Reses Lilik Hendarwati, Warga Kenjeran Desak Penambahan SMA dan SMK Negeri

Akses Pendidikan Menengah Jadi Aspirasi Utama Warga

SURABAYA – Kebutuhan penambahan SMA dan SMK negeri menjadi aspirasi utama masyarakat saat Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Jawa Timur Lilik Hendarwati menggelar reses di Balai RT 9 RW 2, Jalan Tambak Wedi Lama Gang Masjid, Kelurahan Tambak Wedi, Kecamatan Kenjeran, Surabaya, Sabtu (25/7/2026).

Selain persoalan pendidikan, warga juga menyampaikan berbagai aspirasi lain, di antaranya kebutuhan lapangan pekerjaan serta usulan perbaikan infrastruktur lingkungan melalui pavingisasi.

Menanggapi aspirasi tersebut, Lilik mengatakan kebutuhan akan SMA dan SMK negeri hampir selalu menjadi pembahasan dalam setiap kegiatan reses yang dilaksanakannya.

"Yang kedua, tadi kaitan dengan sepertinya hal yang biasa ya, yang sering muncul di setiap reses ini adalah kebutuhan sekolah, SMA/SMK yang juga dianggap kurang banyak. Kita tampung saja. Semakin kita bisa menyampaikan bahwa kebutuhan itu memang riil ada, ya mudah-mudahan itu bisa diperhatikan," ujarnya.

Menurut Lilik, tingginya aspirasi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat masih membutuhkan pemerataan akses pendidikan menengah negeri yang terjangkau.

Baca Selengkapnya:

• DPRD Jatim desak penataan ulang sebaran SMA dan SMK negeri usai SPMB

• DPRD Jatim minta Pemprov segera wujudkan SMA Negeri di Kanigoro

DPRD Jatim Siap Mengawal Aspirasi Masyarakat

Lilik mengungkapkan pihaknya telah berupaya mendorong penambahan SMA dan SMK negeri melalui penyampaian surat kepada Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Salah satu surat ditujukan kepada Wali Kota Surabaya untuk meminta dukungan penyediaan lahan bagi pembangunan sekolah menengah negeri. Sementara surat lainnya disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur terkait usulan pendirian SMA maupun SMK negeri.

"Kalau sebelumnya di daerah Dukuh Pakis sana, memang kami sudah sempat menyampaikan dua surat. Satu surat ke Pak Eri untuk meminta kesempatan lahan bisa digunakan untuk sekolah SMA/SMK. Yang satu lagi ke Bu Gub untuk pendirian sekolah SMA ataupun SMK," katanya.

Ia menegaskan seluruh aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam kegiatan reses akan menjadi bahan perjuangan DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan, penganggaran, dan penyampaian aspirasi kepada pemerintah daerah.