, jawaban gubernur merupakan respons atas berbagai masukan, kritik, dan saran yang telah disampaikan seluruh fraksi DPRD Provinsi Jawa Timur terkait pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

"Hari ini kami menyampaikan jawaban gubernur atas seluruh masukan dari fraksi-fraksi DPRD. Kami bersyukur pelaksanaan APBD 2025 mampu mencatat pelampauan pendapatan daerah, sementara belanja juga dioptimalkan tanpa mengabaikan berbagai catatan perbaikan agar ke depan penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan anggaran semakin efektif," ujar Emil.

SiLPA Berasal dari Pendapatan yang Melampaui Target

Menurut Emil, salah satu sorotan fraksi adalah besarnya SiLPA Tahun Anggaran 2025. Namun, ia meminta agar angka tersebut tidak dipandang secara parsial karena realisasi belanja daerah telah mencapai hampir 94 persen.

"Jangan hanya melihat angka SiLPA. Serapan anggaran kita hampir 94 persen. SiLPA itu merupakan kombinasi dari pelampauan pendapatan daerah dan efisiensi belanja, bukan semata-mata karena anggaran tidak digunakan," tegasnya.

Ia menjelaskan, terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan munculnya SiLPA, mulai dari efisiensi proses pengadaan barang dan jasa, adanya kegiatan yang menghasilkan penghematan, hingga beberapa program yang tidak dapat dilaksanakan akibat perubahan kondisi eksternal.

"Sebagian memang diputuskan tidak dilaksanakan karena jika dipaksakan justru tidak efektif. Ada juga yang memang tidak bisa dilaksanakan akibat kondisi di luar kendali pemerintah. Dalam penyusunan APBD selalu ada unsur ketidakpastian yang harus diantisipasi," jelasnya.

Emil menambahkan, pemerintah perlu menyediakan ruang fiskal atau buffer dalam pengelolaan anggaran agar tetap mampu merespons dinamika yang terjadi sepanjang tahun anggaran.

"Kalau buffer terlalu besar memang sayang karena bisa dimanfaatkan untuk pembangunan. Tapi kalau terlalu kecil justru bisa mengganggu jalannya pemerintahan. Karena itu keseimbangannya harus dijaga dan dipertanggungjawabkan secara transparan serta akuntabel," katanya.

Baca Selengkapnya:

• Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Timur menyoroti serapan APBD Tahun Anggaran 2025 dan besaran SiLPA sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah

• Fraksi PAN DPRD Provinsi Jawa Timur juga memberikan perhatian terhadap besaran sisa anggaran APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran daerah

Infrastruktur Tetap Menjadi Prioritas Pembangunan

Selain menjelaskan pengelolaan anggaran, Emil juga memaparkan berbagai program pembangunan yang tetap menjadi prioritas sepanjang Tahun Anggaran 2025, khususnya pembangunan infrastruktur.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus mengoptimalkan pembangunan jalan, sistem drainase, hingga penanganan banjir di berbagai daerah. Salah satunya melalui pembenahan sistem drainase di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Malang, serta normalisasi sungai yang terhubung dengan sistem Kali Lamong di Kabupaten Gresik guna mengurangi risiko banjir.

Di sektor jalan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga terus memperbaiki ruas-ruas jalan provinsi meski menghadapi tantangan keterbatasan anggaran. Emil mengungkapkan terdapat tambahan sekitar 250 kilometer ruas jalan yang beralih status dari jalan kabupaten/kota maupun nasional menjadi jalan provinsi sehingga membutuhkan penanganan secara bertahap.

"Kami melakukan perbaikan secara gradual. Target pertama, meskipun lebarnya belum seluruhnya sesuai standar jalan provinsi, minimal kondisinya harus baik dan nyaman dilalui masyarakat," ujarnya.

Emil menambahkan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur kini tidak lagi hanya melakukan tambal sulam jalan, tetapi mulai menerapkan metode minor reconstruction atau rekonstruksi parsial agar kualitas jalan lebih awet dan memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan.

"Keinginan masyarakat sekarang bukan sekadar jalan ditambal. Karena itu kami melakukan rekonstruksi secara bertahap agar kualitas jalan lebih baik dan berkelanjutan," pungkas Emil yang juga menjabat Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur.

Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan APBD

Emil menegaskan Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen menjaga keseimbangan antara optimalisasi pembangunan dan pengelolaan fiskal yang sehat. Menurutnya, seluruh penggunaan anggaran akan terus dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik.

Baca Selengkapnya: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa pada Rapat Paripurna sebelumnya memaparkan capaian kinerja APBD Tahun Anggaran 2025, termasuk realisasi pendapatan daerah dan pelaksanaan pembangunan yang menjadi dasar pertanggungjawaban APBD kepada DPRD