Reses di Balongbendo, Dedi Irwansa Kawal Solusi Irigasi Pertanian dan Pembangunan SMA

Warga Sampaikan Keluhan Kekeringan Sawah hingga Sulitnya Akses Pendidikan Menengah

SIDOARJO – Kerusakan saluran irigasi yang mengganggu pasokan air pertanian hingga kebutuhan pembangunan sekolah menengah atas (SMA) menjadi aspirasi utama warga Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, saat kegiatan reses Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur, Dedi Irwansa, Senin (27/7/2026).

Dalam Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 tersebut, Dedi menyerap berbagai persoalan yang dinilai berdampak langsung terhadap aktivitas pertanian dan akses pendidikan masyarakat.

Baca Selengkapnya:

• Pacitan Terancam Krisis Air Bersih, Suli DPRD Jatim Desak Antisipasi

• DPRD Jatim Dorong Sorgum Antisipasi Kekeringan dan Ketahanan Pangan

• Kekeringan Ancam Madura, DPRD Jatim Minta Air Bersih Disiapkan

Irigasi Rusak Ganggu Produktivitas Pertanian

Warga, khususnya petani, mengeluhkan kerusakan jaringan irigasi yang semakin terasa saat musim kemarau. Distribusi air yang tidak optimal membuat lahan pertanian kesulitan memperoleh pasokan air sehingga mengganggu proses budidaya.

Menanggapi hal itu, Dedi menilai penanganan persoalan irigasi harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya bersifat sementara.

"Persoalan air pertanian ini harus dicari solusi jangka pendek dan jangka panjang. Saluran yang rusak harus segera diinventarisasi dan diperbaiki, sementara untuk menghadapi musim kemarau perlu ada pengaturan distribusi air yang lebih terukur," ujarnya.

Menurutnya, pemerintah daerah bersama instansi teknis perlu melakukan pendataan terhadap kondisi jaringan irigasi primer, sekunder, hingga tersier sebagai dasar menentukan prioritas perbaikan.

Selain rehabilitasi saluran, ia juga mendorong optimalisasi sumber air, normalisasi jaringan irigasi, serta penguatan koordinasi pembagian air agar distribusinya lebih merata.

"Jangan sampai petani sudah menanam, tetapi kemudian kesulitan air. Pemerintah harus hadir sejak awal dengan melakukan perencanaan dan antisipasi," tegasnya.

Warga Minta Pembangunan SMA di Balongbendo

Selain persoalan pertanian, masyarakat juga menyampaikan kebutuhan mendesak akan pembangunan SMA di Kecamatan Balongbendo.

Selama ini, banyak lulusan SMP harus melanjutkan pendidikan ke wilayah Mojokerto karena keterbatasan sekolah menengah atas di sekitar tempat tinggal mereka. Kondisi tersebut dinilai menambah beban biaya transportasi sekaligus memperpanjang waktu perjalanan siswa.

"Warga menyampaikan bahwa rata-rata anak-anak di Balongbendo harus sekolah ke Mojokerto. Ini menjadi aspirasi yang sangat penting karena menyangkut akses pendidikan," kata Dedi.

Ia menilai usulan pembangunan SMA perlu didukung kajian berbasis data, meliputi jumlah lulusan SMP, sebaran penduduk usia sekolah, kapasitas sekolah yang telah tersedia, serta ketersediaan lahan.

Dorong Kajian Bersama Pemprov dan Pemkab

Dedi meminta Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur segera melakukan kajian kebutuhan pembangunan SMA di Balongbendo.

Apabila hasil kajian menunjukkan kebutuhan yang mendesak, pembangunan sekolah baru perlu dimasukkan dalam perencanaan pembangunan sektor pendidikan.

"Solusinya harus konkret. Pertama dilakukan kajian kebutuhan sekolah, kedua dipetakan lahannya, ketiga dihitung daya tampung dan jumlah calon siswa. Kalau memang kebutuhannya ada, maka harus segera disiapkan," jelasnya.

Menurutnya, pemerataan akses pendidikan merupakan bagian penting dari pemerataan pembangunan daerah sehingga masyarakat tidak perlu menempuh perjalanan jauh untuk memperoleh layanan pendidikan.

Aspirasi Akan Dikawal Hingga Tahap Tindak Lanjut

Dedi memastikan seluruh aspirasi masyarakat yang diperoleh selama reses akan dibawa ke pembahasan di DPRD Jawa Timur.

Untuk persoalan irigasi, ia akan mendorong koordinasi dengan pemerintah daerah dan dinas teknis agar kerusakan jaringan segera dipetakan dan ditangani. Sementara terkait kebutuhan SMA, ia akan mengawal penyusunan kajian resmi sebagai dasar pengambilan kebijakan.

"Reses bukan sekadar mendengar keluhan masyarakat. Yang lebih penting adalah memastikan aspirasi tersebut memiliki jalan keluar dan dikawal sampai ada tindak lanjut," pungkasnya.

Menurut Dedi, persoalan irigasi pertanian dan akses pendidikan di Balongbendo memerlukan kebijakan yang berbasis data, perencanaan yang matang, serta sinergi lintas pemerintahan agar solusi yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.