gerbang baru nusantara

Kebakaran Dapur RSSA, Puguh Soroti Ketahanan Layanan Pasien

Puguh Wiji Pamungkas menilai kebakaran dapur gizi RSSA menjadi pengingat pentingnya sistem mitigasi yang mampu menjaga layanan pasien saat fasilitas terganggu.

Rahmat Hidayat
Kamis, 10 September 2026
Bagikan img img img img
Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Dr. Puguh Wiji Pamungkas, M.M., mendorong penguatan mitigasi risiko di fasilitas kesehatan agar pelayanan pasien tetap berjalan ketika fasilitas penunjang mengalami gangguan.

MALANG – Kemampuan rumah sakit mempertahankan pelayanan ketika fasilitas penunjang mengalami gangguan menjadi perhatian Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Dr. Puguh Wiji Pamungkas, M.M., menyusul kebakaran di instalasi gizi RSUD Dr. Saiful Anwar (RSSA) Malang.

Kebakaran terjadi pada Rabu (09/09/2026). Tidak terdapat korban jiwa dalam insiden tersebut. Namun, terganggunya fasilitas pengolahan makanan membuat kebutuhan katering pasien sementara dipenuhi dari pihak luar.

Bagi Puguh, langkah tersebut menunjukkan pentingnya rumah sakit memiliki skenario alternatif agar gangguan pada satu fasilitas tidak merembet ke pelayanan utama.

“Yang paling penting adalah bagaimana kejadian ini tidak mengurangi kualitas layanan kepada masyarakat. Kebutuhan katering pasien sementara diambilkan dari luar. Jangan sampai pelayanan kepada pasien terganggu akibat kejadian ini,” katanya.

Gangguan Fasilitas Tak Boleh Menghentikan Pelayanan

Puguh menilai karakter rumah sakit membuat mitigasi risiko tidak dapat dipisahkan dari kesinambungan pelayanan.

Pasien tetap membutuhkan makanan, pengobatan, perawatan, serta berbagai layanan kesehatan meskipun sebagian fasilitas rumah sakit sedang mengalami gangguan.

Karena itu, mitigasi menurutnya tidak cukup hanya diarahkan untuk menangani sumber bahaya. Rumah sakit juga perlu memastikan terdapat mekanisme pengganti ketika fasilitas penting tidak dapat digunakan sementara waktu.

Kebakaran di instalasi gizi RSSA menjadi contoh bagaimana fungsi penunjang memiliki hubungan langsung dengan kebutuhan pasien.

Pemulihan Perlu Diikuti Evaluasi

Setelah layanan sementara dapat dipertahankan, Puguh mendorong penanganan berlanjut pada evaluasi fasilitas.

Peralatan maupun perlengkapan yang sudah tidak memenuhi standar perlu menjadi perhatian. Apabila hasil evaluasi menunjukkan instalasi gizi membutuhkan pembenahan, revitalisasi dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari pencegahan risiko berikutnya.

“Kalau memang dibutuhkan revitalisasi di instalasi gizi, saya pikir harus dipikirkan. Peralatan dan perlengkapan yang memang sudah tidak layak digunakan perlu direvitalisasi sehingga semuanya proper sesuai standar dan menjadi bagian dari proses antisipasi terhadap risiko kebencanaan,” ungkapnya.

Dalam konteks tersebut, pemulihan pascakebakaran tidak hanya diarahkan agar dapur kembali beroperasi, tetapi juga untuk memastikan fasilitas yang digunakan memenuhi standar keselamatan.

Puguh Dorong Mitigasi Masuk dalam Tata Kelola Rumah Sakit

Puguh menilai fasilitas kesehatan memiliki risiko yang berbeda dibandingkan bangunan pelayanan publik pada umumnya. Rumah sakit melayani pasien dengan kondisi dan tingkat mobilitas yang beragam sehingga kesiapan menghadapi keadaan darurat perlu menjadi bagian dari tata kelola fasilitas.

Evaluasi keselamatan, menurutnya, perlu dilakukan secara berkala agar potensi gangguan dapat ditemukan sebelum berkembang menjadi kejadian yang berdampak terhadap pelayanan.

“Mitigasi risiko kebencanaan di seluruh instansi, terutama rumah sakit dan layanan kesehatan di Jawa Timur, khususnya milik Pemprov, menjadi sesuatu yang sangat penting. Rumah sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan, sehingga aspek keselamatan dan mitigasi risiko bencana harus benar-benar diperhatikan,” tegas Puguh.

Pendekatan pencegahan sebelum risiko berkembang juga telah menjadi perhatian anggota DPRD Jatim dalam penanganan kebakaran di sektor lain. Saat kebakaran hutan Bromo meluas, Khusnul Khuluk meminta mitigasi dilakukan lebih awal melalui pemetaan kawasan rawan, pengawasan lapangan, kesiapan personel, serta koordinasi lintas instansi.

Baca Selengkapnya: DPRD Jatim mendorong mitigasi kebakaran dilakukan lebih dini melalui kesiapan personel, pemetaan kawasan rawan, dan koordinasi lintas instansi

Dorongan evaluasi kesiapsiagaan juga disampaikan Miseri Efendy ketika kebakaran menghanguskan sekitar 10 hektare lahan di Ponorogo. Ia menyoroti kesiapan personel, alat pemadam, dan penyediaan air di titik rawan.

Baca Selengkapnya: DPRD Jatim menyoroti evaluasi kesiapsiagaan personel, ketersediaan alat pemadam, dan dukungan air sebagai bagian dari mitigasi kebakaran

Bagi Puguh, pembenahan setelah insiden di RSSA pada akhirnya perlu diarahkan pada dua hal: memperkecil risiko kejadian serupa dan memastikan pelayanan pasien tetap dapat berjalan apabila gangguan kembali terjadi.

“Ini bukan hanya soal memulihkan fasilitas yang terbakar, tetapi bagaimana kita memastikan seluruh sistem keselamatan di rumah sakit semakin baik. Jangan sampai ada potensi risiko yang sebenarnya bisa kita mitigasi sejak awal,” pungkasnya.

Berita Terkait

Berita Terkait

Agenda DPRD Provinsi Jawa Timur

Agenda DPRD Provinsi Jawa Timur

Index Menu

Index Menu