Siadi: PLTS Karangkates Perkuat Pengembangan Energi Bersih Jatim

PLTS Terapung Karangkates Capai 70 Persen, Siadi Dorong Transisi Energi

SURABAYA — Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Karangkates di Waduk Sutami, Kabupaten Malang, memasuki tahap konstruksi dengan progres mencapai 70 persen.

Data PLN Nusantara Power yang dipublikasikan pada akhir September 2026 menyebut pembangkit tersebut memiliki kapasitas 100 MWac atau 133 MWp dan ditargetkan mulai beroperasi pada 2026. Kapasitas itu diperkirakan setara dengan kebutuhan listrik sekitar 35 ribu rumah tangga. 

Anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur Siadi menyambut perkembangan proyek tersebut sebagai bagian dari penguatan pemanfaatan energi terbarukan di Jawa Timur.

“Progres pembangunan PLTS Terapung Karangkates yang sudah menyentuh angka 70 persen ini patut kita syukuri bersama. Ini adalah tonggak sejarah baru transisi energi hijau yang berpusat dari Malang Raya untuk mendukung pasokan listrik nasional,” ujar Siadi, Rabu (30/09/2026).

PLTS Karangkates Berkapasitas 133 MWp

PLTS Terapung Karangkates dikembangkan dengan memanfaatkan permukaan Waduk Sutami atau Waduk Karangkates di Kabupaten Malang.

PLN Nusantara Power sebelumnya menjelaskan proyek tersebut dikembangkan melalui PLN Nusantara Renewables bersama GD Power. Perum Jasa Tirta I juga terlibat dalam pengembangan proyek yang memanfaatkan kawasan waduk tersebut. 

Pada tahap pengembangan awal, kapasitas proyek dirancang sebesar 100 MWac. Data terbaru PLN Nusantara Power menyebut kapasitas puncaknya mencapai 133 MWp. 

Karena itu, penyebutan dalam naskah awal sebagai PLTS berkapasitas “ratusan megawatt” sebaiknya dibuat lebih presisi menjadi 100 MWac atau 133 MWp.

Siadi menilai pemanfaatan permukaan waduk untuk pembangkit surya menjadi salah satu alternatif pengembangan energi terbarukan tanpa membutuhkan hamparan lahan daratan dalam skala yang sama.

Siadi Tekankan Aspek Lingkungan dan Masyarakat

Di tengah percepatan konstruksi, Siadi meminta pengembangan PLTS tetap memperhatikan fungsi waduk serta kepentingan masyarakat di sekitarnya.

“Sejak awal, kami di legislatif mengawal agar proyek strategis seperti ini berjalan optimal tanpa mengabaikan aspek ekologis maupun kepentingan masyarakat lokal, termasuk para pelaku usaha perikanan dan petani sekitar. Sinergi antara PLN Nusantara Power, Perum Jasa Tirta I, dan seluruh pemangku kepentingan harus terus dijaga,” tegasnya.

Pernyataan tersebut menjadi penekanan Siadi agar pengembangan energi terbarukan tidak hanya mengejar penambahan kapasitas pembangkit, tetapi juga memperhatikan dampak lingkungan dan sosial.

Namun, klaim dalam naskah awal bahwa proyek “telah melalui kajian mendalam sehingga dipastikan selaras dengan fungsi pengendali banjir, air baku, dan perikanan” sebaiknya tidak ditegaskan sebagai fakta tanpa merujuk dokumen teknis atau kajian lingkungan proyek.

DPRD Jatim Sebelumnya Dorong Perluasan PLTS

Pengembangan PLTS memiliki korelasi dengan perhatian Komisi D DPRD Jatim terhadap diversifikasi sumber energi.

Anggota Komisi D DPRD Jatim Yoyok Mulyadi sebelumnya mendorong perluasan pemanfaatan PLTS sebagai bagian dari penguatan ketahanan energi daerah. Ia juga menekankan pengembangan energi terbarukan perlu disertai kesiapan sumber daya manusia, pemeliharaan, dan evaluasi agar infrastruktur yang dibangun dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Baca selengkapnya: Pemadaman Bergilir, Komisi D DPRD Jatim Minta Pemprov Dorong Perluasan PLTS dan Swasembada Energi

Target Operasi PLTS Karangkates pada 2026

Direktur Pengembangan dan Niaga PLN Nusantara Power Dwi Hartono pada 23/09/2026 menyatakan progres konstruksi PLTS Karangkates telah mencapai 70 persen dan perusahaan mengejar penyelesaian agar pembangkit dapat mulai beroperasi pada 2026. 

Data PLN Nusantara Power yang dipublikasikan ANTARA pada 29/09/2026 juga mengonfirmasi target operasi tahun ini, kapasitas 100 MWac atau 133 MWp, serta investasi sekitar 100 juta dolar AS.

Dengan demikian, kalimat dalam naskah awal bahwa proyek “bersiap memasuki tahap akhir penyelesaian” sebaiknya tidak digunakan. Data terbaru baru memastikan proyek berada pada fase konstruksi dengan progres 70 persen.

Stabilitas Listrik Dinilai Penting bagi Ekonomi

Siadi berharap penambahan pembangkit energi terbarukan turut mendukung keandalan sistem kelistrikan dan aktivitas ekonomi di Jawa Timur.

“Listrik yang stabil dan hijau adalah kunci kemajuan ekonomi kerakyatan. Dengan beroperasinya PLTS Karangkates nanti, kita harapkan pasokan energi di Jawa Timur semakin surplus, mandiri, dan ramah lingkungan, sekaligus menjadi teladan bagi daerah lain dalam pemanfaatan potensi EBT lokal,” ujar Siadi.

Stabilitas pasokan listrik sebelumnya juga menjadi perhatian Komisi D DPRD Jatim.

Anggota Komisi D Agung Mulyono pada Juni 2026 meminta PLN mengantisipasi gangguan pasokan setelah kondisi sistem kelistrikan saat itu mengalami selisih antara beban puncak dan daya mampu pasok. Ia menilai stabilitas listrik penting bagi aktivitas ekonomi, industri, pelayanan publik, dan rumah tangga. 

Baca selengkapnya: Jatim Terancam Defisit Listrik, Agung Mulyono: PLN Harus Segera Atasi

Transisi Energi Perlu Diikuti Keandalan Sistem

DPRD Jatim juga sebelumnya memberikan perhatian terhadap pemanfaatan listrik dalam agenda transisi energi.

Wakil Ketua DPRD Jatim Blegur Prijanggono mendukung rencana konversi kompor LPG ke listrik mulai 2027 dengan pertimbangan efisiensi dan ketahanan energi. Dalam pernyataannya, Blegur menilai peningkatan pemanfaatan listrik perlu didukung kapasitas pasokan yang memadai.

Baca selengkapnya: DPRD Jatim sebelumnya menyoroti pemanfaatan listrik sebagai bagian dari efisiensi dan penguatan ketahanan energi nasional.

DPRD Jatim Dukung Rencana Konversi Kompor LPG ke Listrik, Blegur Soroti Efisiensi dan Ketahanan Energi

Bagi Siadi, PLTS Terapung Karangkates diharapkan menjadi salah satu penguat pengembangan energi terbarukan di Jawa Timur sekaligus memberikan manfaat bagi aktivitas ekonomi masyarakat.

Meski demikian, dampaknya terhadap kondisi surplus atau defisit sistem kelistrikan tetap perlu dilihat berdasarkan kondisi sistem tenaga secara keseluruhan setelah pembangkit beroperasi.

(Yudhie)