Sri Wahyuni Kawal Aspirasi Warga Bojonegoro, Prioritaskan Penanganan Kekeringan hingga Infrastruktur Desa

Reses DPRD Jatim Soroti Revitalisasi Waduk Pirang, Jalan Desa, dan Drainase

BOJONEGORO – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Sri Wahyuni berkomitmen mengawal berbagai aspirasi masyarakat Kabupaten Bojonegoro, mulai dari penanganan kekeringan, perbaikan infrastruktur jalan desa, hingga pembangunan drainase. Komitmen tersebut disampaikannya usai menggelar reses di Desa Telogoagung, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, Senin (27/7/2026).

Menurut Sri Wahyuni, persoalan kekeringan yang melanda sejumlah wilayah, khususnya Kecamatan Dander dan Kapas, menjadi perhatian utama karena berdampak terhadap aktivitas pertanian masyarakat.

"Kami berkomitmen untuk terus memperjuangkan kebutuhan warga terkait penanganan kekeringan ini," ujarnya.

Revitalisasi Waduk Pirang Masih Terus Diperjuangkan

Sri Wahyuni menjelaskan usulan revitalisasi Waduk Pirang sebenarnya telah diperjuangkan sejak 2025. Namun, realisasinya masih terkendala efisiensi anggaran pemerintah pusat maupun daerah.

Sebagai langkah jangka pendek, ia mengaku telah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PUSDA) Jawa Timur agar dilakukan normalisasi dan pengerukan waduk sebelum pembangunan embung permanen dapat direalisasikan.

"Kalau embung dibangun di dua sisi, air hujan pada musim penghujan bisa ditampung sebagai cadangan air ketika musim kemarau," jelasnya.

Baca Selengkapnya:

• Satib Desak Pemprov Jatim Kirim Air Bersih untuk Jember

• Pacitan Kekeringan, Agus Cahyono Dorong Peta Bencana Jatim

• Kekeringan Ancam Madura, DPRD Jatim Minta Air Bersih Disiapkan

Infrastruktur Jalan Desa Juga Menjadi Keluhan Warga

Selain persoalan kekeringan, warga juga menyampaikan keluhan mengenai kondisi jalan di sepanjang kawasan Bengawan Solo maupun Jalan Usaha Tani (JUT) yang dinilai masih membutuhkan perhatian pemerintah.

Sri Wahyuni mengatakan keterbatasan kemampuan fiskal pemerintah desa membuat pembangunan infrastruktur sulit dilakukan secara mandiri.

"Kondisi fiskal desa saat ini memang sangat terbatas. Banyak anggaran terserap untuk operasional pemerintahan desa sehingga pembangunan infrastruktur belum bisa dilakukan secara maksimal," katanya.

Drainase dan Pengendalian Banjir Diusulkan Warga

Dalam reses tersebut, masyarakat Kecamatan Balen juga mengusulkan pembangunan drainase untuk mengurangi genangan air saat musim hujan.

Menurut Sri Wahyuni, usulan pemasangan saluran drainase beton (U-Ditch) menjadi salah satu aspirasi yang akan diperjuangkan melalui mekanisme penganggaran pemerintah provinsi.

Dorong Pemberdayaan Ekonomi Desa

Selain pembangunan fisik, Sri Wahyuni juga menerima aspirasi terkait pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Ia mendukung adanya pelatihan keterampilan serta bantuan bibit budidaya lele bagi kelompok PKK sebagai salah satu upaya meningkatkan produktivitas ekonomi keluarga.

Seluruh aspirasi yang dihimpun dalam reses tersebut, lanjutnya, akan dikawal melalui mekanisme Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD agar dapat disinergikan dengan program Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun program prioritas nasional di bidang ketahanan pangan.

"Seluruh aspirasi masyarakat akan terus kami kawal agar dapat direalisasikan sesuai kewenangan pemerintah provinsi," pungkasnya.