Hari Yulianto Dorong SPPG Cegah Makanan Tak Aman Sebelum Didistribusikan

SURABAYA – Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu diarahkan untuk mencegah makanan bermasalah keluar dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Timur, Hari Yulianto, mendorong penguatan sistem keamanan pangan sejak proses produksi hingga makanan diterima penerima manfaat.

Menurut Hari, sistem pencegahan menjadi penting karena operasional MBG di Jawa Timur memiliki skala besar. Data Badan Gizi Nasional (BGN) per Juni 2026 mencatat terdapat 4.340 SPPG di Jawa Timur, terbesar ketiga secara nasional setelah Jawa Barat sebanyak 6.721 SPPG dan Jawa Tengah 4.592 SPPG.

Besarnya jaringan SPPG tersebut, kata dia, harus diikuti pengendalian keamanan pangan yang kuat. Pengawasan tidak cukup berorientasi pada target jumlah makanan yang diproduksi dan disalurkan.

“Program Makan Bergizi Gratis harus benar-benar menjadi instrumen peningkatan kualitas gizi anak. Jangan sampai program yang bertujuan baik justru menimbulkan kekhawatiran akibat berulangnya kasus dugaan keracunan makanan,” tegasnya.

Hari Dorong Petugas Food Safety di Setiap SPPG

Salah satu langkah yang didorong Hari adalah keberadaan petugas yang secara khusus bertanggung jawab terhadap keamanan pangan atau food safety.

Petugas tersebut idealnya memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan sekaligus menghentikan distribusi apabila menemukan indikasi makanan tidak aman.

“Lebih baik menghentikan satu distribusi daripada membiarkan makanan bermasalah dikonsumsi ratusan anak,” ujar Hari.

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa pengawasan semestinya dimulai sejak bahan baku diterima. Pemeriksaan kemudian berlanjut pada kualitas air, kebersihan dapur dan peralatan, higiene petugas, pemisahan bahan mentah dan matang, proses memasak, suhu makanan, pengemasan, hingga kendaraan distribusi.

“Pengawasan tidak cukup hanya memastikan kelengkapan administrasi. Yang harus dipastikan adalah makanan aman sejak bahan baku masuk, diproses di dapur, dikemas, didistribusikan hingga dikonsumsi penerima manfaat,” ujarnya.

Dorongan memperkuat pengawasan MBG juga sebelumnya disampaikan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Deni Wicaksono. Evaluasi terhadap SPPG dinilai perlu mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan serta aspek keamanan pangan.

Baca Selengkapnya: Deni Wicaksono menekankan evaluasi berdasarkan kondisi riil, pengawasan keamanan pangan, serta tindakan terhadap SPPG yang terbukti bermasalah

Setiap Batch Makanan Harus Bisa Ditelusuri

Selain petugas keamanan pangan, Hari mendorong setiap SPPG membangun sistem keterlacakan produksi.

Setiap batch makanan perlu dicatat sejak penggunaan bahan baku, waktu memasak, suhu, proses pengemasan, hingga distribusi. Sampel dari setiap menu dan batch juga perlu disimpan sesuai prosedur keamanan pangan untuk membantu pemeriksaan apabila terjadi dugaan keracunan.

Menurut Hari, pemeriksaan lapangan tetap menjadi bagian penting untuk memastikan prosedur tersebut benar-benar diterapkan.

“Yang diperiksa bukan hanya dokumennya. Yang paling penting adalah apakah standar keamanan pangan benar-benar dijalankan di lapangan,” tegasnya.

Pengawasan langsung terhadap pelaksanaan MBG juga pernah dilakukan Anggota DPRD Jatim Cahyo Harjo Prakoso di Surabaya. Pemantauan tersebut antara lain mencakup kualitas menu, kemasan, serta proses distribusi makanan.

Baca Selengkapnya: Cahyo Harjo Prakoso memantau kualitas menu, kemasan, dan distribusi sebagai bagian dari pengawasan pelaksanaan MBG di lapangan

Sekolah Jadi Lapisan Terakhir Pengawasan

Hari juga mendorong sekolah memiliki mekanisme pelaporan cepat apabila makanan yang diterima menunjukkan indikasi tidak layak konsumsi.

Temuan seperti bau atau warna yang tidak wajar, kemasan rusak, maupun munculnya keluhan kesehatan pada sejumlah siswa setelah mengonsumsi menu yang sama perlu segera dilaporkan. Distribusi atau konsumsi dari batch terkait dapat dihentikan untuk mencegah risiko meluas sembari menunggu pemeriksaan.

Dengan mekanisme tersebut, pengendalian keamanan pangan tidak hanya bergantung pada dapur SPPG, tetapi berlangsung hingga titik penerimaan makanan.

Dugaan Keracunan Perkuat Urgensi Pencegahan

Dorongan tersebut disampaikan setelah sejumlah dugaan keracunan terkait konsumsi MBG dilaporkan di Jawa Timur sepanjang 2026.

Pada 9 Januari 2026, sebanyak 261 orang di Mojokerto dilaporkan terdampak. Kasus lain dilaporkan di Tulungagung pada 27 Juli 2026 dengan 103 orang terdampak.

Pada 1 September 2026, jumlah orang yang dilaporkan terdampak dalam dugaan keracunan MBG di Sidoarjo mencapai 566 orang. Sehari kemudian, 64 siswa SMAN 3 Nganjuk dilaporkan mengalami keluhan kesehatan setelah mengonsumsi MBG.

Jika empat laporan tersebut dijumlahkan, terdapat 994 orang yang dilaporkan terdampak. Angka itu merupakan akumulasi laporan dari empat kejadian dan tidak berarti seluruh kasus telah dipastikan disebabkan oleh MBG. Penyebab masing-masing kejadian tetap harus ditentukan melalui pemeriksaan dan investigasi.

“Setiap kejadian harus ditelusuri sampai ditemukan akar persoalannya. Jangan sampai kesalahan yang sama terus berulang di tempat berbeda,” kata Hari.

Keamanan Harus Jadi Ukuran Keberhasilan MBG

Hari menilai besarnya skala program MBG membuat pencegahan perlu ditempatkan sebagai bagian utama dalam tata kelola SPPG.

Petugas keamanan pangan, keterlacakan setiap batch, penyimpanan sampel, pemeriksaan lapangan, dan mekanisme pelaporan dari sekolah diharapkan menjadi rangkaian pengendalian sebelum makanan bermasalah berdampak kepada lebih banyak penerima manfaat.

Perhatian terhadap pembenahan tata kelola dan standar mutu MBG juga sebelumnya disampaikan DPRD Jatim dalam merespons pelaksanaan program secara nasional.

Baca Selengkapnya: DPRD Jatim menyoroti pembenahan tata kelola, peningkatan standar mutu layanan, transparansi, dan aspek teknis pelaksanaan MBG

“Ukuran keberhasilan MBG bukan hanya berapa banyak porsi makanan yang dibagikan, tetapi berapa banyak anak yang mendapatkan makanan bergizi secara aman,” tegas Hari.

Karena itu, ia meminta sistem pengawasan bekerja sebelum muncul korban baru.

“Jangan menunggu ada korban baru bertindak. Jangan menunggu kasus berulang baru melakukan evaluasi. Jangan biarkan target distribusi mengalahkan keselamatan penerima manfaat,” pungkasnya.